Putusan PN LANGSA
119/Pid.B/LH/2021/PN Lgs

Putusan PN LANGSA Nomor 119/Pid.B/LH/2021/PN Lgs
Tanggal 23 September 2021 — Penuntut Umum:
ZULHELMI, S.H.
Terdakwa:
Saifuddin Taher Bin Taher

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDDIN TAHER BIN TAHER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana?menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah? sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :

• 1 (satu) Ton BBM Jenis Solar yang bersifat memuai/ menyusut (700 Liter Dalam 5 Drum Warna Biru, 300 Liter di Dalam Kapal KM. Aliza 01);

Dirampas untuk Negara;

• 1 (satu) Unit Km. Aliza 01 GT. 58;
• 1 (satu) Unit Km. Bayan 1 GT. 29;
• 1 (satu) Unit Mesin Pompa Minyak (Melekat didalam Kapal KM. Bayan 1 GT);
• 5 (lima) Buah Drum Minyak Warna Biru;
• 2 (dua) Buah Selang (1 (satu) buah melekat dalam Kapal KM Bayan 1 GT);
• 1 (satu) Lembar surat Rekomendasi Pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis tertentu dengan Nomor: 232/532/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Langsa atas Nama Sdr. BANTA AHMAD, Sst. Pi, pada tanggal 29 Januari 2021;
• 1 (satu) Buah Bundle Dokumen Km. Aliza 01;
• 1 (satu) Buah Bundle Dokumen Km. Bayan 1;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);