Putusan PT MATARAM
117/PDT/2018/PT MTR

Putusan PT MATARAM Nomor 117/PDT/2018/PT MTR
Tanggal 24 September 2018 —Pembanding/Penggugat : HEIDI MARGARET PETCH Diwakili Oleh : PUTRIANA
Terbanding/Tergugat I : NICHOLE ANN JENNINGS
Terbanding/Tergugat II : SHELBY ALEXANDRA JENNINGS
Terbanding/Tergugat III : PORSCHA JADE JENNINGS
Terbanding/Tergugat IV : JACKSON CLARRIE JENNINGS
Terbanding/Tergugat V : ASIAH KUDRIYANTI
Terbanding/Tergugat VI : RIYA WAHYUNI
Terbanding/Tergugat VII : BAIQ LILY CHAERANI, SH
Terbanding/Tergugat VIII : PETRA MARIAWATI A.I.S, SH
Terbanding/Tergugat IX : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK UTARA

M E N G A D I L I

> MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PENGGUGAT PEMBANDING ;

> MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR : 129 / PDT. G / 2017 / PN MTR TERTANGGAL 18 JANUARI 2018 YANG DI MOHANKAN BANDING TERSEBUT::

M E N G A D I L I S E N D I R I

DALAM EKSEPSI :

-MENOLAK EKSEPSI PARA TERGUGAT I, TERGUGAT 2, TERGUGAT 4, TERGUGAT 6, TERGUGAT 9 TERBANDING SELURUHNYA ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT / PEMBANDING UNTUK SEBAGIAN ;
2. MENYATAKAN MENURUT HUKUM BAHWA UANG YANG DI PERGUNAKAN UNTUK MEMBELI TANAH OBYEK SENGKETA ADALAH BERSUMBER DARI KEUANGAN PENGGUGAT PEMBANDING DAN TERGUGAT I TERBANDING ;
3. MENYATAKAN MENURUT HUKUM BAHWA PERBUATAN TERGUGAT 1 TERBANDING YANG MENJUAL TANAH OBYEK SENGKETA TANPA SEPENGETAHUAN DAN ATAU TANPA SEIJIN PENGGUGAT PEMBANDING ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
4. MENYATAKAN MENURUT HUKUM JUAL BELI ATAS TANAH OBYEK SENGKETA ANTARA TERGUGAT I TERBANDING DENGANTERGUGAT 6 TERBANDING BERDASARKAN AKTA JUAL BELI NO. 139 / 2011 ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM ;
5. MENNYATAKAN MENURUT HUKUM BAHWA SURAT PERNYATAAN NO. 75 DAN KUASA MENJUAL NO. 76 TANGGAL 27 DESEMBER 2007 DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 15 TAHUN 2009 ATAS NAMA TERGUGAT 6 TERBANDING YANG SEMULA ATAS NAMA H. KHAMSON TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM BERLAKU ;
6. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT I, TERGUGAT 2, TERGUGAT 4, DAN TERGUGAT 6 TERBANDING ATAU SIAPA SAJA YANG MENDUDUKI / MENGUASAI TANAH OBYEK SENGKETA UNTUK MENGOSONGKAN TANAH OBYEK SENGKETA DAN BILA PERLU DENGAN BANTUAN APARAT YANG BERWENANG ;
7. MEMERINTAHKAN AGAR TANAH OBYEK SENGKETA DI JUAL LELANG MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKNL ) DAN DARI HASIL JUAL LELANG DI BAGI MASING MASING ( SETENGAH ) BAGIAN ANTARA PENGGUGAT PEMBANDING DAN TERGUGAT I TERBANDING ;
8. MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SECARA TANGGUNG RENTENG DALAM KE DUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING DI TETAPKAN SEBESAR RP. 150. 000,- ( SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ) ;
9. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT / PEMBANDING UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA;

M E N G A D I L I

> Menerima Permohonan banding dari Penggugat Pembanding ;

> Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 129 / Pdt. G / 2017 / PN Mtr tertanggal 18 Januari 2018 yang di mohankan banding tersebut::

M E N G A D I L I S E N D I R I

DALAM EKSEPSI :

-Menolak Eksepsi Para Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 9 Terbanding seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa uang yang di pergunakan untuk membeli tanah obyek sengketa adalah bersumber dari keuangan Penggugat Pembanding dan Tergugat I Terbanding ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 Terbanding yang menjual tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seijin Penggugat Pembanding adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum jual beli atas tanah obyek sengketa antara Tergugat I Terbanding denganTergugat 6 Terbanding berdasarkan Akta jual beli No. 139 / 2011 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Mennyatakan menurut hukum bahwa Surat pernyataan No. 75 dan kuasa menjual No. 76 tanggal 27 Desember 2007 dan sertifikat hak milik No. 15 tahun 2009 atas nama Tergugat 6 Terbanding yang semula atas nama H. Khamson tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 4, dan Tergugat 6 Terbanding atau siapa saja yang menduduki / menguasai tanah obyek sengketa untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang ;
7. Memerintahkan agar tanah obyek sengketa di jual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) dan dari hasil jual lelang di bagi masing ? masing ( setengah ) bagian antara Penggugat Pembanding dan Tergugat I Terbanding ;
8. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150. 000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
9. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk selain dan selebihnya;