Putusan PT BANDA ACEH
89/PDT/2014/PT BNA

Putusan PT BANDA ACEH Nomor 89/PDT/2014/PT BNA
Tanggal 30 Oktober 2014 —Pembanding/Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH, CQ.KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) Diwakili Oleh : KAMARUDDIN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : SYAHRUL, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PENANGGULANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH.SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Diwakili Oleh : RASWIN H MANIHURUK
Terbanding/Penggugat : SAMSUL BAHRI
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEPALAKANTOR BADAN PENANGGULANAGN BENCANA ACEH(BPBA) CQ. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENAGGULANAGN BENCANA ACEH (BPBA)
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIACQ. GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS MT,

MENGADILI

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING, SEMULA TERGUGAT.
• MEMPERBAIKIPERTIMBANGAN HUKUM DAN SUSUNAN AMAR PUTUSANPENGADILAN NEGERI MEULABOH TANGGAL 8 JANUARI 2014, NOMOR 12 /PDT.G/2012/PN. MBO YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT SEHINGGA AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT.

DALAM PROVISI

• MENYATAKAN GUGATAN PROVISI TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM EKSEPSI

• MENOLAK EKSEPSI PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

DALAM POKOK PERKARA

• MENGABULKAN GUGATAN TERBANDING/DAHULU PENGGUGAT SEBAHAGIAN;
• MENYATAKAN PEMBANDING/ DAHULU TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
• MENGHUKUM PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT MEMBAYAR GANTI RUGI MATERIIL SECARA TUNAI KEPADA TERBANDING /DAHULU PENGGUGAT MELALUI REKENING KAS NEGARA SEBESARRP. 114.303.419.000,00(SERATUS EMPAT BELAS MILYAR TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH);
• MEMERINTAHKAN PEMBANDING/ DAHULU TERGUGAT UNTUK TIDAK MENANAM DI LAHAN GAMBUT YANG TELAH TERBAKAR SELUAS KURANG LEBIH 1000 HEKTAR YANG BERADA DI DALAM WILAYAH IZIN USAHA BERDASARKAN SURAT IZIN GUBERNUR ACEH TANGGAL 25 AGUSTUS 2011/25 RARAMADHAN 1432 H NO. 525/BP2T/5322/2011 SELUAS 1.605 HEKTAR YANG TERLETAK DI DESA PULO KRUET KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH UNTUK USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT;
• MENGHUKUM PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP LAHAN YANG TERBAKAR SELUAS KURANG LEBIH 1000 HEKTAR DENGAN BIAYA SEBESARRP. 251.765.250.000, 00(DUA RATUS LIMA PULUH SATU MILYAR TUJUH RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)SEHINGGA LAHAN DAPAT DIFUNGSIKAN KEMBALI SEBAGAIMANA MESTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
• MENGHUKUM PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA(DWANGSOM)SEBESARRP. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH)PER HARI ATAS KETERLAMBATAN DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN DALAM PERKARA INI;
• MEMERINTAHKAN LEMBAGA/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAN KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN TERTENTU MENGAWASI, PELAKSANAN PEMULIHAN LINGKUNGAN, KARENA LOKASI LAHAN MELIPUTI 2 (DUA) KABUPATEN ACEH BARAT DAN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROPINSI ACEH.
• MENYATAKAN SAH DAN BERHARGA SITA JAMINAN YANG DILETAKKAN DI ATAS TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN DI ATASNYA, SETEMPAT TERLETAK DI DESA PULO KRUET, ALUE BATENG BROK KECAMATAN DARUL MAKMUR, KABUPATEN ACEH BARAT DENGAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 27 DENGAN LUAS 5.769 (LIMA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH SEMBILAN HEKTAR) SEBAGAIMANA TERNYATA DALAM GAMBAR SITUASI NO. 18/1998 TANGGAL 22 JANUARI 1998 YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT, BERLOKASI DI KABUPATEN, PROVINSI ACEH (DAHULU NANGGROE ACEH DARUSSALAM);
• MENGHUKUM PEMBANDING / DAHULU TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR ONGKOS PERKARA YANG TIMBUL DALAM DUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP150.000,00( SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH )
• MENOLAK GUGATAN TERBANDING /DULU PENGGUGAT SELEBIHNYA;

MENGADILI

• Menerima permohonan banding dari pembanding, semula Tergugat.
• Memperbaikipertimbangan hukum dan susunan amar putusanPengadilan Negeri Meulaboh tanggal 8 Januari 2014, Nomor 12 /Pdt.G/2012/PN. MBO yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut.

DALAM PROVISI

• Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

• Mengabulkan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat sebahagian;
• Menyatakan Pembanding/ dahulu Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.
• Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Terbanding /dahulu Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesarRp. 114.303.419.000,00(seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
• Memerintahkan Pembanding/ dahulu Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Raramadhan 1432 H No. 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 Hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
• Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesarRp. 251.765.250.000, 00(dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom)sebesarRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
• Memerintahkan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan ? tindakan tertentu ? mengawasi, pelaksanan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh.
• Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);
• Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00( seratus lima puluh ribu rupiah )
• Menolak gugatan Terbanding /dulu Penggugat selebihnya;