Putusan PT JAKARTA
265/PID.SUS/2021/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 265/PID.SUS/2021/PT DKI
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : NANANG PRIHANTO., SH.
Terbanding/Terdakwa : ABNER.

MENIMBANG, BAHWA ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TERSEBUT, JAKSA PENUNTUT UMUM TELAH MENGAJUKAN PERMINTAAN BANDING DIHADAPAN PANITERA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PADA TANGGAL 22 SEPTEMBER 2021 SEBAGAIMANA TERNYATA DALAM AKTA PERMINTAAN BANDING NOMOR 39 / AKTA.PID / 2021 /PN JKT.PST, DAN PERMINTAAN BANDING TERSEBUT TELAH DIBERITAHUKAN SECARA SAKSAMA KEPADA TERDAKWA PADA TANGGAL 13 OKTOBER 2021 ;

MENIMBANG, BAHWA JAKSA PENUNTUT UMUM TELAH MENGAJUKAN MEMORI BANDING TERTANGGAL 7 OKTOBER 2021 DAN DITERIMA DI KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PADA TANGGAL 8 OKTOBER 2021, TELAH DIBERITAHUKAN DAN DISERAHKAN KEPADA TERDAKWA TANGGAL 13 OKTOBER 2021;

MENIMBANG, BAHWA BAIK JAKSA PENUNTUT UMUM MAUPUN TERDAKWA TELAH DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMPELAJARI BERKAS PERKARA DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM SURAT YANG DIKIRIM MASING-MASING TANGGAL 11 OKTOBER 2021 SEBELUM PERKARANYA DIKIRIM KE PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA SELAMA 7 (TUJUH) HARI KERJA TERHITUNG SEJAK DITERIMANYA RELAS UNTUK YANG BERSANGKUTAN;

MENIMBANG, BAHWA PERMINTAAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TERSEBUT, TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT CARA SERTA SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MAKA PERMINTAAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA ;

MENIMBANG, BAHWA PENUNTUT UMUM TELAH MENGAJUKAN MEMORI BANDING TERTANGGAL 7 OKTOBER 2021 YANG DAPAT DISIMPULKAN PADA POKOKNYA SEBAGAI BERUKUT ;

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING PENUNTUT UMUM;
2. MERUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 310/PID.SUS/ 2021/ PN JKT.PST, TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021, DAN MENYATAKAN TERDAKWA ABNER TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI, MENJUAL, MENERIMA , MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNADANG R.I, NOMOR. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR.
3. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA ABNER DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 7( TUJUH) TAHUN DIKURANGKAN SELAMA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN SEMENTARA DENGAN PERINTAH AGAR TERDAKWA TETAP DITAHAN DAN DENDA SEBESAR RP. 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH) SUBSIDIAIR 3 (TIGA) BULAN PENJARA;
4. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 310/PID.SUS/2021/PN.JKT.PST TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021 UNTUK SELEBIHNYA ;

MENIMBANG, BAHWA, UNTUK MEMPERSINGKAT PUTUSAN INI,MAKA SELURUH URAIAN MEMORI BANDING DARI PENUNTUT UMUM DIANGGAP TELAH TERMUAT DAN TIDAK TERPISAHKAN DENGAN PUTUSAN INI ;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH PENGADILAN TINGGI MEMBACA DAN MEMERIKSA KEMBALI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA BANDING YANG MELIPUTI, SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR. 310 /PID.SUS /2020/PN.JKT.PST TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021 , MEMORI BANDING DARI PENUNTUT UMUM BERPENDAPAT SEBAGAI BERIKUT :

MENIMBANG, BAHWA TERDAKWA DIDAKWA OLEH PENUNTUT UMUM SEBAGAI BERIKUT :

PRIMAIR : PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

SUBSIDAIR : PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

MENIMBANG, BAHWA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MENCANTUMKANA ATAU MENAMBAH DAKWAAN YAITU PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN ALASAN ATAS DASAR SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO.1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERLAKUKAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAN TUGAS BAGI PENGADILAN;

MENIMBANG, BAHWA MENURUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TINGKAT PERTAMA ADA 2 (DUA) HAL YANG TIDAK TEPAT DAN KELIRU PERTIMBANGANNYA;

MENIMBANG, BAHWA YANG PERTAMA TENTAG MENAMBAH PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NO. 35 TAHUN 2009, HAL INI TIDAK BERWENANG BAGI HAKIM UNTUK MENAMBAH PASAL YANG TIDAK DIDAKWA PENUNTUT UMUM, KARENA YANG MENYUSUN DAKWAAN ADALAH KEWENANGAN PENUH DARI PENUNTUT UMUM (BACA PASAL 137 S/D PASAL 144 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 KUHAP).

MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA YANG KEDUA HAKIM TINGKAT PERTAMA KELIRU MENAFSIRKAN KEPUTUSAN, HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017, KARENA DALAM RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR PIDANA MAHKAMAH AGUNG RI HASIL RUMUSANNYA SEBAGAI BERIKUT :

APABILA PENUNTUT UMUM TIDAK MENDAKWAKAN PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009, TETAPI FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI MUKA SIDANG TERNYATA TERDAKWA TERBUKTI SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI DAN TERDAKWA TIDAK TERTANGKAP TANGAN SEDANG MEMAKAI NARKOTIKA AKAN TETAPI PADA TERDAKWA DITEMUKA NARKOTIKA JUMLAHNYA/BERATNYA RELATIVE SEDIKIT, SEHINGGA DAPAT DIKWALIFIKASIKAN SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI NAMUN KWALIFIKASI TIDAK PIDANANYA TETAP MENGACU PADA SURAT DAKWAAN ;

MENIMBANG, BAHWA DARI RUMUSAN RAPAT PLENO TERSEBUT DI ATAS, JELAS DAN TEGAS MENYEBUTKAN KWALIFIKASI TINDAK PIDANA TETAP MENGACU PADA SURAT DAKWAAN BUKAN SEPERTI DALAM PERKARA AQUO MENAMBAH PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 YANG SAMA SEKALI TIDAK DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT UMUM.

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA PADA INTINYA MENYATAKAN TERDAKWA ABNER TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR DAN SUBSIDAIR DARI PENUNTUT UMUM DAN MEMBEBASKAN TERDAKWA ABNER DARI DAKWAAN PRIMAIR DAN SUBSIDAIR TERSEBUT, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING AKAN MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI DAKWAAN PENUNTUT UMUM .

MENIMBANG, BAHWA DAKWAAN PRIMAIR PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA, KARENA TIDAK TERPENUHI UNSUR YANG KETIGA MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I, MAKA DAKWAAN PRIMAIR TIDAK TERBUKTI DAN MEMBEBASKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT, AKAN TETAPI UNSUR YANG PERTAMA SETIAP ORANG DAN UNSUR YANG KEDUA TANPA HAK, AKAN TETAPI UNSUR YANG PERTAMA SETIAP ORANG DAN UNSUR YANG KEDUA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENURUT HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH TERPENUHI.

MENIMBANG, BAHWA PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH TERPENUHI UNSUR PERTAMA BARANG SIAPA DAN UNSUR KEDUA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM DALAM DAKWAAN PRIMAIR, MAJELIS HAKIM TINGGI SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN TERSEBUT, SEHINGGA MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN TERSEBUT MENJADI PERTIMBANGAN SENDIRI UNTUK TINGKAT BANDING TERHADAP UNSUR PERTAMA DAN KEDUA PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

MENIMBANG, BAHWA PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK TERBUKTI DAKWAAN PRIMAIR KARENA TIDAK TERBUKTI UNSUR KETIGA YAITU MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL MEMBELI, MENERIMA ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DAKWAAN PENUNTUT UMUM, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPAT DENGAN ALASAN HUKUM SEBAGAI BERIKUT :

MENIMBANG, BAHWA FAKTANYA TERUNGKAP DI SIDANG PADA HARI MINGGU TANGGAL 17 JANUARI 2021 SEKIRA PUKUL 12.30 WIB TERDAKWA DIHUBUNGI, MELALUI WA OLEH SAKSI SYAIFUDIN ALIAS UDIN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBELI SHABU SEBANYAK 1 (SATU) PAKET SHABU DENGAN HARGA RP.1.400.000 (SATU JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH), KEMUDIAN PADA SEKITAR PUKUL 19.00 WIB TERDAKWA MENGHUBUNGI SAKSI AHMAD BAYJURI (DISIDANG TERPISAH) UNTUK MEMESAN SHABU-SHABU SEBANYAK 1 (SATU) GRAM DENGAN HARGA RP.1.300.000 (SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH ) DAN SELANJUTNYA DIMINTA OLEH SAKSI UNTUK DITRANSFER UANG PEMBELI SHABU-SHABU MELALUI REKENING BCA NO. 5000.154531 AN RIZKY WALDI, BAHWA KARENA SEHARUSNYA TERDAKWA MASIIH PUNYA UTANG PADA SYAIFUDDIN RP. 350.000 (TIGA RATUS RIBU LIMA PULUH RIBU RUPIAH), MAKA PESANAN SHABU SYAIFUDDIN DENGAN HARGA RP. 1.400.000,- ( SATU JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH DIANGGAP LUNAS KARENA DIPOTONG HUTANG TERDAKWA SEBAGAI SAKSI TINGGAL MENTANSFER RP. 1.50.000,- ( SATU JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIAH ) KEMUDIAN PUKUL 21.00 WIB TERDAKWA BERSAMA AHMAD BAYJURI BERTEMU DENGAN SAPTO (DPO) TERDAKWA MENYERAHKAN SISA PEMBAYARAN KEPADA SAPTO DAN TERDAKWA MENDAPAT 1 (SATU) PAKET SHABU - SHABU, SELANJUTNYA SHABU TERSEBUT TERDAKWA BAGI 2 (DUA) PAKET, 1 (SATU) UNTUK SYAIFUDIN DAN 1 (SATU) PAKET LAGI AKAN TERDAKWA GUNAKAN SENDIRI.

