Putusan PN KUTAI BARAT
73/Pdt.G/2021/PN Sdw

Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw
Tanggal 25 Januari 2022 —Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Anthon Pranata Situmorang tanggal 03 Mei 2017 dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kutai Barat Tanggal, 08 Mei 2017 dengan Akta Perkawinan No. 6407-KW-15052017-0018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak atas nama Dean Arya Pasaribu hasil perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LU-13022018-0001 atas nama Dean Arya Pasaribu yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat tanggal 15 Februari 2018 tetap pada penguasaan dan pengasuhan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandung;
4. Mewajibkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepertiga gajinya untuk Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kecuali Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menikah kembali dan sepertiga gajinya untuk Dean Arya Pasaribu anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;