Putusan PT SAMARINDA
171/PDT/2021/PT SMR

Putusan PT SAMARINDA Nomor 171/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat I : HAIRUL AMRI Diwakili Oleh : ismail,sh
Terbanding/Tergugat I : ERWIN H. MAMING
Terbanding/Tergugat II : DEDI IRAWAN
Terbanding/Tergugat III : NURSANTI DINAR WINARNI
Terbanding/Tergugat IV : DODY IRAWANTO
Terbanding/Tergugat V : DIRFAN SAFARUDDIN
Terbanding/Tergugat VI : HJ. SITTI
Terbanding/Tergugat VII : PT. BERIWIJAYA ASRI
Terbanding/Tergugat VIII : Hengky Ribowo, SH.
Terbanding/Tergugat IX : KEPALA KANTOR BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat X : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Turut Terbanding/Penggugat II : JUNI YUNIANTI
Turut Terbanding/Penggugat III : CHAIRIL ALDY
Turut Terbanding/Penggugat IV : H. MUCHAMAD IDHIN
Turut Terbanding/Penggugat V : IRMAYANI
Turut Terbanding/Penggugat VI : ADRIYANA
Turut Terbanding/Penggugat VII : YANDI CAHYADI

MENGADILI

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT;
2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN NOMOR 176/PDT.G/2019/PN BPP TANGGAL 14 JANUARI 2021 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI:

• MENOLAK TUNTUTAN PROVISI PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT;

DALAM EKSEPSI:

• MENOLAK EKSEPSI PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENGABULKAN GUGATAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN SEBAGAI HUKUM (VERKLAARD VOOR RECHT) BAHWA PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT, KECUALI PEMBANDING IVSEMULA PENGGUGAT IV ADALAH AHLI WARIS ALMARHUM H. ABDULLAH ALIAS H. ABDULLAH BIN BACO;
3. MENYATAKAN SEBAGAI HUKUM (VERKLAARD VOOR RECHT) BAHWA ALMARHUM H. ABDULLAH ALIAS H. ABDULLAH BIN BACO ADALAH PEMILIK SEBIDANG TANAHPERWATASAN YANG TERLETAK DI RT. 012 KELURAHAN MANGGAR, KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, KOTA BALIKPAPAN SELUAS 7.500 M2, DENGAN UKURAN LEBAR 50 METER DAN PANJANG 150 METER, SESUAI DENGAN SURAT KETERANGAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 2 AGUSTUS 1974 YANG DIWARISKAN KEPADA ALMARHUM SULAIMAN, ALMARHUMAH HJ. DAHNIAR DAN ALMARHUMAH HJ. DARSIAH, DENGAN BATAS-BATAS:

