Putusan PT BANDUNG
351/PID/2021/PT BDG

MENIMBANG, BAHWA PERMINTAAN AKAN PEMERIKSAAN DALAM TINGKAT BANDING OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN DENGAN CARA SERTA SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG, OLEH KARENA ITU PERMINTAAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA JAKSA PENUNTUT UMUM DIDALAM MEMORI BANDINGNYA PADA POKOKNYA MENGEMUKAKAN SEBAGAI BERIKUT :

ADAPUN ALASAN-ALASAN YANG KAMI AJUKAN UNTUK MENYATAKAN BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG DIMAKSUD ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

? BAHWA JUDEX FACTI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA TERDAKWA TERSEBUT MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TERDAKWA TIDAK SEPADAN ATAS PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA.

? BAHWA MAJELIS HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SERTA MEMUTUS PERKARA TERDAKWA KURANG MEMPERHATIKAN KEADAAN YANG MENYERTAI PERBUATAN TERDAKWA, SEHINGGA PUTUSAN TERSEBUT TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN YANG HIDUP DAN TUMBUH SERTA BERKEMBANG DI DALAM MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT KOTA BANDUNG.

? BAHWA HAKIM SEYOGYANYA DALAM MENENTUKAN PUTUSAN HARUSLAH DAPAT MEMBUAT JERA PELAKU TINDAK PIDANA DAN MAMPU MENIMBULKAN DAMPAK PENCEGAHAN SERTA MEMPUNYAI DAYA TANGKAL BAGI YANG LAINNYA.

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS, KAMI MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG MEMPERBAIKI AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS NOMOR : 602/PID.B/2021/PN.BDG TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021, KHUSUS MENGENAI LAMANYA PENJATUHAN HUKUMAN (STRAAFMAAT) TERHADAP TERDAKWA DONI YURGANDONO BIN JULY USMAN.

BERDASARKAN URAIAN YANG TELAH KAMI UTARAKAN TERSEBUT DIATAS, MAKA DENGAN INI KAMI MOHON KIRANYA AGAR MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG :

1. MENYATAKAN TERDAKWA DONI YURGANDONO BIN JULY USMAN TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 378 KUHPIDANA PADA DAKWAAN PERTAMA.

2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA DONI YURGANDONO BIN JULY USMAN BERUPA PIDANA PENJARA SELAMA 03 (TIGA) TAHUN & 06 (ENAM) BULAN PENJARA DIKURANGI SELAMA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN, DENGAN PERINTAH AGAR TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN RUTAN.

3. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA :

A. BUKTI TRANSFER (REKENING KORAN BANK MANDIRI SYARIAH DENGAN NOMOR REKENING 7161119754 ATAS NAMA ANDRI WILMAN) SENILAI RP 375.000.000,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) KE REKENING BANK MANDIRI KCP TAMAN ISMAIL MARZUKI NO. REKENING : 1230007374848 A.N YAN HERYANA PADA TANGGAL 19 OKTOBER 2018;

B. PERJANJIAN PEMBIAYAAN PROYEK NO. 010/PPP/MICROSEL/XI/2018 TERTANGGAL 01 NOVEMBER 2018;

C. KWITANSI SENILAI RP. 1.500.000.000,- (SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) MENGENAI PEMBAYARAN PROYEK SESUAI DENGAN KONTRAK NO. 010/PPP/MICROSEL/XI/2018;

D. SURAT PELEPASAN HAK NO. 013/SPH/INDOASIA-TNE/X/2018;

E. SURAT PELEPASAN HAK NO. 071/SPH/TNE/X/2018;

F. PRINT OUT SCAN INVOICE NO. 004/INV-ISL/X/2018;

G. FOTO COPY PURCHASE ORDER NO. 4200003490 TANGGAL 19 OKTOBER 2018;

H. BILYET GIRO NO. EF 422915 TERTANGGAL 29 APRIL 2019 DENGAN NILAI RP 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH);

I. BILYET GIRO NO. EF 422916 TERTANGGAL 06 MEI 2019 DENGAN NILAI RP 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH);

J. BILYET GIRO NO. EF 422917 TERTANGGAL 13 MEI 2019 DENGAN NILAI RP 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH);

K. BILYET GIRO NO. EF 422918 TERTANGGAL 20 MEI 2019 DENGAN NILAI RP 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH);

L. BILYET GIRO NO. EF 422919 TERTANGGAL 27 MEI 2019 DENGAN NILAI RP 100.000.000,- (SERATUS-* JUTA RUPIAH);

M. BILYET GIRO NO. EF 422920 TERTANGGAL 06 JUNI 2019 DENGAN NILAI RP 900.000.000,- (SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH);

N. KRONOLOGI PEMINJAMAN UANG TERTANGGAL 26 AGUSTUS 2019;

O. KWITANSI NO. 01 SEBESAR RP. 500.000.000 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) MENGENAI PENEBUSAN JAMINAN TRUK DI PT. PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET;

P. 1 (SATU LEMBAR) BILYET GIRO NO. AAJ 835093 DARI BANK NISP SENILAI RP 1.750.000.000,- (SATU MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) TERTANGGAL 30 SEPTEMBER 2019;

Q. BUKTI TRANSFER (REKENING KORAN BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 4381185243 ATAS NAMA ANDRI WILMAN) SENILAI RP 75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) KE REKENING BCA DENGAN NO. REKENING : 6800260777 A.N DONI YURGANDONO TERTANGGAL 26 AGUSTUS 2019 DAN TRANSFER SENILAI RP 75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) KE REKENING BCA DENGAN NO. REKENING : 6800260777 A.N DONI YURGANDONO .TERTANGGAL 27 AGUSTUS 2019,

DIKEMBALIKAN SELURUHNYA KEPADA SAKSI ANDRI WILMAN.

4. MENETAPKAN AGAR TERDAKWA DONI YURGANDONO BIN JULY USMAN DIBEBANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEBESAR RP 2.000,- (DUA RIBU RUPIAH).

MENIMBANG, BAHWA PENASEHAT HUKUM TERDAKWA DALAM MEMORI BANDINGNYA TELAH MENYAMPAIKAN ALASAN-ALASANNYA SEBAGAI BERIKUT:

I. TERHADAP KECEROBOHAN, PERBEDAAN DAN KEANEHAN DI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM YANG PERSIDANGAN DILAKUKAN SECARA DARING ATAU ONLINE VIA WHATSAPP GRUP SEBAGAI BERIKUT:

1. BAHWA PERBEDAAN FATAL DALAM HALAMAN 4 ALINEA 2 DAN 3 DENGAN PERTIMBANGAN PUTUSAN HALAMAN 39 ALINEA 2 DALAM PUTUSAN NO.602/PID.B/2021/PN.BDG. :

BAHWA PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2018 DIBUATKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PROYEK NO. 010/PPP/MICROSEL/XI/2018 ANTARA PT.MICROSEL YANG DIWAKILI OLEH TERDAKWA DENGAN SAKSI ANDRI WILMAN DIMANA DALAM PERJANJIAN TERSEBUT TERTULIS SAKSI ANDRI WILMAN MENYERAHKAN DANA SEBESAR RP.1.500.000.000 DAN TERDAKWA AKAN MEMBERIKAN KEUNTUNGAN BAGI HASIL SEJUMLAH RP.956.250.000 (SEMBILAN RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) DAN MASA PERJANJIAN TERSEBUT HANYA BERLANGSUNG SELAMA 4 (EMPAT) BULAN YAKNI DARI TANGGAL 1 NOVEMBER 2018 SAMPAI DENGAN 1 APRIL 2019;

DIMANA DI DALAM HALAMAN 4 ALINEA KE 2 (DUA) PUTUSAN DIKATAKAN: JANGKA PERJANJIAN WAKTU NO. 010/PPP/MICROSEL/XI/2018 SELAMA 6 (ENAM) BULAN.

YANG SANGAT MENGHERANKAN TERJADI PERBEDAAN JANGKA WAKTU, DIMANA IRONISNYA TERTERA DALAM HALAMAN YANG SAMA, DI DALAM HALAMAN 4 ALINEA KE-3 (TIGA) DIKATAKAN: JANGKA WAKTU PERJANJIAN NO. 010/PPP/MICROSEL/XI/2018 SELAMA 5 (LIMA) BULAN.

BAHWA PERJANJIAN NO.010/PP/MICROSEL/XI/2018 ANTARA TERDAKWA SEBAGAI DIREKTUR PT.MICROSEL INDONESIA DAN SAKSI ANDRI WILMAN ADALAH DASAR PERMASALAHAN INI, HAL INI TERCERMIN DARI SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DI ALINEA PERTAMANYA DAN KETERANGAN SAKSI YANG MENYATAKAN SEBELUM DITANDATANGANINYA PERJANJIAN INI, ANTARA TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN TIDAK PERNAH BERTEMU ATAUPUN BERKOMUNIKASI, SEHINGGA TIDAK SAJA MENGAKIBATKAN PUTUSAN YANG TIDAK CERMAT, AKAN TETAPI JUGA MEMBUAT PUTUSAN NO.602/PID.B/2021/PN.BDG MENURUT PEMBANDING MEMBINGUNGKAN DAN TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN.

