- BAHWA BERDASARKAN URAIAN PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE DIKAITKAN DENGAN KONTRUKSI HUKUM ATAS GUGATAN PENGGUGAT/TERBANDING DIKETAHUI DENGAN JELAS KETERKAITAN PT.ANGKASA PURA II (PERSERO) DAN KANTOR PERTANAHAN KABPATEN TANGERANG UNTUK DITARIK SEBAGAI TERGUGAT ATAU TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA AQUO UNTUK MEMBUAT SEMAKIN JELAS SENGKETA KEPEMILIKAN TERBANDING/PENGGUGAT DENGAN PEMBANDING/TERGUGAT ATAS NUB 90 SERTA MENJELASKAN DASAR-DASAR PEMBUATAN DAN PENENTUAN NUB PADA TANAH OBJEK SENGKETA, OLEH KARENA ITU EKSEPSI TERGUGAT/PEMBANDING TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK ADALAH BERDASAR HUKUM;
- BAHWA AMAR PUTUSAN JUDEX FACTIE NO.4 BERTENTANGAN DENGAN DALIL POSITA GUGATAN PENGGUGAT POIN 10 DAN POIN 11;
- BAHWA UNTUK MEMBUKTIKAN APAKAH OBJEK SENGKETA TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN AKTA JUAL BELI NOMOR 123/KEC,TLG/1992 TANGGAL 13 FEBRUARI 1992 MILIK TERGUGAT BAIK LUAS MAUPUN BATAS-BATASNYA , MAKA PEMBUKTIANNYA HARUS MELALUI PERSIDANGAN LAPANGAN, KARENA ADA PERSAMAAN BATAS TANAH SEBELAH SELATAN YAITU TANAH MILIK M KADIR YANG JUGA DIAKUI PENGGUGAT DALAM POSITA GUGATANNYA POIN 8 DAN OLEH JUDEX FACTIE DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA PADA HALAMAN 28, 29, 30, 34, DAN 37 SERTA AMAR PUTUSAN NO.3 ;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Judex Factie dikaitkan dengan kontruksi hukum atas gugatan Penggugat/Terbanding diketahui dengan jelas keterkaitan PT.Angkasa Pura II (Persero) dan Kantor Pertanahan Kabpaten Tangerang untuk ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara Aquo untuk membuat semakin jelas sengketa kepemilikan Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat atas NUB 90 serta menjelaskan dasar-dasar pembuatan dan penentuan NUB pada tanah objek sengketa, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan kurang pihak adalah berdasar hukum;
- Bahwa amar putusan Judex Factie No.4 bertentangan dengan dalil posita gugatan penggugat poin 10 dan poin 11;
- Bahwa untuk membuktikan apakah objek sengketa tidak ada hubungannya dengan Akta Jual beli Nomor 123/Kec,Tlg/1992 tanggal 13 Februari 1992 milik Tergugat baik luas maupun batas-batasnya , maka pembuktiannya harus melalui persidangan lapangan, karena ada persamaan batas tanah sebelah selatan yaitu tanah milik M Kadir yang juga diakui Penggugat dalam posita gugatannya poin 8 dan oleh Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 28, 29, 30, 34, dan 37 serta amar putusan No.3 ;
Putusan PT BANTEN Nomor 126/PDT/2021/PT BTN |
|
Nomor | 126/PDT/2021/PT BTN |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Perdata Perdata Perbuatan Melawan Hukum |
Kata Kunci | Perbuatan Melawan Hukum |
Tahun | 2021 |
Tanggal Register | 19 Juli 2021 |
Lembaga Peradilan | PT BANTEN |
Jenis Lembaga Peradilan | PT |
Hakim Ketua | Laurensius Sibarani |
Hakim Anggota | Mochamad Tuchfatul Anam, M.hbrefendi Pasaribu |
Panitera | Yani Irawati |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | MENIMBANG, BAHWA PERMOHONAN PEMERIKSAAN DI TINGKAT BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG TANGGAL 29 MARET 2021 NOMOR 649/PDT.G/2020/PN.TNG TELAH DIAJUKAN OLEH KUASA HUKUM TERGUGAT DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT TATACARA SERTA MEMENUHI PERSYARATAN YANG DIENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG, OLEH KARENA ITU PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA : MENIMBANG, BAHWA KUASA HUKUM PEMBANDING SEMULA TERGUGAT, DALAM MEMORI BANDINGNYA TELAH MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT DENGAN ALASAN-ALASAN YANG PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT : MENIMBANG, BAHWA KUASA HUKUM TERBANDING TELAH MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING YANG PADA POKOKNYA MENYETUJUI SELURUH PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA SEBAGAI DASAR PUTUSANNYA; MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMBACA DAN MEMPELAJARI SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG TANGGAL 29 MARET 2021 NOMOR 649/PDT.G/2020/PN.TNG BESERTA BERKAS PERKARANYA MAKA PENGADILAN TINGGI DAPAT MENYETUJUI DAN MEMBENARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA YANG MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN SEHINGGA PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT DIAMBIL ALIH DAN DIJADIKAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI DALAM MEMUTUS DI TINGKAT BANDING, OLEH KARENA DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MENGURAIKAN DAN MEMPERTIMBANGKAN DENGAN TEPAT DAN BENAR ALAT BUKTI DARI KEDUA BELAH PIHAK SEBAGAI DASAR PUTUSANNYA, DENGAN TAMBAHAN PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT : MENIMBANG, BAHWA MESKIPUN DALAM GUGATANNYA PENGGUGAT MENUNTUT UANG GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH PETA BIDANG NO.90 SELUAS 350 M2, YANG TERLETAK DAN BATAS-BATASNYA SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM POSITA GUGATANNYA ANGKA 1, TETAPI YANG DIPERMASALAHKAN BUKANLAH UANG GANTI RUGINYA YANG TELAH DITITIPKAN OLEH PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG, MELAINKAN ALAS HAKNYA UNTUK MENDAPATKAN UANG GANTI RUGINYA , DIMANA KEDUA BELAH PIHAK SALING MENGKLAIM SEBAGAI PEMILIK ATAS TANAH SENGKETA DIMAKSUD, OLEH SEBAB ITU TIDAK LAGI ADA URGENSINYA UNTUK MENGIKUT SERTAKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG SELAKU PIHAK YANG MELAKSANAKAN PEMBEBASAN MAUPUN PT.ANGKASA PURA II (PERSERO) SELAKU PIHAK YANG MEMBEBASKAN UNTUK DIJADIKAN PIHAK PERKARA ; MENIMBANG, BAHWA DENGAN DEMIKIAN EKSEPSI TERGUGAT TIDAK BERALASAN MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN DIATAS MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG TANGGAL 29 MARET 2021 NOMOR 649/PDT.G/2020/PN.TNG HARUSLAH DIKUATKAN ; MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA DALAM TINGKAT BANDING, TERGUGAT SEBAGAI PEMBANDING TETAP BERADA DIPIHAK YANG KALAH MAKA DIBEBANI MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN; MEMPERHATIKAN ANTARA LAIN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA ; |
Catatan Amar |
Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan di Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Maret 2021 Nomor 649/Pdt.G/2020/PN.Tng telah diajukan oleh Kuasa hukum Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang dientukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding tersebut secara formal dapat diterima : Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyetujui seluruh pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar putusannya; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Maret 2021 Nomor 649/Pdt.G/2020/PN.Tng beserta berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sehingga pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus di Tingkat Banding, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar alat bukti dari kedua belah pihak sebagai dasar putusannya, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat menuntut uang ganti rugi pembebasan tanah Peta Bidang No.90 seluas 350 m2, yang terletak dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya angka 1, tetapi yang dipermasalahkan bukanlah uang ganti ruginya yang telah dititipkan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) di Pengadilan Negeri Tangerang, melainkan alas haknya untuk mendapatkan uang ganti ruginya , dimana kedua belah pihak saling mengklaim sebagai pemilik atas tanah sengketa dimaksud, oleh sebab itu tidak lagi ada urgensinya untuk mengikut sertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang selaku pihak yang melaksanakan pembebasan maupun PT.Angkasa Pura II (Persero) selaku pihak yang membebaskan untuk dijadikan pihak perkara ; Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Maret 2021 Nomor 649/Pdt.G/2020/PN.Tng haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena dalam Tingkat banding, Tergugat sebagai Pembanding tetap berada dipihak yang kalah maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan; Memperhatikan antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; |
Tanggal Musyawarah | 23 Agustus 2021 |
Tanggal Dibacakan | 23 Agustus 2021 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- 126/PDT/2021/PT_BTN.zip
- Download PDF
- 126/PDT/2021/PT_BTN.pdf
Putusan Terkait
-
Banding : 126/PDT/2021/PT BTN
Statistik3717