Putusan PT PEKANBARU
184/PDT/2021/PT PBR

Putusan PT PEKANBARU Nomor 184/PDT/2021/PT PBR
Tanggal 4 Oktober 2021 — Pembanding/Penggugat : HALIM HERIANTO Diwakili Oleh : H. REFMAN BASRI, SH., MBA., Dkk
Terbanding/Tergugat I : SARNUBY, Ahli waris dari ELIANA Diwakili Oleh : SAT HARMONI TARIGAN, SH.
Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbar
Terbanding/Tergugat III : FRANSISKUS JOENARDI, SH Diwakili Oleh : AZMI NIZAM TARIGAN, SH

M E N G A D I L I :

• MENERIMA PERMOHONAN PEMERIKSAAN DALAM TINGKAT BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 270/PDT.G/2020/PN PBR TANGGAL 16 JUNI 2021, YANG DIBANDING TERSEBUT;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. MENGABULKAN GUGATAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN SAH SECARA HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 743 / DESA SIDOMULYO, KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR, ATAS NAMA ELIANA DENGAN GAMBAR SURAT UKUR BERUPA GARIS PUTUS PUTUS YANG MERUPAKAN TANDA BAHWA PENGUKURAN / PENETAPAN BATAS BELUM DILAKUKAN SECARA SEMPURNA DENGAN SURAT UKUR NO.844/1981 TANGGAL 11 SEPTEMBER 1981 SELUAS 4.880 M?2; KARENA ADANYA PEMEKARAN WILAYAH KOTA PEKANBARU MAKA PADA TANGGAL 4 OKTOBER 1990 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 1987 BERUBAH MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 556 / DESA SIDOMULYO KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU KEMUDIAN ELIANA MENJUAL TANAH SENGKETA TERSEBUT KEPADA SUDARTO BERDASARKAN AKTA JUAL BELI PPAT TAJIB RAHARDJO, SH, NO.1467/254/TAMPAN/1990 TGL 5 OKTOBER 1990 SHM NO.556/ SIDOMULYO TERSEBUT DIBALIK NAMA KEPADA SUDARTO KARENA ADANYA ADA PEMEKARAN WILAYAH SHM TERSEBUT DIUBAH MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO.2374/ TENGKERANG, KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU PADA TANGGAL 11 JULI 1995 DAN KEMUDIAN DILAKUKAN PENGGANTIAN BLANKO SERTIPIKAT YANG SEBELUMNYA TELAH DILAKUKAN PENGUKURAN DAN BERDASARKAN PENGUKURAN ULANG TERSEBUT MAKA DITERBITKAN SURAT UKUR NO.3074/1995 TANGGAL 27 JUNI 1995 DENGAN LUAS 3.930 M?2; KEMUDIAN SUDARTO MENJUAL TANAH SENGKETA TERSEBUT KEPADA SUTANTO BERDASARKAN AKTA JUAL BELI ANTARA SUDARTO (PENJUAL) DAN SUTANTO (PEMBELI) DIHADAPAN PPAT FERY BAKTI, SH, TGL 8 DESEMBER 1995 NO.428/BR-171/1995 IZIN KAKAN PERTANAHAN KOTAMADYA PEKANBARU TGL. 14 DESEMBER 1995 KEMUDIAN SHM NO.2374 AN. SUDARTO DIDAFTAR BALIK NAMA KEPADA SUTANTO KEMUDIAN SUTANTO MENJUAL TANAH SENGKETA TERSEBUT KEPADA HALIM HERIANTO (PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT) PADA TANGGAL 29 NOPEMBER 2000 BERDASARKAN AKTA JUAL BELI PPAT FRANSISCUS DJOENARDI, SH, KEMUDIAN SHM NO.2374 ATAS NAMA SUTANTO DIBALIK NAMA KEPADA HALIM HERIANTO, KEMUDIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKABARU NO.4 TAHUN 2003 SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 2374/ TENGKERANG, KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU DIRUBAH MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK NO.971/ TENGKERANG BARAT, KECAMATAN MARPOYAN DAMAI, KOTA PEKANBARU ATAS NAMA HALIM HERIANTO DENGAN OBJEK TANAH SELUAS 3.930 M?2; DAN BATAS-BATAS YANG SAMA YAKNI :

