1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT BANDA ACEH
  4. Pidana Khusus

Putusan PT BANDA ACEH
21/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

    Putusan PT BANDA ACEH Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA
    Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Dedet Darmadi, SH
    Terbanding/Terdakwa : IRFANUDIN Bin Alm. HALIR
    Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2021
    Tanggal Register 2 Nopember 2021
    Lembaga Peradilan PT BANDA ACEH
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Bc.ip., Mansur
    Hakim Anggota H. Fuad Muhammady, Brm. Joni Kemri, S.pi.
    Panitera Nurul Bariah
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya


    MENGADILI
    - MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMEULUE TERSEBUT;
    - MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TANGGAL 18 OKTOBER 2021 NOMOR 30/PID.SUS-TPK/2021/PN BNA YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT SEKEDAR MENGENAI DENDA DAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG AKAN DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
    1. MENYATAKAN TERDAKWA IRFANUDIN BIN ALM HALIR TERSEBUT DI ATAS, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR PENUNTUT UMUM;
    2. MEMBEBASKAN TERDAKWA OLEH KARENA ITU DARI DAKWAAN PRIMAIR PENUNTUT UMUM TERSEBUT;
    3. MENYATAKAN TERDAKWA IRFANUDIN BIN ALM HALIR TERSEBUT DI ATAS, TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR PENUNTUT UMUM;
    4. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA IRFANUDIN BIN ALM HALIR TERSEBUT OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN DAN DENDA SEJUMLAH RP.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH), DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR, MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 2 (DUA) BULAN;
    5. MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN KEPADA TERDAKWA IRFANUDIN BIN ALM HALIR TERSEBUT UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEJUMLAH RP. 111.394.706,05.- (SERATUS SEBELAS JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS ENAM RUPIAH LIMA SEN), DENGAN KETENTUAN JIKA TERPIDANA TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI TERSEBUT PALING LAMA 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN PENGADILAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA TERDAKWA DAPAT DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT DAN DALAM HAL TERDAKWA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) BULAN;
    6. MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA, DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    7. MEMERINTAHKAN SUPAYA TERDAKWA TETAP DITAHAN;
    8. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:
    1. 1 (SATU) EKSAMPLAR SALINAN DOKUMEN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR : 1.20.05.02/SPP/35/LS-BTL/2016, TANGGAL 2 JUNI 2016;
    2. 1 (SATU) LEMBAR SALINAN DOKUMEN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) NOMOR: 1.20.05.02/47/SPM-BTL /2016, TANGGAL 2 JUNI 2016;
    3. 1 (SATU) LEMBAR SALINAN DOKUMEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG BERKAITAN DENGAN SPP TANGGAL 02 JUNI 2016 DAN SPM TANGGAL 14 JUNI 2016;
    4. 1 (SATU) EKSAMPLAR SALINAN DOKUMEN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR : 1.20.05.02/SPP/390/LS-BTL/2016, TANGGAL 26 SEPTEMBER 2016 ;
    5. 1 (SATU) LEMBAR SALINAN DOKUMEN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) NOMOR: 1.20.05.02/406/SPM-BTL /2016, TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016;
