Putusan PTUN SAMARINDA
14/G/2021/PTUN.SMD

Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat:
1.IWAN YABOSSA
2.H. HANAFI
3.Hj. PRIHATIN
4.RONY IRWANTO
5.STEVEN CHANDRA SOFIAN
6.ELLYSA DEWI
7.HARDI WIHARJA
8.MARNI
9.RISTIA WILLY ASTUTI
10.HJ. SITI ROFI'ATIN
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN

M E N G A D I L I,

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dari Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat Seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Batal Surat Edaran Walikota Tarakan Nomor : 510/ 57.1/ DKUKMP/2021 tertanggal 21 Januari 2021 tentang Berakhirnya Jangka Waktu Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Tarakan di Kawasan Pusat Perbelanjaan Tarakan/THM ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Edaran Walikota Tarakan Nomor : 510/ 57.1/DKUKMP/2021 tertanggal 21 Januari 2021 tentang Berakhirnya Jangka Waktu Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Tarakan di Kawasan Pusat Perbelanjaan Tarakan/THM ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang Menyetujui dan/atau Memberikan Rekomendasi Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Tarakan di Kawasan Pusat Perbelanjaan Tarakan/THM Kota Tarakan sesuai dengan :
   • a.Surat Permohonan Tertanggal 17 Nopember 2020 perihal Permohonan Rekomendasi/ Persetujuan Perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Tarakan di Kawasan Pusat Perbelanjaan Tarakan/THM Kota Tarakan ;
   • b. Surat Permohonan Tertanggal 06 Desember 2020 perihal Permohonan Kembali agar Tergugat memberikan atau menerbitkan Rekomendasi/Persetujuan Perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Tarakan di Kawasan Pusat Perbelanjaan Tarakan/THM Kota Tarakan ;
   • Yang Diajukan oleh Ferry Limoang, Budi Wijaya, dan YennyAgustinah, S.H., M.Kn. yang ditunjuk oleh Para Penggugat dan Pemegang Hak Guna Bangunan lainnya sebagai Perwakilan Pemilik Rumah Toko ;
5. Mewajibkan Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harikepadaPara Penggugat apabila Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalamPerkara ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;