• SEBELAH UTARA BERBATAS DENGAN DRS. ABDURAHMAN.
• SEBELAH SELATAN BERBATAS DENGAN YUSDI YUSUF.
• SEBELAH TIMUR BERBATAS DENGAN ANGGOTA DPRD.
• SEBELAH BARAT BERBATAS DENGAN JALAN PEMBANGUNAN/SEKARANG JALAN ARENGKA I/SUKARNO HATTA.
  1. MENYATAKAN SAH SECARA HUKUM KWITANSI PEMBAYARAN TANGGAL 7 SEPTEMBER 1990 DAN KWITANSI PEMBAYARAN TANGGAL 11 SEPTEMBER 1990 YANG DITANDATANGANI TERGUGAT I;
  2. MENYATAKAN SAH SECARA HUKUM AKTA JUAL BELI NO. 1467/254/TAMPAN/1990 TANGGAL 05 OKTOBER 1990;
  3. MENYATAKAN SAH SECARA HUKUM AKTA JUAL BELI NO. 428/BR-171/1995 TANGGAL 8 DESEMBER 1995;
  4. MENYATAKAN SAH SECARA HUKUM AKTA JUAL BELI NO. 828/135/B. RAYA/2000 TANGGAL 2 OKTOBER 2000;

1. MENYATAKAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT (BUITEN EFFECT STELLEN) PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR : 125/PDT.G/2013/PN.PBR TANGGAL 6 DESEMBER 2013 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI RIAU NOMOR : 74/PDT/2014/PTR TANGGAL 16 JUNI 2014 JO. PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR : 1226 K/PDT/2015 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2015 JO. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR : 368 PK/PDT/2018 TANGGAL 23 MEI 2018 DENGAN ADANYA PUTUSAN PIDANA NOMOR : 677/PID.B/2019/PN.PBR TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NOMOR: 485/PID/2019/PT.PBR TANGGAL 17 DESEMBER 2019 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 421.K/PID/2020 TANGGAL 23 APRIL 2020;
2. MENYATAKAN SAH SECARA HUKUM TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. MENGHUKUM TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I DAN ATAU SIAPAPUN YANG MENERIMA HAK DARI TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I UNTUK MENGEMBALIKAN DAN ATAU MENYERAHKAN TANAH OBJEK PERKARA SERTIFIKAT HAK MILIK NO.971/ TENGKERANG BARAT, KECAMATAN MARPOYAN DAMAI, KOTA PEKANBARU ATAS NAMA HALIM HERIANTO DENGAN OBJEK TANAH SELUAS 3.930 M?2; DAN BATAS-BATAS YANG SAMA YAKNI :

• SEBELAH UTARA BERBATAS DENGAN DRS. ABDURAHMAN.
• SEBELAH SELATAN BERBATAS DENGAN YUSDI YUSUF.
• SEBELAH TIMUR BERBATAS DENGAN ANGGOTA DPRD.
• SEBELAH BARAT BERBATAS DENGAN JALAN PEMBANGUNAN/SEKARANG JALAN ARENGKA I/SUKARNO HATTA.

KEPADA PENGGUGAT DALAM KEADAAN BAIK, KOSONG DAN TIDAK DIBEBANI DENGAN HAK APAPUN;