MENIMBANG, BAHWA PADA SAAT DITANGKAP TERDAKWA DISITA BARANG BUKTI 1 (SATU) BUAH HP TEMPAT ID CARD DIDALAMNYA TERDAPAT 2 (DUA) PLASTIK KRISTAL PUTIH NARKOTIKA JENIS SHABU BERAT BRUTO -+ 1,11 GRAM DAN UANG RP. 100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH ) SEBAGAI KEUNTUNGAN MENJUAL SHABU.

MENIMBANG, BAHWA DARI FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT DI ATAS, MENURUT MAJELIS HAKIM BANDING PERBUATAN TERDAKWA TELAH TERPENUHI UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL,MEMBELI, MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I OLEH KARENANYA MAJELIS HAKIM BANDING BERKESIMPULAN TERDAKWA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN PRIMAIR.

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA DAKWAAN PRIMAIR TELAH TERBUKTI, MAKA DAKWAAN SELEBIHNYA TIDAK PERLU LAGI UNTUK DIPERTIMBANKAN.

MENIMBANG, MAJELIS HAKIM BANDING TIDAK SEPENDAPAT DENGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TERHADAP PERKARA AQUO MENGGUNAKAN DASAR SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 4 TAHUN 2010 JO SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 03 TAHUN 2015 KARENA BARANG BUKTI NAKOTIKA YANG JUMLAHNYA/ BERATNYA RELATIVE SEDIKIT SEHINGGA PIDANA DI JATUHKAN BERDASAR ANCAMAN PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ( YANG TIDAK DIDAKWAKAN ).

MENIMBANG, BAHWA MENURUT MAJELIS HAKIM BANDING TERDAKWA TELAH SERING MEMBELI SHABU-SHABU PADA SAKSI SYARIFUDDIN ALIAS UDIN DALAM SEBULAN SEBANYAK 2 (DUA) SAMPAI 3 (TIGA ) KALI (KETERANGAN SAKSI SARIFUDDIN ALIAS UDIN DAN SAKSI AHMAD BAYJURI SERTA KETERANGAN TERDAKWA DIPERSIDANGAN ) OLEH KARENA ITU PIDANA YANG DIJATUHKAN TETAP BERDASARKAN ANCAMAN PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAKWAAN PRIMAIR.

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DIMANA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT, AKAN TETAPI TERDAKWA TELAH BEBERAPA KALI MEMBELI PADA SAKSI SAYIFUDIN AL UDIN JUGA HAL YANG MEMBERATKAN ;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN DI ATAS, MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021, NOMOR 310/PID.SUS/2021/PN.JKT.PST, TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN LAGI DAN HARUS DIBATALKAN SERTA PENGADILAN TINGGI AKAN MENGADILI SENDIRI PERKARA INI YANG AMARNYA SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DI BAWAH INI,

MENIMBANG, BAHWA TERDAKWA SELAMA PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DILAKUKAN PENAHANAN, MAKA PIDANA YANG DIJATUHKAN TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH TERDAKWA DAN MEMERINTAHKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA TELAH DINYATAKAN BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA MAKA KEPADA TERDAKWA JUGA DIJATUHKAN PIDANA DENDA SERTA DIBEBANKAN UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 September 2021 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 39 / Akta.Pid / 2021 /PN Jkt.Pst, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Oktober 2021, telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tersebut dalam surat yang dikirim masing-masing tanggal 11 Oktober 2021 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relas untuk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2021 yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berukut ;

