Putusan PT MATARAM
113/PID.SUS/2021/PT MTR

Putusan PT MATARAM Nomor 113/PID.SUS/2021/PT MTR
Tanggal 8 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MANIK ARTHA ADHITAMA, SH
Terbanding/Terdakwa : SITI KUUROTUL AINI

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEMERIKSA DAN MENELITI, DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA YANG TERDIRI DARI BERITA ACARA PERSIDANGAN, SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONGTANGGAL 9 SEPTEMBER 2021NOMOR 71/PID.SUS/2021/PN.SELBESERTA SEMUA BUKTI-BUKTI,DAN MEMORI BANDING DARI JAKASA PENUNTUT UMUM BERPENDAPAT BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA YANG MENYATAKAN BAHWA TERDAKWA TELAH TERBUKTI DENGAN SYAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN KEPADANYA, DAN PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT DIAMBIL ALIH DAN DIJADIKAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI SENDIRI DALAM MEMUTUS PERKARA INI DALAM TINGKAT BANDING.

AKAN TETAPI MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGITIDAK SEPENDAPAT DENGAN PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA YAITU PIDANA PENJARA SELAMA 10 (SEPULUH) BULAN DENGAN MASA PERCOBAAN SELAMA 2 TAHUN DINILAI TERLALU BERAT UNTUK SEORANG IBU RUMAH TANGGA YANG JUGA MEMPUNYAI TANGGUNGAN SEORANG ANAK YANG MASIH KECIL DAN JUGA MENYESALI PERBUATANNYA, KARENANYA PIDANA TERSEBUT HARUS DIPERBAIKI SEBAGAIMANA AKAN DISEBUTKAN DALAM AMAR PUTUSAN DIBAWAH;

DAN AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PRTAMA YANG MENYATAKAN BAHWA TERDAKWA TETAP DITAHAN, OLEH KARENA MAJELIS HAKIM TELAH MENJATUHKAN PIDANA PERCOBAAN, YANG MANA MAKSUDNYA TERDAKWA TIDAK MENJALAI PIDANA DI DALAM PENJARA, DIMANA STATUS SEBELUMNYA DALAM MASA PEMERIKSAAN TERDAKWA DITAHAN MAKA DENGAN SIKAP MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENJATUHKAN PIDANA PERCOBAAN SEBAGAIAMAN DIMAKSUD DALAM PASAL 14 A KUHP, MAKA CUKUP ALASAN UNUTUK MENGELUARKAN TERDAKWA DARI TAHANAN;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONGTANGGAL 9 SEPTEMBER2021 NOMOR 71/PID.SUS/2020/PN SEL. YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUTHARUS DIPERBAIKI SEPANJANG MENGENAI STATUS PENAHAN TERDAKWA;

MENIMBANG, BAHWA KARENA TERDAKWA DINYATAKAN BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA, MAKA KEPADANYA DIBEBANI MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN;

MEMPERHATIKAN, PASAL 197 UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JO. PASAL 53 AYAT (1) KUHPDAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERSANGKUTAN;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti, dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selongtanggal 9 September 2021Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Selbeserta semua bukti-bukti,dan memori banding dari Jakasa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggitidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 2 tahun dinilai terlalu berat untuk seorang ibu rumah tangga yang juga mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil dan juga menyesali perbuatannya, karenanya pidana tersebut harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Dan amar putusan Majelis Hakim tingkat prtama yang menyatakan bahwa terdakwa tetap ditahan, oleh karena Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana percobaan, yang mana maksudnya terdakwa tidak menjalai pidana di dalam penjara, dimana status sebelumnya dalam masa pemeriksaan terdakwa ditahan maka dengan sikap Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana percobaan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 14 a KUHP, maka cukup alasan unutuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selongtanggal 9 September2021 Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Sel. yang dimohonkan banding tersebutharus diperbaiki sepanjang mengenai status penahan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPdan Undang-undang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;