Putusan PT BANTEN
204/PDT/2021/PT BTN

Putusan PT BANTEN Nomor 204/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat : ARNOLD DEODOTUS SUHERMAN Diwakili Oleh : AGUS SENTOSA CAHAYA, SH.
Terbanding/Penggugat : Olivia De Violetta

MENIMBANG, BAHWA SETELAH PENGADILAN TINGGI MEMBACA DAN MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA, BAIK GUGATAN MAUPUN JAWABAN, BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN KEDUA BELAH PIHAK, BERITA ACARA SIDANG DAN SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 1100/PDT.G/2019/PN.TNG TANGGAL 4 MEI 2021, SERTA MEMORI BANDING PEMBANDING SEMULA TERGUGAT, PENGADILAN TINGGI DAPAT MENYETUJUI DAN MEMBENARKAN PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA KARENA DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TELAH MEMUAT DAN MENGURAIKAN DENGAN TEPAT DAN BENAR SEMUA FAKTA-FAKTA DAN KEADAAN SERTA ALASAN-ALASAN YANG MENJADI DASAR DALAM PUTUSAN TERSEBUT, SEHINGGA DIAMBIL ALIH MENJADI PERTIMBANGAN MJELIS HAKIM TINGKAT BANDING, KECUALI TERHADAP AMAR PUTUSAN ANGKA 3 ANGKA 4 DAN ANGKA 5 ;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP AMAR PUTUSAN ANGKA 3 MAJELIS PENGADILAN BANDING AKAN MEMPERBAIKI REDAKSI AMAR PUTUSAN, DENGAN MENGHILANGKAN FRASA / KATA JATUH YANG TIDAK TEPAT DITERAPKAN DALAM PENETAPAN PENGASUHAN ANAK.

MENIMBANG, BAHWA TENTANG AMAR PUTUSAN NOMOR 4 YANG MENYATAKAN BAHWA PUTUSAN HARUS DICATAT DI DINAS KEPENDUDUKAN KOTA BEKASI. MAJELIS TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PENCANTUMAN KOTA BEKASI, TIDAK ADA RELEVANSINYA TERHADAP PERCERAIAN DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, KARENA BERDASARKAN BUKTI P 2 PEMBANDING DAN TERBANDING MENCATATKAN PERKAWINANNYA DI KANTOR CATATAN SIPIL KOTA BOGOR, DAN PADA SAAT BERCERAI MEREKA BERDOMISILI DI KOTA TANGERANG SELATAN ( VIDE BUKTI P 3 DAN P 4) DAN BUKAN DI BEKASI. SEHINGGA AMAR PUTUSAN ANGKA 4 KE 1 TERSEBUT HARUS DIHILANGKAN.

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN KETETUAN PASAL 40 AYAT (1) UU NOMOR 23 TAHUN 2006 DINYATAKAN BAHWA PERCERAIAN WAJIB DILAPORKAN OLEH YANG BERSANGKUTAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA PALING LAMBAT 60 (ENAM PULUH) HARI SEJAK PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PERCERAIAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP. KARENA PARA PIHAK MENCATATKAN PERKAWINANNYA DI KOTA BOGOR (VIDE BUKTI P 2), SEHINGGA INSTANSI PELAKSANA DIMAKSUD ADALAH KANTOR CATATAN SIPIL KOTA BOGOR, SEHINGGA AMAR PUTUSAN ANGKA 5 HARUS DIPERBAIKI MENJADI KANTOR CATATAN SIPIL KOTA BOGOR.

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017, DENGAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN JUNCTO UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013, MAKA DALAM AMAR PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN, SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT PERINTAH KEPADA PANITERA UNTUK MENGIRIMKAN SALINAN PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, KEPADA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, DI TEMPAT PERISTIWA PERKAWINAN DILANGSUNGKAN DAN TEMPAT TERJADINYA PERCERAIAN.

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 1100/PDT.G/2019/PN.TNG TANGGAL 4 MEI 2021, TELAH CUKUP ALASAN UNTUK DIKUATKAN DENGAN PERBAIKAN PADA ANGKA3, ANGKA 4 DAN ANGKA 5 MENJADI SELENGKAPNYA SEBAGAIMANA DALAM AMAR PUTUSAN.

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PEMBANDING SEMULA TERGUGAT TETAP DIPIHAK YANG KALAH PADA PERADILAN TINGKAT PERTAMA MAUPUN PADA PERADILAN TINGKAT BANDING, MAKA SEMUA BIAYA PADA DUA TINGKAT PERADILAN TERSEBUT DIBEBANKAN KEPADANYA;

MENGINGAT UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN,UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM, HIR, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik gugatan maupun jawaban, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1100/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 4 Mei 2021, serta memori banding Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Mjelis Hakim Tingkat Banding, kecuali terhadap amar putusan angka 3 angka 4 dan angka 5 ;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan angka 3 Majelis Pengadilan Banding akan memperbaiki redaksi amar putusan, dengan menghilangkan frasa / kata ?jatuh? yang tidak tepat diterapkan dalam penetapan pengasuhan anak.

Menimbang, bahwa tentang amar putusan nomor 4 yang Menyatakan bahwa putusan harus dicatat di Dinas Kependudukan Kota Bekasi. Majelis tingkat Banding berpendapat bahwa pencantuman kota Bekasi, tidak ada relevansinya terhadap perceraian dari Pembanding dan Terbanding, karena berdasarkan bukti P ? 2 Pembanding dan Terbanding mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Bogor, dan pada saat bercerai mereka berdomisili di Kota Tangerang Selatan ( vide bukti P ? 3 dan P ? 4) dan bukan di Bekasi. Sehingga amar putusan angka 4 ke 1 tersebut harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 dinyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena para pihak mencatatkan perkawinannya di Kota Bogor (vide bukti P ? 2), sehingga instansi pelaksana dimaksud adalah Kantor Catatan Sipil Kota Bogor, sehingga amar putusan angka 5 harus diperbaiki menjadi Kantor Catatan Sipil Kota Bogor.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1100/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 4 Mei 2021, telah cukup alasan untuk dikuatkan dengan perbaikan pada angka3, angka 4 dan angka 5 menjadi selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka semua biaya pada dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;