1. MENGHUKUM TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II DAN TERBANDING III SEMULA TERGUGAT III SERTA SIAPAPUN YANG MENERIMA HAK DARI TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I UNTUK MEMATUHI ISI PUTUSAN DALAM PERKARA INI;
2. MENOLAK GUGATAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT SELEBIHNYA;
3. MENGHUKUM TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP. 150.000,00 (SERATUS LIMA PULUHRIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Penggugat;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 16 Juni 2021, yang dibanding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 743 / Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama Eliana dengan gambar Surat Ukur berupa garis putus putus yang merupakan tanda bahwa pengukuran / penetapan batas belum dilakukan secara sempurna dengan Surat Ukur No.844/1981 tanggal 11 September 1981 seluas 4.880 M?2; karena adanya pemekaran wilayah Kota Pekanbaru maka pada tanggal 4 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 556 / Desa Sidomulyo Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru kemudian Eliana menjual tanah sengketa tersebut kepada Sudarto berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Tajib Rahardjo, SH, No.1467/254/Tampan/1990 tgl 5 Oktober 1990 SHM No.556/ Sidomulyo tersebut dibalik nama kepada Sudarto karena adanya ada pemekaran wilayah SHM tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2374/ Tengkerang, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Juli 1995 dan kemudian dilakukan penggantian blanko Sertipikat yang sebelumnya telah dilakukan pengukuran dan berdasarkan pengukuran ulang tersebut maka diterbitkan Surat Ukur No.3074/1995 tanggal 27 Juni 1995 dengan luas 3.930 M?2; kemudian Sudarto menjual tanah sengketa tersebut kepada Sutanto berdasarkan Akta Jual Beli antara Sudarto (penjual) dan Sutanto (pembeli) dihadapan PPAT Fery Bakti, SH, tgl 8 Desember 1995 No.428/BR-171/1995 Izin Kakan Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tgl. 14 Desember 1995 kemudian SHM No.2374 an. Sudarto didaftar balik nama kepada Sutanto kemudian Sutanto menjual tanah sengketa tersebut kepada Halim Herianto (Pembanding semula Penggugat) pada tanggal 29 Nopember 2000 berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Fransiscus Djoenardi, SH, kemudian SHM No.2374 atas nama Sutanto dibalik nama kepada Halim Herianto, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekabaru No.4 Tahun 2003 Sertifikat Hak Milik No. 2374/ Tengkerang, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.971/ Tengkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru atas nama Halim Herianto dengan objek tanah seluas 3.930 M?2; dan batas-batas yang sama yakni :

• Sebelah Utara berbatas dengan Drs. Abdurahman.
• Sebelah Selatan berbatas dengan Yusdi Yusuf.
• Sebelah Timur berbatas dengan Anggota DPRD.
• Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pembangunan/sekarang Jalan Arengka I/Sukarno Hatta.
  1. Menyatakan sah secara hukum kwitansi pembayaran tanggal 7 September 1990 dan kwitansi pembayaran tanggal 11 September 1990 yang ditandatangani Tergugat I;
  2. Menyatakan sah secara hukum Akta Jual Beli No. 1467/254/Tampan/1990 tanggal 05 Oktober 1990;
  3. Menyatakan sah secara hukum Akta Jual Beli No. 428/BR-171/1995 tanggal 8 Desember 1995;
  4. Menyatakan sah secara hukum Akta Jual Beli No. 828/135/B. Raya/2000 tanggal 2 Oktober 2000;

1. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (buiten effect stellen) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 125/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 74/PDT/2014/PTR tanggal 16 Juni 2014 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1226 K/PDT/2015 tanggal 21 September 2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor : 368 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018 dengan adanya Putusan Pidana Nomor : 677/Pid.B/2019/PN.PBR tanggal 26 September 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 485/Pid/2019/PT.PBR tanggal 17 Desember 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 421.K/Pid/2020 tanggal 23 April 2020;
2. Menyatakan sah secara hukum Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan atau siapapun yang menerima hak dari Terbanding I semula Tergugat I untuk mengembalikan dan atau menyerahkan tanah objek perkara Sertifikat Hak Milik No.971/ Tengkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru atas nama Halim Herianto dengan objek tanah seluas 3.930 M?2; dan batas-batas yang sama yakni :

• Sebelah Utara berbatas dengan Drs. Abdurahman.
• Sebelah Selatan berbatas dengan Yusdi Yusuf.
• Sebelah Timur berbatas dengan Anggota DPRD.
• Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pembangunan/sekarang Jalan Arengka I/Sukarno Hatta.

kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tidak dibebani dengan hak apapun;

1. Menghukum Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III serta siapapun yang menerima hak dari Terbanding I semula Tergugat I untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
2. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya;
3. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);