1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PATI
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PN PATI
82/Pdt.G/2019/PN Pti

    Putusan PN PATI Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Pti
    Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat lawan Tergugat
    Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Pti
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci
    Tahun 2019
    Tanggal Register 15 Oktober 2019
    Lembaga Peradilan PN PATI
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Barita Sinaga
    Hakim Anggota Grace Meilani Pdt Pasau, A.a. Putu Putra Ariyana
    Panitera Christiana Nany Setyarsih
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI: 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;3. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal xxxxxxxxxxx, Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxx4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (tanpa bermeterai) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian kedua belah pihak;5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 19 Nopember 2019
    Tanggal Dibacakan 19 Nopember 2019
    Kaidah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan,
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


79
12