2. BAHWA DI PERTIMBANGAN HALAMAN 46 ALINEA KEDUA PUTUSAN NO.602/PID.B/2021/PN.BDG, MAJELIS HAKIM SEOLAH-OLAH TIDAK MENGETAHUI TERDAKWA TELAH MENGEMBALIKAN SEPERTI TERLIHAT DI PUTUSAN DIDALAM HALAMAN SEBELUMNYA.

TOTAL UANG POKOK INVESTASI YANG DITERIMA TERDAKWA :

A. 70.000 USD (DOLLAR AMERIKA) X RP.13.863 = RP.970.410.000 (SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH), BERDASARKAN BERITA ONLINE 2018 (RATA-RATA KURS RUPIAH 2018 TERLEMAH SEPANJANG SEJARAH, CNBC INDONESIA AGUSTUS 2018). DISERAHKAN SECARA TUNAI OLEH PELAPOR.

B. RP.500.000.000 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH), DIMANA RP.350.000.000 DIBERIKAN SECARA TUNAI OLEH PELAPOR.

C. SEHINGGA TOTAL RP.970.410.000 + RP.500.000.000 = RP. 1.470.410.000 (SATU MILYAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH EMPAT RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH).

TOTAL UANG PENGEMBALIAN INVESTASI DAN JAMINAN YANG DITERIMA BAIK DI PERSIDANGAN MAUPUN BAP PELAPOR :

A. RP.1.150.000.000 (SATU MILYAR SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

B. 1 (SATU) UNIT MOBIL BMW X1 TAHUN 2012 WARNA SILVER PADA SAAT ITU BERNILAI KURANG LEBIH RP.280.000.000 (DUA RATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) YANG MASIH DIKUASAI SAKSI PELAPOR.

C. PEMBAYARAN DALAM RANGKA PENGAJUAN SKEMA CICILAN DI BULAN FEBRUARI 2021 : RP. 15.000.000 (LIMA BELAS JUTA RUPIAH).

SEHINGGA TOTAL : RP.1.150.000.000 + RP.280.000.000 + RP.15.000.000 = 1.445.000.000 (SATU MILYAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH).

BAHWA DIDALAM PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM HALAMAN 46 ALINEA KE 2 (DUA) MENYATAKAN : MENIMBANG BAHWA SELAMA PERSIDANGAN TIDAK DITEMUKAN ALASAN-ALASAN YANG DAPAT MEMBEBASKAN TERDAKWA DARI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAIK SEBAGAI ALASAN PEMAAF MAUPUN ALASAN PEMBENAR SEHINGGA TERDAKWA HARUS MEMPERTANGUNG-JAWABKAN PERBUATANNYA TERSEBUT.

BAHWA ATAS HAL TERSEBUT PEMBANDING MERASA PERTIMBANGAN TERSEBUT ADALAH ABSURD, BAGAIMANA MUNGKIN MAJELIS HAKIM DIDALAM PERTIMBANGANNYA SAMA SEKALI TIDAK MEMASUKKAN PENGEMBALIAN SEBAGAI UNSUR MERINGANKAN DIDALAM PUTUSANNYA, SEDANGKAN DI HALAMAN SEBELUMNYA TELAH DIKETAHUI ADANYA PENGEMBALIAN DAN UPAYA-UPAYA UNTUK MENYELESAIKAN SECARA CICILAN DIMANA HAL INI SEOLAH-OLAH MENIMBULKAN ASUMSI PERKARA INI ADALAH MASALAH PRIBADI, DIMANA DALAM HAL INI JUGA TIDAK LUPUT DARI PERHATIAN BEBERAPA MEDIA ONLINE NASIONAL, SALAH SATUNYA DI MEDIA ONLINE HARIAN TERBIT TANGGAL 28 SEPTEMBER 2021 DENGAN TAJUK SUKA DUKA PENCARI KEADILAN DAN WAJAH PERSIDANGAN DI MASA PANDEMI DIMANA MENGUTIP BERITANYA: YEHAN (SAKSI TERDAKWA) SEORANG IBU DENGAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS BERBAGI KISAH PERJUANGANNYA MENCARI KEADILAN BAGI MANTAN SUAMINYA HANYA KARENA NGGA BISA BAYAR BUNGA MANTAN SUAMI SAYA DIPENJARA. KOK JADI SEPERTI PINJOL YAH? CUMA INI PINJOLNYA GAYA BARU PAKE TANGAN PENGADILAN.

3. BAHWA PUTUSAN 602/PID.B/2021/PN.BDG MENDALILKAN SESUATU YANG TIDAK PERNAH TERJADI, PADA HALAMAN 45 ALINEA KE 5 (LIMA) DAN 6 (ENAM) PUTUSAN MAJELIS HAKIM MENGATAKAN :

MENIMBANG BAHWA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN, SAKSI ANDRI WILMAN PADA AKHIRNYA TERTARIK OLEH PENYAMPAIAN-PENYAMPAIAN TERDAKWA LALU MENYERAHKAN UANG SEJUMLAH RP.1.500.000.000 (SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) KEPADA TERDAKWA DONI YURGANDONO YANG SEMULA UNTUK MENEBUS 5 BUAH TRUCK TETAPI UANGNYA DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN TERDAKWA LAINNYA.

MENIMBANG BAHWA DENGAN ADANYA PENYERAHAN UANG-UANG TERSEBUT KEPADA TERDAKWA MAKA UNSUR ORANG LAIN SUPAYA MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA TELAH TERPENUHI DAN TERBUKTI SECARA SAH MENURUT HUKUM.

BAHWA PEMBANDING MERASA BINGUNG DARIMANA MAJELIS HAKIM MENIMBULKAN KEJADIAN YANG SESUNGGUHNYA TIDAK PERNAH TERJADI BAIK DI KESAKSIAN PELAPOR, MAUPUN SAKSI-SAKSI LAINNYA, HAL INI TERLIHAT MAJELIS HAKIM TERKESAN MENUTUPI KESALAHAN PENUNTUT UMUM DIDALAM PEMBUATAN SURAT DAKWAANNYA, SEDANGKAN DI BERKAS ACARA PERKARA (BAP) DAN KESAKSIAN PELAPOR DIMUKA PERSIDANGAN BERBEDA :

A. DIMANA BAIK BAP MAUPUN DI PERSIDANGAN SAKSI KORBAN MENYATAKAN PENYERAHAN INVESTASI DILAKUKAN SECARA TUNAI SAAT PENANDATANGAN PERJANJIAN SENILAI USD 70.000 (TUJUH PULUH RIBU DOLLAR AMERIKA).

B. DIMANA SAKSI PATRIADY W INDRAJANA HALAMAN 21 PUTUSAN MENYATAKAN : PENYERAHAN INVESTASI SENILAI USD 70.000 (TUJUH PULUH RIBU DOLLAR AMERIKA).

SEHINGGA HAL YANG MENJADI PERTANYAAN ADALAH DARIMANA MAJELIS HAKIM MENDAPATKAN ANGKA TERSEBUT, APAKAH MAJELIS HAKIM BERTINDAK SELAKU PAKAR AHLI VALAS MATA UANG ASING DIDALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, SEDANGKAN ANTARA ANGKA YANG SATU DAN YANG LAINNYA SALING BERTENTANGAN, APAKAH DALAM MATA UANG RUPIAH ATAU DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA.

4. BAHWA PUTUSAN 602/PID.B/2021/PN.BDG MEREKAYASA KESAKSIAN SAKSI JOY ZONANDA YANG DIHALAMAN 15 POINT.4 MENYATAKAN :

SAKSI ADALAH DIREKTUR SETIA RASA MITRA SALAH SATU ANAK PERUSAHAAN PT. MICROSEL INDONESIA.

DIMANA DI DALAM KESAKSIANNYA DI DEPAN PERSIDANGAN MAUPUN DI BAP DAN DAFTAR BUKTI, TIDAK PERNAH SAKSI JOY ZONANDA MENYATAKAN PT. SETIA RASA MITRA MERUPAKAN ANAK PERUSAHAAN PT. MICROSEL INDONESIA, BAHKAN BARU TERUNGKAP DI PERSIDANGAN KALAU SAKSI JOY ZONANDA SELAMA INI ADALAH DIREKTUR DARI PT.SETIA RASA MITRA DENGAN KOMISARISNYA SAUDARA FREDDY, SEDANGKAN MENGENAI PT. SETIA RASA MITRA ITU SENDIRI TIDAK ADA NAMA PT. MICROSEL INDONESIA MAUPUN TERDAKWA MEMILIKI SAHAM DIDALAMNYA, SEHINGGA BAGAIMANA MUNGKIN DAPAT DIKATAKAN ANAK PERUSAHAAN.

SEHINGGA KEMBALI SELALU BERULANG PERTANYAAN PEMBANDING, DARIMANA KETERANGAN TERSEBUT BISA DIAMBIL ??, SEDANGKAN SAKSI PELAPOR, TERDAKWA MAUPUN SAKSI LAINNYA TIDAK PERNAH ADA YANG MENGKAITKAN PT. SETIA RASA MITRA DENGAN TERDAKWA.

5. BAHWA PUTUSAN 602/PID.B/2021/PN.BDG TIDAK MEMUAT KESAKSIAN YANG UTUH DAN BERTENTANGAN DENGAN FAKTA SEBENARNYA:

A. SAKSI KORBAN ANDRI WILMAN MENGAKUI DI MUKA PERSIDANGAN BAHWA SEDANG MENGAJUKAN GUGATAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP PT.MICROSEL INDONESIA DENGAN NO. 332/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST. DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA-PUSAT.

