Putusan PN MEDAN
715/Pdt.G/2020/PN Mdn

Putusan PN MEDAN Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 7 September 2021 — Penggugat:
1.Samaria
2.Sariati tarigan
Tergugat:
1.Palo (Pal Kor) atau disebut juga Kapar Kour
2.Camat Medan Johor
3.Lurah Pangkalan Masyhur
4.Kantor pertanahan kota medan
5.Ahli Waris HARBRINDERJIT SINGH DILLON atau disebut juga H.S. DILLON (Almarhum), Dr. DRUPADI HS. DILLON, M. Sc, Ph.D, Sp.GK
6.Ahli Waris HARBRINDERJIT SINGH DILLON atau disebut juga H.S. DILLON (Almarhum), Ir. HARYASETYAKA SINGH DILLON, MA
7.Ahli Waris HARBRINDERJIT SINGH DILLON atau disebut juga H.S. DILLON (Almarhum), Ir. MAHAWIRA SINGH DILLON, MA
8.Ahli Waris HARBRINDERJIT SINGH DILLON atau disebut juga H.S. DILLON (Almarhum), MAHAREKSHA SINGH DILLON, S.H., LLM
9.KUSMULYANTO ONGKO, S.H.
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat V (diwakili Tergugat V-1, 2, 3, 4) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970 tertanggal 2 Pebruari 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerdja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) jo Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979, tertanggal 30 April 1979, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor;
4. Menyatakan demi hukum tanah terperkara yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa), seluas 50 m x 120 m, yang berbatasan :

- Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa);

- Sebelah Timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai;

- Sebelah Barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station;

- Sebelah Selatan dengan rumah penduduk;

adalah hak milik Para Penggugat karena warisan dari Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting;

5. Menyatakan Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978 an. Palo (Pal Kor) atau disebut juga Kapar Kour, yang dikeluarkan oleh Tergugat III tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan Akte Perjanjian Penglepasan Hak No. 77 tanggal 20 April 1978, yang diperbuat dihadapan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 988 dan 989 an. Tergugat V tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan, mengembalikan serta menyerahkan dengan baik tanah terperkara (objek sengketa) kepada Para Penggugat;

9. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

10. menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.678.000,00 (Lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);