1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTTUN MEDAN
  4. TUN

Putusan PTTUN MEDAN
218/B/LH/2020/PT.TUN.MDN

    Putusan PTTUN MEDAN Nomor 218/B/LH/2020/PT.TUN.MDN
    Tanggal 15 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. EXPRAVET NASUBA diwakili oleh SUMADI RACHMAN
    Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I,
    Terbanding/Tergugat II : KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA
    Nomor 218/B/LH/2020/PT.TUN.MDN
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi TUN
    Pidana Khusus Lingkungan Hidup
    Kata Kunci Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan
    Tahun 2020
    Tanggal Register 3 Nopember 2020
    Lembaga Peradilan PTTUN MEDAN
    Jenis Lembaga Peradilan PTTUN
    Hakim Ketua Budhi Hasrul
    Hakim Anggota Kamer Togatorop, M.ap.brherman Baeha
    Panitera Ratna Rosdiana
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I :

    - MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PENGGUGAT/PEMBANDING;

    - MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA MEDAN NOMOR : 42/G/LH/2020/PTUN-MDN TANGGAL 25 AGUSTUS 2010 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT ;

    DAN MENGADILI SENDIRI ;

    DALAM EKSEPSI ;

    - MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I/TERBANDING I DAN TERGUGAT II/TERBANDING II.

    DALAM POKOK PERKARA ;

    - MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ;

    - MENYATAKAN BATAL SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I NOMOR : SK.5934/MENLHK-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, TANGGAL 25 JUNI 2019 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT. EXPRAVET NASUBA, YANG DITANDATANGANI OLEH DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI; (OBJEK SENGKETA 1) ;

    - MEWAJIBKAN TERGUGAT I/TERBANDING I UNTUK MENCABUT SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I NOMOR : SK.5934/MENLHK-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, TANGGAL 25 JUNI 2019 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT. EXPRAVET NASUBA, TERSEBUT ;

    - MENYATAKAN TINDAKAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA, YANG TIDAK BERSEDIA MENCABUT/MEMBONGKAR PLANK DAN GARIS PPLH (SEMACAM POLICE LINE) SERTA MEMBUKA PENUTUP SALURAN AKHIR AIR LIMBAH DI LOKASI PT. EXPRAVET NASUBA (OBJEK SENGKETA 2) MERUPAKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ;

    - MENYATAKAN BATAL TINDAKAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA, YANG TIDAK BERSEDIA MENCABUT/MEMBONGKAR PLANK DAN GARIS PPLH (SEMACAM POLICE LINE) SERTA MEMBUKA PENUTUP SALURAN AKHIR AIR LIMBAH DI LOKASI PT. EXPRAVET NASUBA ;

    - MEWAJIBKAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA, UNTUK MENCABUT/MEMBONGKAR PLANK DAN GARIS PPLH (SEMACAM POLICE LINE) SERTA MEMBUKA PENUTUP SALURAN AKHIR AIR LIMBAH DI LOKASI PT. EXPRAVET NASUBA TERSEBUT.

    - MENGHUKUM TERGUGAT I /TERBANDING I DAN TERGUGAT II/TERBANDING II SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DI KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG UNTUK PENGADILAN TINGKAT BANDING SEBESAR RP. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) ;
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

    - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor : 42/G/LH/2020/PTUN-MDN tanggal 25 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;

    DAN MENGADILI SENDIRI ;

    Dalam Eksepsi ;

    - Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II.

    Dalam Pokok Perkara ;

    - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

    - Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; (objek sengketa 1) ;

    - Mewajibkan Tergugat I/Terbanding I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA, tersebut ;

    - Menyatakan Tindakan KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA, yang tidak bersedia mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (semacam police line) serta membuka penutup Saluran Akhir Air Limbah di Lokasi PT. EXPRAVET NASUBA (objek sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum ;

    - Menyatakan batal Tindakan KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA, yang tidak bersedia mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (semacam police line) serta membuka penutup Saluran Akhir Air Limbah di Lokasi PT. EXPRAVET NASUBA ;

    - Mewajibkan KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA, untuk mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (semacam police line) serta membuka penutup Saluran Akhir Air Limbah di Lokasi PT. EXPRAVET NASUBA tersebut.

    - Menghukum Tergugat I /Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 15 Desember 2020
    Tanggal Dibacakan 15 Desember 2020
    Kaidah —
    Abstrak


570
292