Putusan PN PALEMBANG
34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg

Putusan PN PALEMBANG Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
IDRIS
Tergugat:
1.PT. SEMEN BATURAJA PERSERO Tbk
2.PT. ESBE YASA PRATAMA

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan Tergugat I kepada Tergugat II bertentangan dengan Hukum.
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II beralih menjadi hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak 1 Januari 2015.
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat dengan alasan habis kontrak adalah Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tidak Prosedural.
6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus dan berakhir sejak tanggal 31 Januari 2020.
7. Menghukum Tergugat II untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentua ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebesar Rp.50.964.855,00 (lima puluh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi mengenai kompetensi absolut dari Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sepanjang gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk meneruskan persidangan gugatan konvensi, dengan acara pembuktian masing-masing pihak pada hari sidang yang ditetapkan berikutnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Negara sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).