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 310/PID.SUS/ 2021/ PN Jkt.Pst, tanggal 21 September 2021, dan menyatakan terdakwa ABNER telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima , menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ? Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Unadang R.I, Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABNER dengan pidana penjara selama 7( Tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 310/Pid.Sus/2021/PN.JKT.PST tanggal 21 September 2021 untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat putusan ini,maka seluruh uraian memori banding dari Penuntut Umum dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memeriksa kembali dengan seksama berkas perkara banding yang meliputi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 310 /PID.SUS /2020/PN.Jkt.Pst tanggal 21 September 2021 , Memori Banding dari Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim tingkat pertama telah mencantumkana atau menambah dakwaan yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan atas dasar Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2017 tentang Pemberlakukan Rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanan tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat Banding pertimbangan hukum hakim tingkat pertama ada 2 (dua) hal yang tidak tepat dan keliru pertimbangannya;

Menimbang, bahwa yang pertama tentag menambah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, hal ini tidak berwenang bagi hakim untuk menambah pasal yang tidak didakwa Penuntut Umum, karena yang menyusun dakwaan adalah Kewenangan penuh dari Penuntut Umum (baca pasal 137 s/d pasal 144 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP).

Menimbang, bahwa selanjutnya yang kedua Hakim tingkat pertama keliru menafsirkan keputusan, Hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017, karena dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI hasil rumusannya sebagai berikut :

? Apabila Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, tetapi fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika akan tetapi pada terdakwa ditemuka narkotika jumlahnya/beratnya relative sedikit, sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri namun kwalifikasi tidak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan ?;

Menimbang, bahwa dari rumusan rapat pleno tersebut di atas, jelas dan tegas menyebutkan kwalifikasi tindak pidana tetap mengacu pada surat dakwaan bukan seperti dalam perkara aquo menambah pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 yang sama sekali tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan hakim tingkat pertama pada intinya menyatakan terdakwa ABNER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair dari Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa ABNER dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut, maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan kembali dakwaan Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan Hakim tingkat pertama, karena tidak terpenuhi unsur yang ketiga ? menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka dakwaan Primair tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, akan tetapi unsur yang pertama ? setiap orang ? dan unsur yang kedua ? tanpa hak, akan tetapi unsur yang pertama ? setiap orang ? dan unsur yang kedua ? tanpa hak atau melawan hukum ? menurut Hakim tingkat pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama telah terpenuhi unsur pertama barang siapa dan unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair, majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri untuk tingkat banding terhadap unsur pertama dan kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tidak terbukti dakwaan primair karena tidak terbukti unsur ketiga yaitu menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika golongan I dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa faktanya terungkap di sidang pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib terdakwa dihubungi, melalui WA oleh saksi Syaifudin alias UDIN dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi Ahmad Bayjuri (disidang terpisah) untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah ) dan selanjutnya diminta oleh saksi untuk ditransfer uang pembeli shabu-shabu melalui rekening BCA No. 5000.154531 an RIZKY WALDI, bahwa karena seharusnya terdakwa masiih punya utang pada Syaifuddin Rp. 350.000 (tiga ratus ribu lima puluh ribu rupiah), maka pesanan shabu Syaifuddin dengan harga Rp. 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah dianggap lunas karena dipotong hutang terdakwa sebagai saksi tinggal mentansfer Rp. 1.50.000,- ( satu juta lima puluh ribu rupiah ) kemudian pukul 21.00 wib terdakwa bersama Ahmad Bayjuri bertemu dengan Sapto (DPO) terdakwa menyerahkan sisa pembayaran kepada Sapto dan terdakwa mendapat 1 (satu) paket shabu - shabu, selanjutnya shabu tersebut terdakwa bagi 2 (dua) paket, 1 (satu) untuk Syaifudin dan 1 (satu) paket lagi akan terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa disita barang bukti 1 (satu) buah HP tempat ID card didalamnya terdapat 2 (dua) plastik Kristal putih narkotika jenis shabu berat bruto -+ 1,11 gram dan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah ) sebagai keuntungan menjual shabu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Banding perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur ? menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I oleh karenanya Majelis Hakim Banding berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbankan.

Menimbang, Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama terhadap perkara aquo menggunakan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 2015 karena barang bukti nakotika yang jumlahnya/ beratnya relative sedikit sehingga pidana di jatuhkan berdasar ancaman pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ( yang tidak didakwakan ).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding terdakwa telah sering membeli shabu-shabu pada saksi Syarifuddin alias Udin dalam sebulan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga ) kali (keterangan saksi Sarifuddin alias Udin dan saksi Ahmad Bayjuri serta keterangan terdakwa dipersidangan ) oleh karena itu pidana yang dijatuhkan tetap berdasarkan ancaman pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dimana Majelis Hakim tingkat banding sependapat, akan tetapi Terdakwa telah beberapa kali membeli pada saksi Sayifudin al Udin juga hal yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 September 2021, Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini,

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa juga dijatuhkan pidana denda serta dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;