    6. 1 (SATU) LEMBAR SALINAN DOKUMEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG BERKAITAN DENGAN SPP TANGGAL 26 SEPTEMBER 2016 DAN SPM TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016;
    7. 1 (SATU) EKSAMPLAR SALINAN DOKUMEN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR : 1.20.05.02/SPP/391/LS-BTL/2016, TANGGAL 26 SEPTEMBER 2016;
    8. 1 (SATU) LEMBAR SALINAN DOKUMEN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) NOMOR: 1.20.05.02/405/SPM-BTL /2016, TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016;
    9. 1 (SATU) LEMBAR SALINAN DOKUMEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG BERKAITAN DENGAN SPP TANGGAL 26 SEPTEMBER 2016 DAN SPM TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016;
    10. 1 (SATU) EKSAMPLAR SALINAN DOKUMEN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR : 1.20.05.02/SPP/744/LS-BTL/2016, TANGGAL 13 DESEMBER 2016;
    11. 1 (SATU) LEMBAR SALINAN DOKUMEN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) NOMOR: 1.20.05.2/754/SPM/LS-BTL /2016, TANGGAL 14 DESEMBER 2016;
    12. 1 (SATU) LEMBAR SALINAN DOKUMEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG BERKAITAN DENGAN SPP TANGGAL 13 DESEMBER 2016 DAN SPM TANGGAL 14 DESEMBER 2016;
    13. 1 (SATU) EKSAMPLAR SALINAN DOKUMEN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR : 1.20.05.02 / SPP / 746 / LS-BTL / 2016, TANGGAL 13 DESEMBER 2016;
    14. 1 (SATU) LEMBAR SALINAN DOKUMEN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) NOMOR: 1.20.05.2/755/SPM/LS-BTL /2016, TANGGAL 14 DESEMBER 2016;
    15. 1 (SATU) LEMBAR SALINAN DOKUMEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG BERKAITAN DENGAN SPP TANGGAL 13 DESEMBER 2016 DAN SPM TANGGAL 14 DESEMBER 2016;
    16. 1 (SATU) LEMBAR SALINAN DOKUMEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DENGAN NOMOR: 08221 TANGGAL 15 DESEMBER 2016 DENGAN NOMOR SPM: 1.20.05.2/752/LS-BTL/2016 TANGGAL 14 DESEMBER 2016;
    17. 1 (SATU) EKSAMPLAR SALINAN YANG TELAH DILEGALISIR SESUAI ASLINYA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPPA PPKD), NO. DPPA : 1.20.05.02 / DPPA PPKD / 2016, TAHUN ANGGARAN 2016;
    18. 1 (SATU) EKSAMPLAR YANG TELAH DILEGALISIR SESUAI ASLINYA PERATURAN DESA LABUHAN BAKTI NOMOR : 06 TAHUN 2016, TANGGAL 05 SEPTEMBER 2016,TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2016;
    19. 1 (SATU) EKSAMPLAR YANG TELAH DILEGALISIR SESUAI ASLINYA PERATURAN DESA LABUHAN BAKTI NOMOR : 08 TAHUN 2016, TANGGAL 10 NOVEMBER 2016, TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES-P) TAHUN ANGGARAN 2016;
    20. 1 (SATU) EKSMPLAR YANG TELAH DILEGALISIR SESUAI ASLINYA SURAT KEPALA DESA LABUHAN BAKTI NOMOR : 900/34/LBT/2017 TENTANG LAPORAN REALISASI SEMESTER 2 (DUA) APBDES TAHUN ANGGARAN 2016, TANGGAL 10 FEBRUARI 2017;
    21. 1 (SATU) EKSAMPLAR SALINAN DOKUMEN KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE NOMOR : 148.1/425/2013 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SENEUBUK, PASIR TINGGI, LABUHAN BAKTI, DAN TRANS MARANTI KECAMATAN TEUPAH SELATAN KABUPATEN SIMEULUE;
    22. 1 (SATU) EKSAMPLAR SALINAN LAPORAN PEMERIKSAAN KHUSUS NOMOR : 700/ 004/ITKAB-LHPK/2017, TANGGAL 21 APRIL 2017;
    23. 1 (SATU) EKSAMPLAR REKENING KORAN AN KAS DESA LABUHAN BAKTI NO.02001.02.6500552-9 PERIODE 16-09-2016 S/D 31-12-2016 YANG DICETAK PADA TANGGAL 07 JANUARI 2020;
    24. 1 (SATU) SALINAN BUKU REKENING MANDIRI SYARIAH AN DEDI MURDI DENGAN NOMOR REKENING 7105240516;
    TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;