B. SAKSI YEHAN ELLYMAR SIREGAR MENYATAKAN DI MUKA PERSIDANGAN, DIMINTA OLEH PENYIDIK UNTUK MENEMUI PELAPOR, DIKARENAKAN MENURUT PENYIDIK HAL INI ADALAH PERDATA DIKARENAKAN PERJANJIAN, DAN SELANJUTNYA MEMBERIKAN SKEMA CICILAN KEPADA PENYIDIK SEKALIGUS BERTEMU DENGAN PENGACARA PELAPOR BULAN FEBRUARI 2020 SAMBIL MENYERAHKAN SETORAN TERDAKWA BUKTI SETORAN UANG CICILAN PEMBAYARAN SENILAI RP.15.000.000. (LIMA BELAS JUTA RUPIAH), DIMANA TIDAK ADA KESEPAKATAN MENGENAI BUNGA YANG MANA PADA BULAN APRIL 2020 TERDAKWA AKHIRNYA DITAHAN.

6. BAHWA PUTUSAN 602/PID.B/2021/PN.BDG TIDAK MEMPEDULIKAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 1601.K/PID/1990 TANGGAL 26 JULI 1990 DAN YURISPRUDENSI NO. 4/YUR/PID/2018 TAHUN 2008 (WEB DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI MAUPUN UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA PASAL 19 AYAT YANG 2 (DUA) .

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 1601.K/PID/1990 TANGGAL 26 JULI 1990 YANG MENYEBUTKAN:

UNSUR POKOK DELICT PENIPUAN (EX PASAL 378 KUHP) ADALAH TERLETAK PADA CARA/UPAYA YANG TELAH DIGUNAKAN OLEH SI PELAKU DELICT UNTUK MENGGERAKAN ORANG LAIN AGAR MENYERAHKAN SESUATU BARANG. DALAM KASUS YANG TERKAIT DENGAN ADANYA PERJANJIAN, MAKA HARUS DIKETAHUI APAKAH NIAT UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN SUATU NAMA PALSU, TIPU DAYA ATAU RANGKAIAN KEBOHONGAN, SUDAH ADA SEJAK AWAL, SEBELUM DIBUATNYA PERJANJIAN (ATAU DISERAHKANNYA UANG TERSEBUT). APABILA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN SETELAH DIBUATNYA PERJANJIAN ITU, MAKA HAL TERSEBUT MERUPAKAN WANPRESTASI.

YURISPRUDENSI NO. 4/YUR/PID/2018 TAHUN 2008 (WEB DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI) MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

KAIDAH HUKUM : PARA PIHAK YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA SAH BUKAN PENIPUAN, NAMUN WANPRESTASI YANG MASUK DALAM RANAH KEPERDATAAN, KECUALI JIKA PERJANJIAN TERSEBUT DIDASARI DENGAN ITIKAD BURUK/TIDAK BAIK.

PENDAPAT MAHKAMAH AGUNG: MAHKAMAH AGUNG TELAH KONSISTEN BERPENDAPAT BAHWA APABILA SESEORANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN DALAM SEBUAH PERJANJIAN, DIMANA PERJANJIAN TERSEBUT DIBUAT SECARA SAH DAN TIDAK DIDASARI ITIKAD BURUK, MAKA PERBUATAN TERSEBUT BUKANLAH SEBUAH PENIPUAN, NAMUN MASALAH KEPERDATAAN, SEHINGGA ORANG TERSEBUT HARUS DINYATAKAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM.

UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA PASAL 19 AYAT YANG KE-2 (DUA) BERBUNYI : TIDAK SEORANGPUN ATAS PUTUSAN PENGADILAN BOLEH DIPIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN BERDASARKAN ATAS ALASAN KETIDAKMAMPUAN UNTUK MEMENUHI SUATU KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN UTANG-PIUTANG .

BAHWA DARI AWAL MULA DAKWAAN MAUPUN PROSES PERSIDANGAN SEMUA BERAWAL DARI PERJANJIAN NO. 010/PPP/MICROSEL/XI/2018, YANG DIDALAMNYA TERDAPAT KLAUSUL PILIHAN DOMISILI PENGADILAN APABILA ADA PERMASALAHAN, DIMANA PARA PIHAK SETUJU DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA-SELATAN, DIMANA SELAMA MASA PERJANJIAN SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2019, TERDAKWA TELAH MEMBERIKAN IMBAL HASIL RP.1.150.000.000 (SATU MILYAR SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), YANG MANA UANG POKOK YANG SEBENARNYA DITERIMA TERDAKWA SENILAI USD 70.000 (DOLLAR AMERIKA) ATAU RP.970.410.000 (SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH).

BAHWA MENGENAI PERMASALAHAN BUNGA YANG SEHARUSNYA DITERIMA SAKSI KORBAN, SEHARUSNYA BUKAN MASALAH TINDAK PIDANA, DAN SEBENARNYA HAL INI SEHARUSNYA JUGA DIKETAHUI OLEH MAJELIS HAKIM DARI PEMBAYARAN POKOK YANG SUDAH DILAKUKAN SELAMA PERJANJIAN MAUPUN PENGAJUAN GUGATAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN HUTANG OLEH SAKSI PELAPOR KEPADA TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA-PUSAT.

BAHWA DARI HAL TERSEBUT TIDAK SAJA PUTUSAN NO.602/PID.B/2021/PN.BDG BERTENTANGAN DENGAN KAIDAH-KAIDAH YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM BENTUK YURISPRUDENSI, AKAN TETAPI JUGA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDUNG JUGA MELAKUKAN TINDAKAN YANG JELAS-JELAS MERUPAKAN SUATU TINDAKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN MEMUTUSKAN PEMIDANAAN UNTUK HAL INI.

II. TERHADAP PILIHAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM AQUO ATAS DAKWAAN PERTAMA DAN PASAL 378 KUHPIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN.

BAHWA PASAL 378 KUHPIDANA MENYATAKAN : BARANGSIAPA DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN MENGGUNAKAN NAMA PALSU ATAU MARTABAT (HOEDANINGHEID) PALSU; DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI UTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG, KARENA BERSALAH TELAH MELAKUKAN PENIPUAN, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA EMPAT TAHUN. TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM BENTUK POKOK SEPERTI YANG DIATUR DALAM PASAL 378 KUHPIDANA ITU TERDIRI DARI UNSUR-UNSUR SEBAGAI BERIKUT :

A. UNSUR SUBYEKTIF: DENGAN MAKSUD (MET HET OOGMERK) UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;

B. UNSUR OBJEKTIF:

1. BARANGSIAPA

2. MENGGERAKKAN ORANG LAIN AGAR ORANG LAIN TERSEBUT MENYERAHKAN MENYERAHKAN SUATU BENDA, MENGADAKAN SUATU PERIKATAN UTANG, MENIADAKAN SUATU PIUTANG;

3. DENGAN MEMAKAI SEBUAH NAMA PALSU, SUATU SIFAT PALSU, TIPU MUSLIHAT DAN RANGKAIAN KATA-KATA BOHONG.

UNTUK MENYATAKAN SEORANG TERDAKWA TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEPERTI YANG DIATUR DALAM PASAL 378 KUHP, HAKIM HARUS MELAKUKAN DUA MACAM PEMERIKSAAN, YAKNI APAKAH BENAR BAHWA TERDAKWA :

A. TERBUKTI MEMENUHI UNSUR KESENGAJAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEPERTI YANG DIDAKWAKAN OLEH JAKSA DAN;

B. TERBUKTI MEMENUHI SEMUA UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN SEPERTI YANG DIDAKWAKAN OLEH JAKSA.

BERIKUT INI ADALAH UNSUR-UNSUR YANG DIJABARKAN DIDALAM PUTUSAN NO.602/PID.B/2021/PN.BDG

1. UNSUR BARANGSIAPA

UNSUR BARANGSIAPA ADALAH UNSUR OBYEKTIF PERTAMA DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DIATUR DALAM PASAL 378 KUHPIDANA IALAH BARANGSIAPA.

KATA BARANGSIAPA DISINI MENUNJUKKAN ORANG, YANG APABILA IA MEMENUHI SEMUA UNSUR DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DIATUR DALAM PASAL 378 KUHP, MAKA IA DAPAT DISEBUT SEBAGAI PELAKU ATAU DADER, DIMANA TIDAK SEMUA ORANG YANG TERNYATA TELAH MEMENUHI SEMUA UNSUR DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN ITU HARUS DISEBUT SEBAGAI PELAKU DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERSANGKUTAN, KARENA PARA MEDEDADER PUN ATAU ORANG YANG TURUT MELAKUKAN ITU JUGA HARUS MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN, ATAU SEBAGAI ORANG-ORANG YANG TURUT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN. (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN, DRS PAF LAMINTANG,SINAR BARU BANDUNG, HAL 149).

