Putusan PN JAKARTA PUSAT
374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat:
1.Melanie Soebono
2.Elisa Sutanudjaja
3.Tubagus Soleh Ahmadi
4.Nur Hidayati
5.Adhito Harinugroho
6.Asfinawati
7.Kholisoh
8.Merah Johansyah
9.Sandyawan Sumardi
10.Inayah W.D. Rahman
11.Rizki Bahari Aritonang
12.Rizka Argadianti Rachmah
13.Muhamad Oki Darmawan
14.Suci Puspita Galih
15.Veronica
16.Istu Prayogi
17.Debby Thalita Nabila Putri
18.Sudirman
19.Leonard Simanjuntak
20.Hermawan Heri Sutantyo
21.Jalal
22.Ohiongyi Marino
23.Sonny Mumbunan
24.Ari Mochamad Arif
25.Dyah Paramita S
26.Sofyan Marhadi
27.Egayudha Gustav Maulana
28.Anwar Maruf
29.YuyunIsmawati
30.Ni KomangAyu Leona Wirawan
Tergugat:
1.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia
2.Negara RI Cq. Presiden RI Cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,
3.Negara RI Cq. Presiden RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI
4.Negara RI Cq. Presiden RI Cq. Menteri Kesehatan RI
5.Negara RI Cq. Presiden RI Cq. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Turut Tergugat:
1.Negara RI Cq. Presiden RI Cq. Gubernur Provinsi Banten,
2.Negara RI Cq. Presiden RI Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat,

M E N G A D I L I:

• Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

• Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II;

• Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I untuk - mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

4. Menghukum Tergugat II untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat;

5. Menghukum Tergugat III untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Tergugat V dalam mengendalikan pencemaran udara;

6. Menghukum Tergugat IV untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta, yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Tergugat V dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara;

7. Menghukum Tergugat V untuk:

a. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, yakni:

1) Melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan tipe lama;

2) Melaporkan evaluasi penataan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama;

3) Menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak (STB) yang ?kegiatan usahanya mengeluarkan emisi? dan memiliki izin lingkungan dan izin pembuangan emisi dari Gubernur di DKI Jakarta;

4) Mengawasi ketaatan standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan;

5) Mengawasi ketaatan larangan membakar sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara;

b. Menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, termasuk bagi:

1) Pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi baku mutu emisi sumber bergerak tipe lama; dan

2) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatannya;

c. Menyebarluaskan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat;

d. Mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

8. Menghukum Tergugat V untuk:

a. Melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang melibatkan partisipasi publik;

b. Menetapkan status mutu udara ambien daerah setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat;

c. Menyusun dan mengimplementasikan ?Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara? dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar secara terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi publik;

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

10 Menghukum Para Tergugat - untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.115.000,00- (empat juta seratus lima belas ribu rupiah);