Putusan PN MAROS
36/Pdt.G/2021/PN Mrs

Putusan PN MAROS Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Mrs
Tanggal 2 Desember 2021 —Penggugat:
HJ NUR ASMA
Tergugat:
1.RAMLAH
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS PROPINSI SULAWESI SELATAN

MENGADILI:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi:

• Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1.Mengabulkangugatan Penggugat untuksebagian;

2.Menyatakan sah demi hukum atas tanah objek sengketa yang luasnya 3548 M2 berdasarkan sertifikat hak milik No. 0443 atas nama Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara:tanah milik sikkiri;

Timur:tanah milik Djade;

Selatan:tanah milik Nanrang;

Barat:tanah milik penggugat;

Adalah merupakan tanah milik Penggugat;

3.Menyatakan tidak sah dantidak memiliki kekuatan mengikatalat bukti surat Tergugat 1 sertifikathak milik (SHM) atas nama Ramlah yakni tergugat 1 diterbitkan pada tahun 2013 dengan nomor SHM 0443 dengan luas 3548 m2;

4.Menyatakan bahwa tanah seluas 3548 m2 yang terletak di lingkunganPangkajene kelurahan Palantikang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros pada sertifikat hak milik tergugat 1 nomor 0443 adalah bagiantak terpisahkan dari tanah pertanian (hak milik adat) seluas 0,93 Ha (NolKoma SembilanPuluhTiga Ha) atau seluas+9300 m2 dengan persil No. 6 SIII Kohir 98 CIberdasarkan akta jual beli pada P.P.A.T. Kecamatan Maros Baru nomor 681/PH/KMB/XI/1992 tertanggal 30 November 1992;

5.Menyatakan tidak sah dantidak memiliki kekuatan mengikatsurat-surat yang timbul atas nama Tergugat 1 diatas tanah obyek sengketa;

6.Memerintahkan kepada Tergugat 2 agar tidak meneruskan proses administrasi pembayaran ganti rugi lahan atas nama Tergugat 1;

7.Memerintahkan kepada Tergugat 2 untuk mengganti daftar NominatifPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Stasiun, Balaiyasa, Jalan Keluar stasiun dan Depo Jalur Kereta Api Makassar Pare ? Pare Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru Nomor:111/DN-STS/VIII/2020 Tanggal 03 Agustus 2020 PADA NOMOR URUT 21 didaftar nominatif An.Ramlah atau Tergugat 1 menjadi atas nama Penggugat;

8.Menyatakan tindakanTergugat 1 yang mengatasnamakanTergugat 1 sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan mengusulkan namanya sebagai penerima uang ganti rugi pembebasan lahan stasiun kereta api adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9.Menyatakan tindakan Tergugat 2 menetapkan Tergugat 1 sebagai penerima uang ganti rugi pembebasan lahan terhadap tanah obyek sengketa dan tetap memproses berkas-berkas dari Tergugat 1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

10.Menghukum Tergugat 1 untuk menyerahkan uang ganti rugi pembebasan lahan tanah obyek sengketa jika diterima oleh Tergugat I kepada Penggugat yang jumlahnya kurang lebih sebesar kurang lebih Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

11.Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

12.Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

• Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

• Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.930.000,-(Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);