BAHWA DARI HAL TERSEBUT DIATAS TERDAPAT KEANEHAN YANG NYATA PADA PERTIMBANGAN UNSURNYA, DIMANA MAJELIS HAKIM MEMAKAI PERTIMBANGAN YANG TERBALIK DARI KETENTUAN, DIMANA UNSUR OBYEKTIF DITETAPKAN LEBIH DAHULU DIBANDINGKAN MENJABARKAN TERLEBIH DAHULU MENGENAI PELANGGARAN UNSUR SUBYEKTIF TERDAKWA. DIMANA KEMBALI LAGI MAJELIS HAKIM HANYA MELAKUKAN COPY PASTE KEMBALI DARI SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM, SEHINGGA MENGABAIKAN PENJABARAN TERLEBIH DAHULU UNSUR SUBYEKTIF PASAL 378 KUHP ITU SENDIRI.

2. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM.

PUTUSAN PADA HALAMAN 38 DAN 39 DAPAT DIRANGKUM SEBAGAI BERIKUT:

BAHWA BERAWAL DARI SAKSI JOY ZONANDA YANG MEMPERTEMUKAN SAKSI YAN HERYANA KEPADA SAKSI ANDRI WILMAN, YANG MEMBUTUHKAN DANA SENILAI RP.375.000.000 (TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DENGAN JANJI KEUNTUNGAN RP.25.000.000 (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), UNTUK KEPENTINGAN PROYEK PT. SETIA RASA MITRA DENGAN JAMINAN MOBIL SAKSI JOY ZONANDA YANG DALAM HAL INI JUGA SELAKU DIREKTURNYA,

BAHWA PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2018 DIBUATKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PROYEK NO.010/PPP/MICROSEL/XI/2018, DIMANA DALAM PERJANJIAN TERSEBUT MENGALIHKAN HUTANG MILIK PT.SETIA RASA MITRA DARI SAKSI JOY ZONANDA DAN SAKSI YAN HERYANA SEBESAR TOTAL RP.400.000.000 (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH), MENJADI HUTANG TERDAKWA, SEHINGGA SAKSI JOY ZONANDA DAPAT MENGAMBIL KEMBALI MOBIL MILIKNYA DI TANGAN SAKSI PELAPOR

DARI HAL TERSEBUT DIATAS PEMBANDING MERASA HERAN, MENGAPA MAJELIS HAKIM BISA BERPENDAPAT BAHWA TERDAKWA DIUNTUNGKAN, SIAPA YANG DIUNTUNGKAN ?, SEDANGKAN SAKSI YAN HERYANA SENDIRI TIDAK PERNAH DIHADIRKAN OLEH PENUNTUT UMUM, DAN DARI SEMUA KETERANGAN DARI SAKSI PELAPOR DAN SAKSI LAINNYA MENYATAKAN TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN TIDAK PERNAH BERKOMUNIKASI ATAU BERTEMU SEBELUMNYA, SAMPAI DENGAN HARI PENANDATANGANAN PERJANJIAN YAITU TANGGAL 1 NOVEMBER 2018 DAN PERLU DIKETAHUI MESKIPUN PENYERAHAN INVESTASI DILAKUKAN SECARA TUNAI, SENILAI USD 70.000 (DOLLAR AMERIKA), TERDAKWA TIDAK PERNAH SEDIKITPUN MENGINGKARINYA, HAL INI ADALAH JELAS MENGGUGURKAN TERPENUHINYA UNSUR SUBYEKTIF DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN ITU SENDIRI.

PUTUSAN PADA HALAMAN 41 DAN 42 SEBAGAI BERIKUT :

MENIMBANG BAHWA SELANJUTNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN TERSEBUT, TERDAKWA DONI YURGANDONO MEMBERIKAN 12 BILYET GIRO UNTUK DICAIRKAN, NAMUN TERNYATA HANYA 6 BILYET GIRO SAJA YANG BISA DICAIRKAN, 6 BILYET GIRO LAINNYA TERNYATA KOSONG ATAU TIDAK ADA DANA NYA

BAHWA PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN INI ADALAH SESAT DAN SEKALIGUS MENYESATKAN, DIMANA TIDAK PERNAH ADA SATUPUN GIRO YANG DITOLAK OLEH PIHAK BANK, GIRO YANG DIBERIKAN BUKANLAH JAMINAN PADA SAAT PENANDATANGANAN, SEMUA GIRO MASIH UTUH, DIMANA 6 SUDAH BISA DICAIRKAN, DIKARENAKAN GIRO TERSEBUT MERUPAKAN CARA MEMUDAHKAN INSTRUMEN PEMBAYARAN MENYANGKUT IMBAL HASIL BUNGA, SAKSI KORBAN JUGA MENYATAKAN SEBELUM MAU MENCAIRKAN DIKONFIRMASI DULU OLEH TERDAKWA ATAU STAFF TERDAKWA, SEHINGGA TIDAK ADA SATUPUN BERITA PENOLAKAN GIRO DARI BANK, PEMBANDING PUN MERASA HERAN PERNYATAAN DI PERTIMBANGAN SEOLAH-OLAH ADA PENOLAKAN GIRO DARI PIHAK BANK.

BAHWA PERMASALAHAN PERKARA INI BERAWAL DARI PENANDATANGANAN PERJANJIAN NO.010/PP/MICROSEL/XI/2018 ANTARA PT.MICROSEL INDONESIA, SUATU PERSEROAN DENGAN ANDRI WILMAN, DIMANA TERDAKWA DIDALAM PERJANJIAN YANG DINOTARIALKAN BERTINDAK SELAKU DIREKTUR PERSEROAN, MENGIKATKAN DIRI DAN TERIKAT DIDALAMNYA DIMANA DIKATAKAN :

PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA) BERBUNYI SEMUA PERSETUJUAN YANG DIBUAT SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI MEREKA YANG MEMBUATNYA. PERSETUJUAN ITU TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI SELAIN DENGAN KESEPAKATAN KEDUA BELAH PIHAK, ATAU KARENA ALASAN-ALASAN YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG. PERSETUJUAN HARUS DILAKSANAKAN DENGAN ITIKAD BAIK

PASAL 1339 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA) BERBUNYI .PERSETUJUAN TIDAK HANYA MENGIKAT APA YANG DENGAN TEGAS DITENTUKAN DI DALAMNYA, MELAINKANJUGA SEGALA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA PERSETUJUAN DITUNTUT BERDASARKAN KEADILAN, KEBIASAAN, ATAU UNDANG-UNDANG.

BAHWA DAPAT DIKATAKAN SELAIN PERMASALAHAN INI ADALAH PERIKATAN, SUBYEK HUKUM TERDAKWA SEBAGAI BADAN HUKUM YANG MENJALANKAN KESEPAKATAN PARA-PIHAK YANG TERIKAT DALAM KLAUSUL PERJANJIAN, DIMANA KESEPAKATAN INI BUKANLAH UNSUR MELAWAN HUKUM, SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM DITOLAK.

3. UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN DENGAN RANGKAIAN KEBOHONGAN.

BAHWA MENGUTIP PROF MOELJATNO S.H. (ASAS-ASAS HUKUM PIDANA, RINEKA CIPTA, HAL 76 ALINEA KELIMA), MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN (PASAL 378 KUHP) MENYATAKAN: TIDAK SETIAP CARA UNTUK MENGGERAKKAN HATI ORANG YANG DITIPU, MASUK DALAM PENGERTIAN PENIPUAN, HANYA KALAU CARANYA MENGGERAKKAN HATI ITU MEMAKAI NAMA PALSU, DAN MARTABAT PALSU.

BAHWA DARI PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSANNYA DAPAT DENGAN JELAS TERLIHAT :

A. NAMA PALSU :

DARI SEMUA BUKTI DAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI, SEMUA MENGETAHUI NAMA TERDAKWA ADALAH DONI YURGANDONO BIN JULY USMAN DAN TERDAKWA TIDAK PERNAH MENGGUNAKAN NAMA YANG LAIN.

B. MARTABAT PALSU :

DARI SEMUA BUKTI DAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI SEMUA MENGETAHUI JABATAN TERDAKWA SEBAGAI DIREKTUR PT.MICROSEL INDONESIA, YANG ASET KANTOR MAUPUN ASET USAHANYA ADALAH BENAR DAN DIKETAHUI DAN TIDAK TERBANTAHKAN OLEH SEMUA SAKSI.

C. TIPU MUSLIHAT ATAUPUN DENGAN RANGKAIAN KEBOHONGAN:

SEMUA BUKTI DAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI, TERDAKWA BARU PERTAMA KALI BERTEMU DENGAN SAKSI KORBAN YANG SEBELUMNYA DIPERKENALKAN OLEH SAKSI JOY ZONANDA YANG MERUPAKAN TEMAN DARI SAKSI KORBAN, SEKALIGUS DIREKTUR PT. SETIA RASA MITRA, YANG SEBELUMNYA MEMPUNYAI HUTANG KEPADA SAKSI KORBAN SENILAI RP.400.000.000 (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) BERSAMA SAKSI YAN HERYANA, DIMANA MOBIL MILIK SAKSI JOY ZONANDA DIJADIKAN JAMINAN KEPADA SAKSI KORBAN, DIMANA SAKSI JOY ZONANDA DAN SAKSI YAN HERYANA BERHASIL MENGALIHKAN HUTANG PT. SETIA RASA MITRA KE TERDAKWA.

