Putusan PN KUPANG
208/Pdt.G/2020/PN Kpg

Putusan PN KUPANG Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Kpg
Tanggal 22 Juni 2021 —Penggugat:
YOHANIS LIMAU
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.SELIN ARINA PENUN LIMAU
3.YUNINGSI PENUN LIMAU
6.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang di Kota Kupang

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV

DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah SAH sebagai Ahliwaris Pengganti dari HASE LIMAU / HERMANUS LIMAU (Almarhum) yang berhak secara hukum untuk mewarisi obyek Sengketa seluas + 23 (kurang lebih dua puluh tiga) hektar yang terletak di RT. 15, RW. 05 Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak ? Kota Kupang - Propinsi NTT dengan batas ? batasnya sebagai berikut :

• Utara dengan tanah milik Penggugat dan SD. GMIT Manulai II.
• Selatan dengan tanah milik Penggugat.
• Timur dengan tanah milik Penggugat.
• Barat dengan berbatasan dengan tanah milik Penggugat.

3. Menyatakan Batal demi hukum Pernyataan melepaskan Hak Nomor 02/AGR/KPG/1983, tertanggal 10 Januari 1983 dari Thomas Limau kepada Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Tergugat I.

4. Menyatakan hokum bahwa perbuatan dari Pemerintan Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur / Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Prop. Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang / Tergugat IV yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 07 tahun 2016 tertanggal 05 Desember 2016 adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM?;

5. Menyatakan hokum bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 07 tahun 2016 yang kini dalam Penguasaan Tergugat I yakni Pemerintan Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT dan Harus dihapus dari DAFTAR SEBAGAI ASET PEMERINTAH PROPINSI NUSATENGGARA TIMUR;

6. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat atau pihak lain yang memperoleh Hak atas Obyek Sengketa dari para Tergugat untuk segera meninggalkan Lokasi tersebut dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai Ahliwaris yang SAH dan berhak secara hukum atas obyek sengketa tersebut dan bila perlu dengan cara upaya paksa dan dengan bantuan aparat keamanan.

7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya Gugatan ini sejumlah Rp2.385.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;