Putusan PN SERANG
29/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg

Putusan PN SERANG Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
TARIYEM, Dkk
Tergugat:
PT. SANDRAFINE GARMENT

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

• Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

• Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pemberitahuan mogok kerja Nomor 009/PK F Lomenik SBSI /SG/Tng/X/ 2019 tanggal 11 Oktober 2019 adalah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilakukan sehingga melanggar Pasal 140 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 3 Huruf c Kepmenakertrans Nomor KEP232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Mogok Kerja Nomor 009/PK F Lomenik SBSI/SG/Tng/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PK F Lomenik SBSI PT Sandrafine Garment adalah tidak jelas karena tidak disebutkan jam berakhirnya mogok kerja dilangsungkan sehingga melanggar Pasal 140 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 3 Huruf d Kepmenakertrans Nomor KEP232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

1. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019 adalah mogok kerja tidak sah, karena bukan akibat dari gagalnya perundingan sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 4 Kepmenakertrans Nomor KEP232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;
2. Menyatakankan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019 adalah mogok kerja tidak sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan pemanggilan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan patut kepada Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi tanggal 18 Oktober 2019 dan tanggal 21 Oktober 2019 untuk bekerja kembali, sebanyak 2 (dua) kali berturut turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari adalah sah dan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Kepmenakertrans Nomor KEP232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi tidak memenuhi Panggilan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan patut sebanyak 2 (dua) kali, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) dan Ayat (3) Kepmenakertrans Nomor KEP232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, dikualifikasikan mengundurkan diri;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sejak tanggal 25 Oktober 2019 dengan kualifikasi pekerja mengundurkan diri;
6. Menyatakan membebaskan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dari segala jenis pembayaran upah yang diminta oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi mengenai tidak dibayarnya upah Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 serta membebaskan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk tidak membayar kepada Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi setiap bulan sebagai upah proses;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tunai;