BAHWA PERJANJIAN PT.SETIA RASA MITRA DAN SAKSI KORBAN RP.375.000.000 DAN BUNGA RP.25.000.000 = RP. 400.000.000 DENGAN ASUMSI BUNGA 7 %

BAHWA PT. MICROSEL INDONESIA DAN SAKSI KORBAN PERJANJIAN NO.010/PP/MICROSEL/XI/2018

RP.1.500.000.000- PENGEMBALIAN RP.1.165.000.000+ 1 UNIT MOBIL BMW X1 DINYATAKAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM KERUGIAN SAKSI KORBAN = RP.1.750.000.000 (SATU MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) ASUMSI BUNGA KURANG LEBIH 700 % (TUJUH RATUS PERSEN)

DARI HAL TERSEBUT DIATAS DAPAT TERLIHAT TIPU MUSLIHAT DAN RANGKAIAN KEBOHONGAN APA YANG TERDAKWA LAKUKAN, KALAULAH TUDUHAN TANPA BUKTI YANG MENGATAKAN PT.SETIA RASA MITRA ANAK PERUSAHAAN PT. MICROSEL, ADALAH TINDAKAN YANG SANGAT BODOH APABILA BUNGA ANAK PERUSAHAAN, BISA JAUH LEBIH KECIL DIBANDINGKAN INDUK USAHANYA.

BAHWA DALAM HAL 44 PUTUSAN ALINEA TERAKHIR MENGATAKAN :

SAKSI ANDRI WILMAN MENYERAHKAN UANG RP.500.000.000 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) UNTUK DIGUNAKAN MENEBUS TRUCK ATAS ASET TERDAKWA YANG DIJAMINKAN DI PPA PERSERO AKAN TETAPI UANG TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN TERDAKWA LAINNYA.

BAHWA KEMBALI LAGI MAJELIS HAKIM AQUO MEMBUAT PERTIMBANGAN YANG TIDAK BERDASARKAN FAKTA DAN SEKALI LAGI MENYESATKAN, DARIMANA MAJELIS HAKIM MENGAMBIL KESIMPULAN ATAS HAL TERSEBUT SEDANGKAN DARI SEMENJAK PENYIDIKAN TELAH DITUNJUKKAN BUKTI TRANSFERAN KE REKENING PPA PERSERO, HAL INI HANYA BISA DILIHAT DARI BERKAS PERKARA DARI SAKSI NANANG ARISETO DARI RENTANG BULAN AGUSTUS 2019 SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2019 TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN OLEH TERDAKWA KE PPA PERSERO SENILAI KURANG LEBIH RP.700.000.000 (TUJUH RATUS JUTA RUPIAH), SEDANGKAN KESAKSIAN SAKSI PATRIADY W INDRAJANA DIDEPAN PERSIDANGAN MENGENAI SETORAN UANG RP.500.000.000 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DITAMBAH UANG PERUSAHAAN DENGAN TOTAL KURANG LEBIH RP.700.000.000 (TUJUH RATUS JUTA RUPIAH) DIHILANGKAN.

BAHWA DARI HAL TERSEBUT DIATAS, TIDAK SAJA UNSUR MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN DENGAN RANGKAIAN KEBOHONGAN ITU TIDAK TERBUKTI, MALAH SEMAKIN MENIMBULKAN KEMBALI PERTANYAAN SIAPA YANG MEMAKAI TIPU MUSLIHAT?

4. UNSUR MENGGERAKKAN ORANG LAIN SUPAYA MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG

BAHWA DALAM PUTUSAN HALAMAN 45 ALINEA KE -4 :

MENIMBANG BAHWA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SAKSI ANDRI WILMAN TERTARIK ATAS PENYAMPAIAN TERDAKWA LALU MENYERAHKAN UANG SEJUMLAH RP.1.500.000.000 (SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

DIMANA ATAS HAL TERSEBUT KEMBALI MAJELIS HAKIM AQUO, TERLIHAT MENGABURKAN ESENSI, DIMANA YANG SEBENARNYA TERJADI YAITU PENYERAHAN DALAM BENTUK UANG DOLLAR AMERIKA SENILAI 70.000 USD, AKAN TETAPI ATAS HAL INI JUGA MENUNJUKKAN BAHWA MAJELIS HAKIM MENGAKUI SEBENARNYA PERMASALAHAN INI ADALAH LINGKUP KEPERDATAAN SESUAI PERJANJIAN NO.010/PP/MICROSEL/2018 , DIKARENAKAN ANGKA DALAM PERJANJIAN ADALAH DALAM MATA UANG RUPIAH SENILAI RP.1.500.000.000(SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH).

BAHWA DARI SEMUA BUKTI DAN KESAKSIAN DI PERSIDANGAN, TIDAK PERNAH TERDAKWA MENYURUH SEMUA SAKSI YANG DIHADIRKAN UNTUK MEMBUAT SAKSI KORBAN MENYERAHKAN BARANG ATAU MEMBUAT UTANG MAUPUN PIUTANG, HAL INI MERUPAKAN MURNI KEINGINAN SAKSI KORBAN AGAR DAPAT BERKESEMPATAN MENDAPATKAN BUNGA ATAS INVESTASI, DIMANA SELAMA INI SAKSI KORBAN MENERIMANYA.

BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN MENYERAHKAN SUATU BENDA DIDALAM RUMUSAN PASAL 378 KUHP IALAH IEDERE HANDELING WAARDOR MENSCHEIDT VAN EEN GOED DAT MEN ONDER ZICH HAD,OP WELKE WIJZE, ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN, AAN WIE DAN OOK ATAU SETIAP TINDAKAN MEMISAHKAN SUATU BENDA DENGAN CARA YANG BAGAIMANAPUN DAN DALAM KEADAAN YANG BAGAIMANAPUN DARI ORANG YANG MENGUASAI BENDA TERSEBUT UNTUK DISERAHKAN KEPADA SIAPAPUN. (VAN BEMMELEN-VAN HATTUM HAND-EN LEERBOEK II HALAMAN 322) SEDANGKAN SANGAT JELAS TERLIHAT PARA-PIHAK SECARA SADAR TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN YANG DAPAT DIGOLONGKAN SEBAGAI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG MANA ADA KETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGATUR PARA PIHAK DIDALAM PERJANJIAN TERSEBUT.

BAHWA BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT DIDALAM PUTUSAN KASASINYA TANGGAL 11 AGUSTUS 1960 NO.66 K/KR/1960 MAHKAMAH AGUNG RI ANTARA LAIN MEMUTUSKAN BAHWA :

PERBUATAN YANG MERUPAKAN UNSUR DARI PASAL 378 KUHP ADALAH MEMBUJUK ORANG UNTUK MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG DAN BUKANNYA MEMBUJUK ORANG UNTUK MEMBERI PINJAMAN, MAKA PERBUATAN YANG DITUDUHKAN KEPADA PENUNTUT KASASI BAHWA IA TELAH MEMBUJUK TEH TJOE FAT (SAKSI) UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADANYA, BUKAN MERUPAKAN KEJAHATAN YANG DIMAKSUDKAN OLEH PASAL 378 KUHP (LAMINTANG-SAMOSIR HUKUM PIDANA INDONESIA, CETAKAN PERTAMA HALAMAN 163)

BAHWA BERDASARKAN URAIAN SANGAT JELAS UNSUR MENGGERAKKAN ORANG LAIN SUPAYA MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG TIDAK TERBUKTI SERTA BERTENTANGAN DENGAN KAIDAH YURISRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

MAKA BERDASARKAN ALASAN-ALASAN HUKUM MAUPUN FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT DI ATAS, KAMI SELAKU PENASEHAT HUKUM TERDAKWA DONI YURGANDONO BIN JULY USMAN DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN MAUPUN PERBUATAN MATERIL DALAM PERKARA INI, KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI YANG TERHORMAT YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI MOHON BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

1. MENYATAKAN TERDAKWA DONI YURGANDONO BIN JULY USMAN TIDAK TERBUKTI BERSALAH SECARA SAH DAN MENYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHPIDANA).

2. MEMBEBASKAN TERDAKWA DONI YURGANDONO BIN JULY USMAN DARI SEGALA DAKWAAN (VRIJSPRAAK) ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN TERDAKWA LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVELVOLGING);

3. MEMULIHKAN HAK TERDAKWA DONI YURGANDONO BIN JULY USMAN DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN DAN JABATAN SERTA HARKAT SERTA MARTABATNYA SEBAGAIMANA SEMULA;

4. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA PADA NEGARA.

DAN APABILA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI YANG TERHORMAT BERPENDAPAT LAIN KAMI MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AQUO ET BONO).

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEMERIKSA DAN MENELITI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA, YANG TERDIRI DARI BERITA ACARA PERSIDANGAN, MEMORI BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA TURUNAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS, NOMOR 602/PID.B/2021/PN.BDG, TANGGAL 30 AGUSTUS 2021, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA YANG MENYATAKAN TERDAKWA DONI YURGANDONO BIN JULY USMAN TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA, TELAH DIPERTIMBANGKAN SECARA TEPAT DAN BENAR DAN TELAH SESUAI DENGAN KEADAAN-KEADAAN SERTA KETENTUAN - KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT ;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TELAH SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TINGKAT PERTAMA, MAKA PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT DIAMBIL ALIH OLEH PENGADILAN TINGGI DAN DIJADIKAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI SENDIRI DALAM MEMUTUS PERKARA INI DITINGKAT BANDING ;

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SETELAH MENCERMATI HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN YANG MERINGANKAN PIDANA SERTA PERANAN TERDAKWA DALAM PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN, BERPENDAPAT BAHWA PIDANA YANG DIJATUHKAN DALAM PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH SETIMPAL DENGAN KESALAHAN TERDAKWA DAN SEPADAN DENGAN PERBUATANNYA ;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS, NOMOR 602/PID.B/2021/PN.BDG, TANGGAL 30 AGUSTUS 2021, YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT HARUS DIKUATKAN ;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA DINYATAKAN TERBUKTI BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1) KUHAP TERDAKWA HARUSLAH DIBEBANI PULA MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN ;

MEMPERHATIKAN, PASAL 378 KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERSANGKUTAN;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung dimaksud adalah sebagai berikut :

? Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa tersebut menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak sepadan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

? Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandung.

