- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT TERSEBUT;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONG NOMOR 31/PDT.G/2015/PN,SEL TANGGAL 1 OKTOBER 2015 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;
- MENOLAK EKSEPSI TERBANDING SEMULA TERGUGAT;
- MENGABULKAN GUGATAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
- MENYATAKAN MENURUT HUKUM BAHWA TANAH SENGKETA YANG DI ATASNYA BERDIRI BANGUNAN KANTOR DESA AIKMEL, TERLETAK DI BATUBELEK, DESA AIKMEL, KECAMATAN AIKMEL, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, DENGAN BATAS-BATAS: SEBELAH UTARA: PARIT, RUMAH AMAQ RUSDI DAN MASWAH; SELATAN: JALAN RAYA AIKMEL-LABUHAN LOMBOK; TIMUR: GANG; BARAT: RUMAH H. FAUZI DAN MARHAENI;
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 31/Pdt.G/2015/PN,SEL tanggal 1 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;
- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang di atasnya berdiri bangunan Kantor Desa Aikmel, terletak di Batubelek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas: sebelah Utara: Parit, Rumah Amaq Rusdi dan Maswah; Selatan: Jalan Raya Aikmel-Labuhan Lombok; Timur: Gang; Barat: Rumah H. Fauzi dan Marhaeni;
Putusan PT MATARAM Nomor 189/PDT/2015/PT MTR |
|
Nomor | 189/PDT/2015/PT MTR |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Perdata Perdata Perbuatan Melawan Hukum |
Kata Kunci | Perbuatan Melawan Hukum |
Tahun | 2016 |
Tanggal Register | 8 Desember 2015 |
Lembaga Peradilan | PT MATARAM |
Jenis Lembaga Peradilan | PT |
Hakim Ketua | I Gusti Lanang Putu Wirawan |
Hakim Anggota | H. Sutardjo, Brmohamad Legowo |
Panitera | De Maria Anggelina |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | MENGADILI MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI DALAM POKOK PERKARA : ADALAH MILIK ALMARHUM AMAQ CIOK ALIAS H.M. NUR YANG BERHAK DIWARISI OLEH PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT, YANG DIKUASAI SECARA MELAWAN HUKUM OLEH TERBANDING SEMULA TERGUGAT; 3. MENYATAKAN MENURUT HUKUM BAHWA TINDAKAN TERBANDING SEMULA TERGUGAT YANG MENGUASAI DAN MENDAFTARKAN TANAH SENGKETA MENJADI ASSET DAERAH YANG BERLANGSUNG SELAMA KURUN WAKTU LEBIH DARI 50 ( LIMA PULUH ) TAHUN DAN DILAKUKAN SECARA MELAWAN HAK, ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN HAK DAN KEPENTINGAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT SELAKU AHLI WARIS DARI ALMARHUM AMAQ CIOK ALIAS H.M. NUR; 4. MENYATAKAN MENURUT HUKUM BAHWA PENGUASAAN DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH SENGKETA OLEH TERBANDING SEMULA TERGUGAT, TIDAK SAH DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, OLEH KARENANYA SEGALA AKIBAT DARI PERBUATAN HUKUM TERSEBUT, BAIK BERUPA SPPT, SERTIPIKAT DAN SURAT-SURAT LAINNYA ADALAH TIDAK SAH DAN DINYATAKAN BATAL; 5. MENGHUKUM TERBANDING SEMULA TERGUGAT ATAU SIAPA SAJA YANG MEMPEROLEH HAK DARIPADANYA UNTUK MENYERAHKAN TANAH SENGKETA KEPADA PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT DALAM KEADAAN KOSONG, BILA PERLU DENGAN BANTUAN ALAT NEGARA ( KEPOLISIAN ); 6. MENOLAK GUGATAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT UNTUK SELEBIHNYA; 7. MENGHUKUM TERBANDING SEMULA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP 150.000,00 ( SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ). |
Catatan Amar |
MENGADILI MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI DALAM POKOK PERKARA : adalah milik almarhum Amaq Ciok alias H.M. Nur yang berhak diwarisi oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, yang dikuasai secara melawan hukum oleh Terbanding semula Tergugat; 3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Terbanding semula Tergugat yang menguasai dan mendaftarkan tanah sengketa menjadi asset Daerah yang berlangsung selama kurun waktu lebih dari 50 ( lima puluh ) tahun dan dilakukan secara melawan hak, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan hak dan kepentingan Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Amaq Ciok alias H.M. Nur; 4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendaftaran hak atas tanah sengketa oleh Terbanding semula Tergugat, tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala akibat dari perbuatan hukum tersebut, baik berupa SPPT, sertipikat dan surat-surat lainnya adalah tidak sah dan dinyatakan batal; 5. Menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara ( Kepolisian ); 6. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selebihnya; 7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ). |
Tanggal Musyawarah | 25 Februari 2016 |
Tanggal Dibacakan | 25 Februari 2016 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- 189/PDT/2015/PT_MTR.zip
- Download PDF
- 189/PDT/2015/PT_MTR.pdf
Putusan Terkait
-
Banding : 189/PDT/2015/PT MTR
Statistik2918