    9. MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar


    MENGADILI
    - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut;
    - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai denda dan Uang Pengganti kerugian keuangan Negara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa IRFANUDIN BIN ALM HALIR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa IRFANUDIN BIN ALM HALIR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
    4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRFANUDIN BIN ALM HALIR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
    5. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa IRFANUDIN BIN ALM HALIR tersebut untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 111.394.706,05.- (Seratus sebelas Juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah lima sen), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti kerugian Keuangan Negara, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
    6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    7. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
    8. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) eksamplar salinan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02/SPP/35/LS-BTL/2016, tanggal 2 Juni 2016;
    2. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1.20.05.02/47/SPM-BTL /2016, tanggal 2 Juni 2016;
    3. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berkaitan dengan SPP tanggal 02 Juni 2016 dan SPM tanggal 14 Juni 2016;
    4. 1 (satu) eksamplar salinan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02/SPP/390/LS-BTL/2016, tanggal 26 September 2016 ;
    5. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1.20.05.02/406/SPM-BTL /2016, tanggal 27 September 2016;
    6. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berkaitan dengan SPP tanggal 26 September 2016 dan SPM tanggal 27 September 2016;
    7. 1 (satu) eksamplar salinan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02/SPP/391/LS-BTL/2016, tanggal 26 September 2016;
    8. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1.20.05.02/405/SPM-BTL /2016, tanggal 27 September 2016;
    9. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berkaitan dengan SPP tanggal 26 September 2016 dan SPM tanggal 27 September 2016;
    10. 1 (satu) eksamplar salinan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02/SPP/744/LS-BTL/2016, tanggal 13 desember 2016;
    11. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1.20.05.2/754/SPM/LS-BTL /2016, tanggal 14 Desember 2016;
    12. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berkaitan dengan SPP tanggal 13 Desember 2016 dan SPM tanggal 14 Desember 2016;
    13. 1 (satu) eksamplar salinan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02 / SPP / 746 / LS-BTL / 2016, tanggal 13 Desember 2016;
    14. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1.20.05.2/755/SPM/LS-BTL /2016, tanggal 14 Desember 2016;
    15. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berkaitan dengan SPP tanggal 13 Desember 2016 dan SPM tanggal 14 Desember 2016;
    16. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: 08221 tanggal 15 Desember 2016 dengan Nomor SPM: 1.20.05.2/752/LS-BTL/2016 tanggal 14 Desember 2016;
    17. 1 (satu) eksamplar salinan yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD), No. DPPA : 1.20.05.02 / DPPA PPKD / 2016, Tahun Anggaran 2016;
    18. 1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Desa Labuhan Bakti Nomor : 06 Tahun 2016, Tanggal 05 September 2016,tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016;
    19. 1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Desa Labuhan Bakti Nomor : 08 Tahun 2016, Tanggal 10 November 2016, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-P) Tahun Anggaran 2016;
    20. 1 (satu) eksmplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya surat Kepala Desa Labuhan Bakti Nomor : 900/34/LBT/2017 tentang Laporan Realisasi Semester 2 (dua) APBDes Tahun Anggaran 2016, tanggal 10 Februari 2017;
    21. 1 (satu) eksamplar salinan dokumen Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 148.1/425/2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Seneubuk, Pasir Tinggi, Labuhan Bakti, dan Trans Maranti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue;
    22. 1 (satu) eksamplar salinan Laporan Pemeriksaan Khusus Nomor : 700/ 004/ITKAB-LHPK/2017, Tanggal 21 April 2017;
    23. 1 (satu) eksamplar Rekening Koran An Kas Desa Labuhan Bakti No.02001.02.6500552-9 periode 16-09-2016 s/d 31-12-2016 yang dicetak pada tanggal 07 Januari 2020;
    24. 1 (satu) Salinan buku rekening Mandiri Syariah An Dedi Murdi dengan nomor rekening 7105240516;
    Tetap terlampir dalam berkas perkara;


    9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 29 Nopember 2021
    Tanggal Dibacakan 29 Nopember 2021
    Kaidah —
    Abstrak


76
27