? Bahwa Hakim seyogyanya dalam menentukan Putusan haruslah dapat membuat jera pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor : 602/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 30 September 2021, khusus mengenai lamanya penjatuhan hukuman (straafmaat) terhadap terdakwa DONI YURGANDONO bin JULY USMAN.

Berdasarkan uraian yang telah kami utarakan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kiranya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung :

1. Menyatakan terdakwa DONI YURGANDONO bin JULY USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana pada dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DONI YURGANDONO bin JULY USMAN berupa pidana penjara selama 03 (tiga) tahun & 06 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Bukti Transfer (rekening koran Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7161119754 atas nama ANDRI WILMAN) senilai Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri KCP Taman Ismail Marzuki No. Rekening : 1230007374848 a.n Yan Heryana pada tanggal 19 Oktober 2018;

b. Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 010/PPP/MICROSEL/XI/2018 tertanggal 01 November 2018;

c. Kwitansi senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) mengenai Pembayaran proyek sesuai dengan kontrak No. 010/PPP/Microsel/XI/2018;

d. Surat Pelepasan Hak No. 013/SPH/INDOASIA-TNE/X/2018;

e. Surat Pelepasan Hak No. 071/SPH/TNE/X/2018;

f. Print out scan INVOICE No. 004/Inv-ISL/X/2018;

g. Foto Copy Purchase Order No. 4200003490 tanggal 19 Oktober 2018;

h. Bilyet Giro No. EF 422915 tertanggal 29 April 2019 dengan nilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

i. Bilyet Giro No. EF 422916 tertanggal 06 Mei 2019 dengan nilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

j. Bilyet Giro No. EF 422917 tertanggal 13 Mei 2019 dengan nilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

k. Bilyet Giro No. EF 422918 tertanggal 20 Mei 2019 dengan nilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

l. Bilyet Giro No. EF 422919 tertanggal 27 Mei 2019 dengan nilai Rp 100.000.000,- (seratus-* juta rupiah);

m. Bilyet Giro No. EF 422920 tertanggal 06 Juni 2019 dengan nilai Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

n. Kronologi Peminjaman Uang Tertanggal 26 Agustus 2019;

o. Kwitansi No. 01 Sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) mengenai penebusan jaminan truk di PT. Perusahaan Pengelolaan Aset;

p. 1 (satu lembar) Bilyet Giro No. AAJ 835093 dari Bank NISP senilai Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2019;

q. Bukti Transfer (rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4381185243 atas nama ANDRI WILMAN) senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Rekening BCA dengan No. Rekening : 6800260777 a.n Doni Yurgandono tertanggal 26 Agustus 2019 dan Transfer senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA dengan No. Rekening : 6800260777 a.n Doni Yurgandono .tertanggal 27 Agustus 2019,

Dikembalikan seluruhnya kepada saksi Andri Wilman.

4. Menetapkan agar terdakwa DONI YURGANDONO bin JULY USMAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya telah menyampaikan alasan-alasannya sebagai berikut:

I. Terhadap kecerobohan, perbedaan dan keanehan di Pertimbangan Majelis Hakim yang persidangan dilakukan secara Daring atau online Via Whatsapp Grup sebagai berikut:

1. Bahwa perbedaan fatal dalam halaman 4 Alinea 2 dan 3 dengan Pertimbangan Putusan halaman 39 alinea 2 dalam Putusan No.602/Pid.B/2021/PN.Bdg. :

Bahwa pada tanggal 1 November 2018 dibuatkan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 010/PPP/MICROSEL/XI/2018 antara PT.Microsel yang diwakili oleh Terdakwa dengan saksi Andri Wilman dimana dalam perjanjian tersebut tertulis saksi Andri Wilman menyerahkan dana sebesar Rp.1.500.000.000 dan Terdakwa akan memberikan keuntungan bagi hasil sejumlah Rp.956.250.000 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan masa perjanjian tersebut hanya berlangsung selama 4 (empat) bulan yakni dari tanggal 1 November 2018 sampai dengan 1 April 2019;

Dimana di dalam halaman 4 alinea ke 2 (dua) Putusan dikatakan: Jangka Perjanjian waktu No. 010/PPP/MICROSEL/XI/2018 selama 6 (enam) bulan.

Yang sangat mengherankan terjadi perbedaan jangka waktu, dimana ironisnya tertera dalam halaman yang sama, di dalam halaman 4 alinea ke-3 (tiga) dikatakan: Jangka waktu Perjanjian No. 010/PPP/MICROSEL/XI/2018 selama 5 (lima) bulan.

Bahwa Perjanjian No.010/PP/MICROSEL/XI/2018 antara Terdakwa sebagai Direktur PT.Microsel Indonesia dan Saksi Andri Wilman adalah dasar permasalahan ini, hal ini tercermin dari Surat Dakwaan Penuntut Umum di Alinea pertamanya dan Keterangan Saksi yang menyatakan sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini, antara Terdakwa dan Saksi Korban TIDAK PERNAH bertemu ataupun berkomunikasi, sehingga tidak saja mengakibatkan Putusan yang Tidak Cermat, akan tetapi juga membuat Putusan No.602/Pid.B/2021/PN.Bdg menurut Pembanding membingungkan dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

2. Bahwa di Pertimbangan halaman 46 alinea kedua Putusan No.602/Pid.B/2021/PN.Bdg, Majelis Hakim seolah-olah tidak mengetahui Terdakwa telah mengembalikan seperti terlihat di Putusan didalam halaman sebelumnya.

Total Uang Pokok Investasi yang diterima Terdakwa :

a. 70.000 USD (Dollar Amerika) x Rp.13.863 = Rp.970.410.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), berdasarkan berita online 2018 (Rata-rata kurs rupiah 2018 terlemah sepanjang sejarah, CNBC Indonesia Agustus 2018). Diserahkan secara TUNAI oleh Pelapor.

b. Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dimana Rp.350.000.000 diberikan secara TUNAI oleh Pelapor.

c. Sehingga total Rp.970.410.000 + Rp.500.000.000 = Rp. 1.470.410.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Total Uang Pengembalian Investasi dan jaminan yang diterima baik di Persidangan maupun BAP Pelapor :

a. Rp.1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)

b. 1 (satu) unit Mobil BMW X1 Tahun 2012 warna silver pada saat itu bernilai kurang lebih Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang masih dikuasai Saksi Pelapor.

c. Pembayaran dalam rangka pengajuan skema cicilan di bulan Februari 2021 : Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Sehingga total : Rp.1.150.000.000 + Rp.280.000.000 + Rp.15.000.000 = 1.445.000.000 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 46 alinea ke 2 (dua) menyatakan : ?menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertangung-jawabkan perbuatannya tersebut?.

Bahwa atas hal tersebut Pembanding merasa pertimbangan tersebut adalah absurd, bagaimana mungkin Majelis Hakim didalam pertimbangannya sama sekali tidak memasukkan pengembalian sebagai unsur meringankan didalam Putusannya, sedangkan di halaman sebelumnya telah diketahui adanya pengembalian dan upaya-upaya untuk menyelesaikan secara cicilan dimana hal ini seolah-olah menimbulkan asumsi Perkara ini adalah masalah pribadi, dimana dalam hal ini juga tidak luput dari perhatian beberapa media online nasional, salah satunya di Media Online Harian Terbit tanggal 28 September 2021 dengan tajuk ?Suka Duka Pencari Keadilan dan Wajah Persidangan di Masa Pandemi? dimana mengutip beritanya: Yehan (Saksi Terdakwa) seorang ibu dengan anak berkebutuhan khusus berbagi kisah perjuangannya mencari keadilan bagi mantan suaminya ?Hanya karena ngga bisa bayar bunga mantan suami saya dipenjara. Kok jadi seperti pinjol yah? Cuma ini pinjolnya gaya baru pake tangan pengadilan?.

3. Bahwa Putusan 602/Pid.B/2021/PN.Bdg mendalilkan sesuatu yang TIDAK PERNAH terjadi, pada halaman 45 alinea ke 5 (lima) dan 6 (enam) Putusan Majelis Hakim mengatakan :

? Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi Andri Wilman pada akhirnya tertarik oleh penyampaian-penyampaian Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Doni Yurgandono yang semula untuk menebus 5 buah truck tetapi uangnya digunakan untuk keperluan Terdakwa lainnya.

? Menimbang bahwa dengan adanya penyerahan uang-uang tersebut kepada Terdakwa maka unsur orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum?.

