Putusan PN JAMBI
669/Pid.B/2021/PN Jmb

Putusan PN JAMBI Nomor 669/Pid.B/2021/PN Jmb
Tanggal 3 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
D I A H, S H
Terdakwa:
ROBIANTO Anak dari MUGI PRANOTO

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROBIANTO Anak dari MUGI PRANOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat?, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROBIANTO Anak dari MUGI PRANOTO dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1940/Sijenjang Tahun 2018 seluas 3.719 M2 an. LINA.
2. 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor 2351/Payo Selincah Tahun 2002 seluas 7.297 M2 an. LINA.

Dikembalikan kepada saksi DJONI Als JONI NGK Anak dari SUWARDI.

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dari PARGIEM. T kepada ROBIANTO tertanggal 10 Februari 2016.
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dari AHMAD MUSTAFA kepada ROBIANTO tertanggal 10 Februari 2016.
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Segel an. PARGIYEM. T seluas 80.000 (delapan puluh ribu) meter bujur sangkar tertanggal 15 Maret 1986.
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Segel an. AHMAD MUSTAFA seluas 30.000 (tiga puluh ribu) meter bujur sangkar tertanggal 15 Maret 1986.
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 795/27.KP.JT/2016 an. AHMAD MUSTAFA, tertanggal Jambi 18 Januari 2016.

Dikembalikan kepada terdakwa Robianto anak dari Mugi Pranoto

1. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).