1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1453 K/Pdt.Sus-PHI/2021

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1453 K/Pdt.Sus-PHI/2021
    Tanggal 23 Nopember 2021 — PT PUNCAK PRIMA LESTARI PANGKALPINANG VS SRI MULYATI
    Nomor 1453 K/Pdt.Sus-PHI/2021
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2021
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Sudrajad Dimyati
    Hakim Anggota Sugiyanto, Achmad Jaka Mirdinata
    Panitera Elly Tri Pangestuti
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT PUNCAK PRIMA LESTARI PANGKALPINANG tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pgp tanggal 11 Mei 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak 11 Mei 2021;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), upah yang belum diterima selama 3 (tiga) bulan dirumahkan dan kekurangan THR Tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut: Uang Pesangon = 1 x 9 x Rp3.230.023,00 =Rp29.070.207,00UPMK = 8 x Rp3.230.023,00 =Rp25.840.184,00Upah Belum Diterima= 3 x Rp3.230.023,00 =Rp 9.690.069,00Kekurangan THR Tahun 2020= Rp3.230.023,00 ? Rp2.000.000,00 =Rp 1.230.023,00+Jumlah yang harus dibayar Tergugat sejumlah =Rp65.830.483,00(enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada negara;
    Tanggal Musyawarah 23 Nopember 2021
    Tanggal Dibacakan 23 Nopember 2021
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


90
68