Putusan PT PADANG
226/PDT/2021/PT PDG

Putusan PT PADANG Nomor 226/PDT/2021/PT PDG
Tanggal 5 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : KAINI
Pembanding/Penggugat II : YULIASMI
Pembanding/Penggugat III : YULIANIS
Terbanding/Tergugat III : Ermawati
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
Terbanding/Tergugat V : Gubernur Sumatera Barat cq Bupati Padang Pariaman
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq Kepala Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat
Terbanding/Tergugat VII : Direktur PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Jalan Tol Padang Pekanbaru
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin- Lubuk Alung – Padang

M E N G A D I L I:

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT;

2. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARIAMAN TANGGAL 30 JULI 2021 NOMOR 76/PDT.G/2020/PN PMN, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

3. MENGHUKUM PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 30 Juli 2021 Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn, yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);