Putusan PN JAKARTA SELATAN
139/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 139/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Agustus 2020 — MUSTAKIM, lahir di Seoul pada tanggal 04 September 1954, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Apartemen Essence Dharmawangsa South 21 Unit 2105, RT. 007/008 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Dahmar, SH., Achmad Yarus,SH.,MH., Andi Wijaya,SH.,MH., Fajar Lesmana, SH.,MH., Jiffy Ngawiat Prananto,SH., Risal Manan, SH.,MH., dan Aji, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Yaskum Indonesia Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut .................................. PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. SEUNG EUN HO, Warga Negara Republik Korea,berkantor di Wisma Korindo lantai 12, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 62,DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut .................................................TERGUGAT 1 ; 2. PT. ASPEX KUMBONG, suatu perseroan terbatas berstatus penanaman modal asing yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Raya Narogong KM. 26, Dayeuh, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820, untuk selanjutnya disebut .................................................................................TERGUGAT 2 ; 3. PT. BADE MAKMUR ORISSA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Korindo, Jalan Letjen MT. Haryono Kav.62, RT. 2/RW.2 Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, untuk selanjutnya disebut ...........................TERGUGAT 3 ; 4. PT. TUNAS SAWA ERMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Korindo, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 62, RT. 2/RW.2 Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, untuk selanjutnya disebut ...........................TERGUGAT 4 ; 5. PT. BINTAN MAKMUR, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat/dengan alamat PT.Korindo Abadi Kija, Jalan Sei Lekop Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut .................................................................................TERGUGAT 5 ; 6. KIM JONG MAN, Warga Negara Republik Indonesia, lahir di Seoul, Karea Selatan, pada tanggal 04 Oktober 1970, beralamat di Apt. Taman Raja C404, Jl Warung Jati I No. 83, RT. 011 RW. 009 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik untuk dan atas nama pribadi maupun mewakili perusahaan,untuk selanjutnya disebut .................................................................................TERGUGAT 6 ; 7. Dr. LIMARAN DWI HARTADI, beralamat di Jalan Wiratno No. 5, RT. 002 RW.002 Kampung Baru, Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut ..........................TURUT TERGUGAT 1 ; 8. KEPALA KANTORWILAYAH PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DITANJUNGPINANG,Jl. MT. Haryono KM 3.5, Kota Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 2 ; 9. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN, beralamat di Jalan Ceruk Ijuk, Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, di Kabupaten Bintan,untuk selanjutnya disebut ..............TURUT TERGUGAT 3 ; 10. KEPALA DESA TELUK BAKAU, Jalan Trikora, Desa Teluk Bakau, Kec. Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut ....................................................................TURUT TERGUGAT 4 ; 11. CAMAT GUNUNG KIJANG, Jalan Gesek KM 23, Desa Tuapaya, Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut ..............TURUT TERGUGAT 5 ; 12. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, Jalan Gatot Subroto No. 44, RT. 5/RW.4 Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, untuk selanjutnya disebut .......................................................TURUT TERGUGAT 6 ; 13. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12940, untuk selanjutnya disebut ....................................................................TURUT TERGUGAT 7 ; 14. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK REPUBLIK INDONESIA, untuk selanjutnya disebut .......................................................TURUT TERGUGAT 8 ; 15. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, Jalan Medan Merdeka Barat No. 7, RT. 2/RW.3 Gambir, Jakarta Pusat, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 9 ; 16. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 10 ;