Putusan PN PEKANBARU
39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr

Putusan PN PEKANBARU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 17 Januari 2022 — Penuntut Umum:
Anrio Putra SH MH
Terdakwa:
Edi Maskor Als Edi Bin A. Rahman

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EDI MASKOR Als EDI Bin A. RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EDI MASKOR Als EDI Bin A. RAHMAN telah terbukti secara Sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang ? Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Slip Bukti Setoran Bank Riaukepri Nomor Rekening 1120200039 atas nama Alokasi Dana Desa Merbau sebesar Rp.650.000.000.-(enam ratus lima puluh juta rupiah). Disetorkan oleh EDI MASKOR tanggal 23 Maret 2021;
2. 1 (satu) Bundel APBDes Murni Desa Merbau Tahun Anggaran 2018;
3. 1 (satu) Bundel APBDes Perubahan Desa Merbau Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2018;
5. 1 (satu) Bundel Proposal Bantuan Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2018;
6. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Merbau Nomor 1 Tahun 1999 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
7. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Tahap I (satu) Dana Desa (DD) Desa Merbau Tahun Anggaran 2018;
8. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Tahap II (dua) Dana Desa (DD) Desa Merbau Tahun Anggaran 2018;
9. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Tahap III (tiga) Dana Desa (DD) Desa Merbau Tahun Anggaran 2018;
10. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Tahap I (satu) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Merbau Tahun Anggaran 2018;
11. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Tahap II (dua) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Merbau Tahun Anggaran 2018;
12. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Bank Riaukepri An. Alokasi Dana Desa Merbau, Nomor Rekening 11-20-20003-9 Periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
13. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum ? Tunai Desa Merbau Tahun Anggaran 2018;
14. 1 (satu) Rangkap Surat Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.141/PEM/702/2015, tanggal 30 Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan EDI MASKOR Sebagai Kepala Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Periode 2015 ? 2021;
15. 1 (satu) rangkap Surat Rekapitulasi permohonan penyaluran DD Tahun 2018 Tahap I Periode 6 Nomor: 140/DPMD-Pemdes/2018/243, tanggal 11 Mei 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan;
16. 1 (satu) rangkap Surat Rekapitulasi permohonan penyaluran DD Tahun 2018 Tahap II Periode 1 Nomor: 140/DPMD-Pemdes/2018/331, tanggal 03 Juli 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan;
17. 1 (satu) rangkap Surat Rekapitulasi permohonan penyaluran DD Tahun 2018 Tahap III Periode 1 Nomor: 140/DPMD-Pemdes/2018/785, tanggal 09 November 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan;
18. 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Nomor: 412/QEU/BNT/V/2018/101 tanggal 14 Mei 2018. dari Camat Bunut kepada Bupati Pelalawan Cq. DPMD Kabupaten Pelalawan;
19. 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran DD Tahap III Tahun 2018 Nomor: 412/PEM-BNT/XI/2018/223, tanggal 12 November 2018 dari Camat Bunut kepada Bupati Pelalawan Cq. Kepala DPMD Kabupaten Pelalawan;
20. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
21. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Merbau Nomor: Kpts.141/PEM/2018/001, tanggal 3 Januari 2018 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Merbau Lestari Desa Merbau Kecamatan Bunut Periode 2018 sampai 2020;
22. 1 (satu) rangkap laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perSumber Dana Desa Merbau Tahun Anggaran 2017;
23. 1 (satu) rangkap laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perSumber Dana Desa Merbau Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan Kepada Pemerintahan Desa Merbau Melalui Sekretaris Desa Merbau.

1. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka / DP Mobil L300 BM 9551 DH;
2. 1 (satu) lembar over kredit mobil Colt Diesel BM 9718 TU;
3. 1 (satu) lembar kwintasi DP pembelian mobil Colt Diesel BM 8410 GU;

1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck warna kuning BA 8410 GU, Nomor Mesin : 4D34TH54378, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK071306. Beserta STNK An. PONIMIN;
2. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9718 TU, Nomor Mesin : 4D34T-GX6024, Nomor Rangka : MHMFE74P4BK055570. Beserta STNK. An.CV ANDIKA PUTRA PERDANA;
3. 1 (satu) Unit Mobil L-300 Pick-Up warna hitam BM 9551 DH, Nomor Mesin 4D56C-G07441, Nomor Rangka : MHML0PU39BK079178. An.IRDONI Beserta STNK An. IRDONI.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

1. Uang sebesar Rp.573.022.000,00 (Lima ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah), yang berada di Rekening Titipan Kejaksaan Negeri Pelalawan;

Disetorkan Ke Kas Negara yang Diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara.

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);