Bahwa Pembanding merasa bingung darimana Majelis Hakim menimbulkan kejadian yang sesungguhnya TIDAK PERNAH TERJADI baik di Kesaksian Pelapor, maupun Saksi-Saksi lainnya, hal ini terlihat Majelis Hakim terkesan menutupi kesalahan Penuntut Umum didalam pembuatan Surat Dakwaannya, sedangkan di Berkas Acara Perkara (BAP) dan Kesaksian pelapor dimuka persidangan berbeda :

a. Dimana baik BAP maupun di Persidangan Saksi Korban menyatakan penyerahan investasi dilakukan secara tunai saat penandatangan Perjanjian senilai USD 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Dollar Amerika).

b. Dimana Saksi Patriady W Indrajana Halaman 21 Putusan menyatakan : Penyerahan investasi senilai USD 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Dollar Amerika).

Sehingga hal yang menjadi pertanyaan adalah darimana Majelis Hakim mendapatkan angka tersebut, apakah Majelis Hakim bertindak selaku Pakar Ahli Valas mata uang asing didalam pertimbangan hukumnya, sedangkan antara angka yang satu dan yang lainnya saling bertentangan, apakah dalam Mata Uang rupiah atau dalam Mata uang Dollar Amerika.

4. Bahwa Putusan 602/Pid.B/2021/PN.Bdg merekayasa kesaksian Saksi Joy Zonanda yang dihalaman 15 point.4 menyatakan :

?Saksi adalah Direktur Setia Rasa Mitra salah satu anak Perusahaan PT. Microsel Indonesia?.

Dimana di dalam kesaksiannya di depan persidangan maupun di BAP dan Daftar Bukti, TIDAK PERNAH Saksi Joy Zonanda menyatakan PT. Setia Rasa Mitra merupakan anak perusahaan PT. Microsel Indonesia, bahkan baru terungkap di Persidangan kalau Saksi Joy Zonanda selama ini adalah Direktur dari PT.Setia Rasa Mitra dengan komisarisnya Saudara Freddy, sedangkan mengenai PT. Setia Rasa Mitra itu sendiri tidak ada nama PT. Microsel Indonesia maupun Terdakwa memiliki saham didalamnya, sehingga bagaimana mungkin dapat dikatakan anak perusahaan.

Sehingga kembali selalu berulang pertanyaan Pembanding, darimana keterangan tersebut bisa diambil ??, sedangkan Saksi Pelapor, Terdakwa maupun Saksi lainnya tidak pernah ada yang mengkaitkan PT. Setia Rasa Mitra dengan Terdakwa.

5. Bahwa Putusan 602/Pid.B/2021/PN.Bdg tidak memuat kesaksian yang utuh dan bertentangan dengan fakta sebenarnya:

a. Saksi Korban Andri Wilman mengakui di muka persidangan bahwa sedang mengajukan Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT.Microsel Indonesia dengan No. 332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat.

b. Saksi Yehan Ellymar Siregar menyatakan di muka persidangan, diminta oleh Penyidik untuk menemui Pelapor, dikarenakan menurut penyidik hal ini adalah Perdata dikarenakan Perjanjian, dan selanjutnya memberikan skema cicilan kepada penyidik sekaligus bertemu dengan Pengacara Pelapor bulan Februari 2020 sambil menyerahkan setoran Terdakwa bukti setoran uang cicilan pembayaran senilai Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah), dimana tidak ada kesepakatan mengenai bunga yang mana pada bulan April 2020 Terdakwa akhirnya DITAHAN.

6. Bahwa Putusan 602/Pid.B/2021/PN.Bdg TIDAK mempedulikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 dan Yurisprudensi No. 4/Yur/Pid/2018 Tahun 2008 (web Direktori Putusan Mahkamah Agung RI maupun UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 ayat yang 2 (dua) .

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan:

?Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.? dalam kasus yang terkait dengan adanya perjanjian, maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya perjanjian (atau diserahkannya uang tersebut). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian itu, maka hal tersebut merupakan wanprestasi.

Yurisprudensi No. 4/Yur/Pid/2018 Tahun 2008 (web Direktori Putusan Mahkamah Agung RI) menyatakan sebagai berikut :

KAIDAH HUKUM : Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

PENDAPAT MAHKAMAH AGUNG: Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 ayat yang ke-2 (dua) berbunyi : ?Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang ?.

Bahwa dari awal mula Dakwaan maupun proses persidangan semua berawal dari Perjanjian No. 010/PPP/MICROSEL/XI/2018, yang didalamnya terdapat klausul pilihan domisili pengadilan apabila ada permasalahan, dimana para pihak setuju di Pengadilan Negeri Jakarta-Selatan, dimana selama masa perjanjian sampai dengan bulan Agustus 2019, Terdakwa telah memberikan imbal hasil Rp.1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang pokok yang sebenarnya diterima Terdakwa senilai USD 70.000 (Dollar Amerika) atau Rp.970.410.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa mengenai permasalahan bunga yang seharusnya diterima Saksi Korban, seharusnya bukan masalah Tindak Pidana, dan sebenarnya hal ini seharusnya juga diketahui oleh Majelis Hakim dari Pembayaran Pokok yang sudah dilakukan selama Perjanjian maupun Pengajuan Gugatan Permohonan Penundaan Kewajiban Hutang oleh Saksi Pelapor kepada Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat.

Bahwa dari hal tersebut tidak saja Putusan No.602/Pid.B/2021/PN.Bdg bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Yurisprudensi, akan tetapi juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung juga melakukan tindakan yang jelas-jelas merupakan suatu tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan memutuskan Pemidanaan untuk hal ini.

II. Terhadap pilihan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Aquo atas Dakwaan Pertama dan Pasal 378 KUHPidana mengenai Tindak Pidana Penipuan.

Bahwa Pasal 378 KUHPidana menyatakan : ?Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama empat tahun?. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Subyektif: dengan maksud (met het oogmerk) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

b. Unsur Objektif:

1. Barangsiapa

2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang;

3. Dengan memakai sebuah nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong.

Untuk menyatakan seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, hakim harus melakukan dua macam pemeriksaan, yakni apakah benar bahwa terdakwa :

a. Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa dan;

b. Terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh Jaksa.

Berikut ini adalah unsur-unsur yang dijabarkan didalam Putusan No.602/Pid.B/2021/PN.Bdg

1. Unsur Barangsiapa

Unsur barangsiapa adalah unsur obyektif pertama dari Tindak Pidana Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana ialah ?barangsiapa?.

Kata ?barangsiapa? disini menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur dari Tindak Pidana Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader, dimana tidak semua orang yang ternyata telah memenuhi semua unsur dari Tindak Pidana Penipuan itu harus disebut sebagai pelaku dari tindak pidana penipuan yang bersangkutan, karena para mededader pun atau orang yang turut melakukan itu juga harus memenuhi unsur Tindak Pidana Penipuan, atau sebagai orang-orang yang turut melakukan Tindak Pidana Penipuan. (delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Drs PAF Lamintang,sinar baru bandung, hal 149).

Bahwa dari hal tersebut diatas terdapat keanehan yang nyata pada pertimbangan unsurnya, dimana Majelis hakim memakai pertimbangan yang terbalik dari Ketentuan, dimana Unsur Obyektif ditetapkan lebih dahulu dibandingkan menjabarkan terlebih dahulu mengenai pelanggaran Unsur Subyektif Terdakwa. Dimana kembali lagi Majelis Hakim hanya melakukan copy paste kembali dari Surat Tuntutan Penuntut Umum, sehingga mengabaikan penjabaran terlebih dahulu unsur subyektif Pasal 378 KUHP itu sendiri.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Putusan pada halaman 38 dan 39 dapat dirangkum sebagai berikut:

?Bahwa berawal dari Saksi Joy Zonanda yang mempertemukan Saksi Yan Heryana kepada Saksi Andri Wilman, yang membutuhkan dana senilai Rp.375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima puluh juta rupiah) dengan janji keuntungan Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk kepentingan Proyek PT. Setia Rasa Mitra dengan jaminan mobil Saksi Joy Zonanda yang dalam hal ini juga selaku Direkturnya,

?Bahwa pada tanggal 1 November 2018 dibuatkan Perjanjian pembiayaan Proyek No.010/PPP/MICROSEL/XI/2018, dimana dalam Perjanjian tersebut mengalihkan hutang Milik PT.Setia Rasa Mitra dari Saksi Joy Zonanda dan Saksi Yan Heryana sebesar total Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah), menjadi hutang Terdakwa, sehingga Saksi Joy Zonanda dapat mengambil kembali mobil miliknya di tangan Saksi Pelapor?

Dari hal tersebut diatas Pembanding merasa heran, mengapa Majelis Hakim bisa berpendapat bahwa Terdakwa diuntungkan, SIAPA yang diuntungkan ?, sedangkan Saksi Yan Heryana sendiri tidak pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum, dan dari semua keterangan dari Saksi Pelapor dan saksi lainnya menyatakan Terdakwa dan Saksi korban tidak pernah berkomunikasi atau bertemu sebelumnya, sampai dengan hari penandatanganan Perjanjian yaitu tanggal 1 November 2018 dan perlu diketahui meskipun penyerahan investasi dilakukan secara TUNAI, senilai USD 70.000 (Dollar Amerika), Terdakwa tidak pernah sedikitpun mengingkarinya, hal ini adalah jelas menggugurkan terpenuhinya unsur subyektif dengan maksud menguntungkan itu sendiri.

