Putusan PN SEMARANG
52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg

Putusan PN SEMARANG Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg
Tanggal 6 Januari 2021 —Pemohon:
SONI SUHARYONO
Termohon:
1.JIMMY SOEGIARTO
2.PT. ELANG MAS SEMBADA

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU I JIMMY SOEGIARTO dan Termohon PKPU II PT. ELANG MAS SEMBADA;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) yang diajukan oleh Pemohon tersebut untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara aquo diucapkan ;
3. Menunjuk Betsji Siske Manoe, SH.MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :

1. Saudara Purwanto, S.H.yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum berdasarkan bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-130.AH.04.03-2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Purwanto & Rekan, beralamat di Graha Pena, 15^th Floor Suite 1503, Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya;
2. Saudara Sururi, S.H., M.H. yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-114 AH.04.03-2018 tanggal 31 Januari 2018, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Sururi & Rekan, beralamat di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep, Surabaya;

Selaku Para Pengurus dalam proses PKPU dan serta selaku Para Kurator dalam proses Kepailitan nantinya dalam perkara a quo;

5. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi (Krapyak) No. 512 Semarang. 50148 Jawa Tengah;

6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;

7. Menetapkan biaya pengurus dan imbalan jasa bagi pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

8. Menangguhkan mengenai biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaan Utang ini sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;