Putusan PT PALANGKARAYA
80/PDT/2021/PT PLK

Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 80/PDT/2021/PT PLK
Tanggal 23 September 2021 —Pembanding/Penggugat : Fernand Ruben Diwakili Oleh : ISMAIL, SH
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia; cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah; cq Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Bupati Pulang Pisau
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau cq Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulang Pisau

M E N G A D I L I :

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT TERSEBUT;
2. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU NOMOR 9/PDT.G/2021/PN PPS TANGGAL 15 JULI 2021, DENGAN PERBAIKAN YANG LENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

• MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT;
• MENYATAKAN PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI;

1. MENGHUKUM PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG PADA TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP.150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pps tanggal 15 Juli 2021, dengan perbaikan yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

• Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang kewenangan Absolut;
• Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

1. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).