Putusan pada halaman 41 dan 42 sebagai berikut :

?Menimbang bahwa selanjutnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut, Terdakwa Doni Yurgandono memberikan 12 Bilyet Giro untuk dicairkan, namun ternyata hanya 6 bilyet giro saja yang bisa dicairkan, 6 Bilyet giro lainnya ternyata kosong atau tidak ada dana nya ?

Bahwa pertimbangan dalam Putusan ini adalah SESAT dan sekaligus Menyesatkan, dimana TIDAK PERNAH ada satupun Giro yang ditolak oleh Pihak Bank, Giro yang diberikan bukanlah jaminan pada saat penandatanganan, semua Giro masih utuh, dimana 6 sudah bisa dicairkan, dikarenakan Giro tersebut merupakan cara memudahkan instrumen pembayaran menyangkut imbal hasil bunga, Saksi Korban juga menyatakan sebelum mau mencairkan dikonfirmasi dulu oleh Terdakwa atau Staff Terdakwa, sehingga tidak ada satupun berita penolakan Giro dari Bank, Pembanding pun merasa heran pernyataan di pertimbangan seolah-olah ada Penolakan Giro dari Pihak Bank.

Bahwa permasalahan perkara ini berawal dari Penandatanganan Perjanjian No.010/PP/MICROSEL/XI/2018 antara PT.Microsel Indonesia, suatu perseroan dengan Andri Wilman, dimana Terdakwa didalam Perjanjian yang dinotarialkan bertindak selaku Direktur Perseroan, mengikatkan diri dan terikat didalamnya dimana dikatakan :

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi ?Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik?

Pasal 1339 Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi ?.Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkanjuga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Bahwa dapat dikatakan selain permasalahan ini adalah perikatan, Subyek Hukum Terdakwa sebagai Badan Hukum yang menjalankan kesepakatan Para-Pihak yang terikat dalam klausul Perjanjian, dimana kesepakatan ini bukanlah unsur melawan hukum, sehingga sudah sepatutnya unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ditolak.

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan.

Bahwa mengutip Prof Moeljatno S.H. (asas-asas hukum pidana, rineka cipta, hal 76 alinea kelima), mengenai Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) menyatakan: ?tidak setiap cara untuk menggerakkan hati orang yang ditipu, masuk dalam pengertian penipuan, hanya kalau caranya menggerakkan hati itu memakai nama palsu, dan martabat palsu?.

Bahwa dari Pertimbangan Hukum Putusannya dapat dengan jelas terlihat :

a. Nama Palsu :

Dari semua bukti dan keterangan saksi-saksi, semua mengetahui nama Terdakwa adalah Doni Yurgandono bin July Usman dan Terdakwa tidak pernah menggunakan nama yang lain.

b. Martabat Palsu :

Dari semua bukti dan keterangan saksi-saksi semua mengetahui Jabatan Terdakwa sebagai Direktur PT.Microsel Indonesia, yang aset Kantor maupun aset usahanya adalah benar dan diketahui dan tidak terbantahkan oleh semua saksi.

c. Tipu Muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan:

Semua bukti dan keterangan saksi-saksi, Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Saksi Korban yang sebelumnya diperkenalkan oleh Saksi Joy Zonanda yang merupakan teman dari Saksi Korban, sekaligus Direktur PT. Setia Rasa Mitra, yang sebelumnya mempunyai hutang kepada Saksi Korban senilai Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) bersama Saksi Yan Heryana, dimana Mobil Milik Saksi Joy Zonanda dijadikan jaminan kepada Saksi Korban, dimana Saksi Joy Zonanda dan Saksi Yan Heryana berhasil mengalihkan Hutang PT. Setia Rasa Mitra ke Terdakwa.

Bahwa Perjanjian PT.Setia Rasa Mitra dan Saksi Korban Rp.375.000.000 dan Bunga Rp.25.000.000 = Rp. 400.000.000 dengan asumsi bunga 7 %

Bahwa PT. Microsel Indonesia dan Saksi Korban Perjanjian No.010/PP/MICROSEL/XI/2018

Rp.1.500.000.000- Pengembalian Rp.1.165.000.000+ 1 Unit Mobil BMW X1 dinyatakan dalam Pertimbangan Hakim Kerugian Saksi Korban = Rp.1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) asumsi bunga kurang lebih 700 % (tujuh ratus persen)

Dari hal tersebut diatas dapat terlihat Tipu Muslihat dan Rangkaian kebohongan apa yang Terdakwa lakukan, kalaulah tuduhan tanpa bukti yang mengatakan PT.Setia Rasa Mitra anak perusahaan PT. Microsel, adalah tindakan yang sangat bodoh apabila bunga anak perusahaan, bisa jauh lebih kecil dibandingkan induk usahanya.

Bahwa dalam hal 44 Putusan alinea terakhir mengatakan :

? Saksi Andri Wilman menyerahkan uang Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk digunakan menebus truck atas aset Terdakwa yang dijaminkan di PPA Persero akan tetapi uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa lainnya?.

Bahwa kembali lagi Majelis Hakim Aquo membuat pertimbangan yang tidak berdasarkan Fakta dan sekali lagi menyesatkan, darimana Majelis Hakim mengambil kesimpulan atas hal tersebut sedangkan dari semenjak Penyidikan telah ditunjukkan bukti transferan ke Rekening PPA Persero, hal ini hanya bisa dilihat dari Berkas Perkara dari Saksi Nanang Ariseto dari rentang bulan Agustus 2019 sampai dengan November 2019 telah dilakukan pembayaran oleh TERDAKWA ke PPA Persero senilai kurang lebih Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan Kesaksian Saksi Patriady W Indrajana didepan persidangan mengenai setoran uang Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditambah uang perusahaan dengan total kurang lebih Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) DIHILANGKAN.

Bahwa dari hal tersebut diatas, tidak saja unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan itu tidak terbukti, malah semakin menimbulkan kembali pertanyaan Siapa yang memakai tipu muslihat?

4. Unsur menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya membuat utang atau menghapuskan piutang

Bahwa dalam Putusan Halaman 45 alinea ke -4 :

?Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi Andri Wilman tertarik atas penyampaian Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)?

Dimana atas hal tersebut kembali Majelis Hakim Aquo, terlihat mengaburkan esensi, dimana yang sebenarnya terjadi yaitu Penyerahan dalam bentuk Uang Dollar Amerika senilai 70.000 USD, akan tetapi atas hal ini juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengakui sebenarnya permasalahan ini adalah lingkup keperdataan sesuai Perjanjian No.010/PP/MICROSEL/2018 , dikarenakan angka dalam Perjanjian adalah dalam mata uang rupiah senilai Rp.1.500.000.000(satu milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa dari semua bukti dan kesaksian di persidangan, tidak pernah Terdakwa menyuruh Semua Saksi yang dihadirkan untuk membuat Saksi Korban menyerahkan barang atau membuat utang maupun piutang, hal ini merupakan murni keinginan Saksi Korban agar dapat berkesempatan mendapatkan bunga atas investasi, dimana selama ini Saksi Korban menerimanya.

Bahwa yang dimaksud dengan ?menyerahkan suatu benda? didalam rumusan Pasal 378 KUHP ialah ? iedere handeling waardor menscheidt van een goed dat men onder zich had,op welke wijze, onder welke omstandigheden, aan wie dan ook? atau setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun?. (van bemmelen-van hattum hand-en leerboek II halaman 322) Sedangkan sangat jelas terlihat Para-Pihak secara sadar telah menandatangani Perjanjian yang dapat digolongkan sebagai Perjanjian Pinjam Meminjam yang mana ada ketentuan-ketentuan yang mengatur Para Pihak didalam Perjanjian tersebut.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut didalam Putusan Kasasinya tanggal 11 Agustus 1960 No.66 K/Kr/1960 Mahkamah Agung RI antara lain memutuskan bahwa :

?perbuatan yang merupakan unsur dari Pasal 378 KUHP adalah membujuk orang untuk membuat utang atau menghapuskan piutang dan bukannya membujuk orang untuk memberi pinjaman, maka perbuatan yang dituduhkan kepada penuntut kasasi bahwa ia telah membujuk TEH TJOE FAT (saksi) untuk memberikan pinjaman kepadanya, bukan merupakan kejahatan yang dimaksudkan oleh Pasal 378 KUHP? (Lamintang-Samosir Hukum Pidana Indonesia, cetakan pertama halaman 163)

Bahwa berdasarkan uraian sangat jelas Unsur menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya membuat utang atau menghapuskan piutang TIDAK terbukti serta bertentangan dengan Kaidah Yurisrudensi Mahkamah Agung

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum maupun fakta-fakta hukum tersebut di atas, kami selaku Penasehat Hukum TERDAKWA DONI YURGANDONO BIN JULY USMAN dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan maupun perbuatan materil dalam perkara ini, kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA DONI YURGANDONO BIN JULY USMAN tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

2. Membebaskan TERDAKWA DONI YURGANDONO BIN JULY USMAN dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvelvolging);

3. Memulihkan hak TERDAKWA DONI YURGANDONO BIN JULY USMAN dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;

4. Membebankan biaya perkara pada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 602/Pid.B/2021/PN.Bdg, tanggal 30 Agustus 2021, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa DONI YURGANDONO bin JULY USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan telah sesuai dengan keadaan-keadaan serta ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana serta peranan Terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 602/Pid.B/2021/PN.Bdg, tanggal 30 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;