• SEBELAH UTARA : D/H TANAH HAFIEL, SEKARANG TANAH SUMARNI, JUNAEDI, DAN SUNARNO;
• SEBELAH TIMUR : D/H TANAH H. ABD KADIR, SEKARANG PARIT;
• SEBELAH SELATAN : D/H TANAH H. ABD KADIR, SEKARANG TANAH PT. BERIWIJAYA ASRI;
• SEBELAH BARAT : D/H TANAH USMAN, SEKARANG TANAH PT. BERIWIJAYA ASRI; 4. MENYATAKAN SEBAGAI HUKUM (VERKLAARD VOOR RECHT) BAHWA PERBUATAN ALMARHUMAH HJ. DAHNIAR (ISTRI TERBANDING I SEMULA TERGUGAT L, ORANG TUA TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II, TERBANDING III SEMULA TERGUGAT III, TERBANDING IV SEMULA TERGUGAT IV DAN TERBANDING V SEMULA TERGUGAT V), TERBANDING VI SEMULA TERGUGAT VI, TERBANDING VII SEMULA TERGUGAT VII,TERBANDING VIII SEMULA TERGUGAT VIII, TERBANDING IX SEMULA TERGUGAT IX DAN TERBANDING X SEMULA TERGUGAT X ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD); 5. MENYATAKAN SEBAGAI HUKUM (VERKLAARD VOOR RECHT) BAHWA TIDAK SAH, CACAT HUKUM DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA SEGALA SURAT-SURAT/AKTA-AKTA BESERTA TURUNANNYA YANG DIMILIKI PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT DI ATAS TANAH PERWATASAN HAK DARI PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT, KECUALI PEMBANDING IV SEMULA PENGGUGAT IV, YANG DIJADIKAN BUKTI PENGAKUAN/KLAIM KEPEMILIKAN TANAH PERWATASAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT OLEH PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT; 6. MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT, KHUSUSNYA TERBANDING VII SEMULA TERGUGAT VII UNTUK MENGEMBALIKAN 2/3 TANAH PERWATASAN OBYEK SENGKETA DALAM KEADAAN KOSONG SEPERTI SEMULA TANPA SUATU BEBAN APAPUN, DIMANA PENGEMBALIAN TANAH OBYEK SENGKETA 2/3 TERSEBUT DISERTAI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 00530/MANGGAR BARU TANGGAL 8 JANUARI 2019, SURAT UKUR NOMOR : 00477/MANGGAR BARU/2017 TANGGAL 05 APRIL 2017, LUAS 2.912 M2 ATAS NAMA PT. BERIWIJAYA ASRI DAN SURAT KETERANGAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 2 AGUSTUS 1974, KEPADA PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG BERHAK 2/3 TANAH PERWATASAN OBYEK SENGKETA, UNTUK BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGURUSAN ADMINISTRASI PEMECAHAN ATAS SERTIFIKAT DAN SURAT KETERANGAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH A QUO, DENGAN DIBEBANI MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBESAR RP. 1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) SETIAP HARI KELALAIAN DAN ATAU KETERLAMBATAN MELAKSANAKAN SEGALA ISI PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA INI; 7. MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT UNTUK TUNDUK DAN PATUH ATAS ISI PUTUSAN DALAM PERKARA INI; 8. MENOLAK GUGATAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT SELEBIHNYA; 9. MENGHUKUM PARA TERBANDINGSEMULA PARA TERGUGATSECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DITINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP. 150.000;- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 14 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

• Menolak tuntutan Provisi Para Pembanding semula Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

• Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat, kecuali Pembanding IVsemula Penggugat IV adalah ahli waris Almarhum H. Abdullah alias H. Abdullah bin Baco;
3. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa Almarhum H. Abdullah alias H. Abdullah bin Baco adalah pemilik sebidang tanahperwatasan yang terletak di RT. 012 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan seluas 7.500 m2, dengan ukuran lebar 50 meter dan panjang 150 meter, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 2 Agustus 1974 yang diwariskan kepada Almarhum Sulaiman, Almarhumah Hj. Dahniar dan Almarhumah Hj. Darsiah, dengan batas-batas:

• Sebelah utara : d/h tanah Hafiel, sekarang tanah Sumarni, Junaedi, dan Sunarno;
• Sebelah timur : d/h tanah H. Abd Kadir, sekarang Parit;
• Sebelah selatan : d/h tanah H. Abd Kadir, sekarang tanah PT. Beriwijaya Asri;
• Sebelah barat : d/h tanah Usman, sekarang tanah PT. Beriwijaya Asri; 4. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa perbuatan almarhumah Hj. Dahniar (istri Terbanding I semula Tergugat l, orang tua Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V), Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII,Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX dan Terbanding X semula Tergugat X adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad); 5. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya segala surat-surat/akta-akta beserta turunannya yang dimiliki Para Terbanding semula Para Tergugat di atas tanah perwatasan Hak dari Para Pembanding semula Para Penggugat, kecuali Pembanding IV semula Penggugat IV, yang dijadikan bukti pengakuan/klaim kepemilikan tanah perwatasan Para Pembanding semula Para Penggugat oleh Para Terbanding semula Para Tergugat; 6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat, khususnya Terbanding VII semula Tergugat VII untuk mengembalikan 2/3 tanah perwatasan obyek sengketa dalam keadaan kosong seperti semula tanpa suatu beban apapun, dimana pengembalian tanah obyek sengketa 2/3 tersebut disertai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00530/Manggar Baru tanggal 8 Januari 2019, Surat Ukur Nomor : 00477/Manggar Baru/2017 tanggal 05 April 2017, luas 2.912 m2 atas nama PT. Beriwijaya Asri dan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 2 Agustus 1974, kepada Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang berhak 2/3 tanah perwatasan obyek sengketa, untuk bersama-sama melakukan pengurusan Administrasi pemecahan atas sertifikat dan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah a quo, dengan dibebani membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan segala isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini; 7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan dalam perkara ini; 8. Menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya; 9. Menghukum Para Terbandingsemula Para Tergugatsecara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah).