1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MOJOKERTO
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PN MOJOKERTO
18/Pdt.G/2020/PN Mjk

    Putusan PN MOJOKERTO Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Mjk
    Tanggal 21 Januari 2021 — -ABDUL ROUF -ASFIYAH -ERRI DEDI SETIAWAN -DJATINING TJAHYANI, SH -DJUSITA ROSA ULINDA, SH., Mkn -PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cq. KANTOR CABANG MOJOKERTO -KPKNL SIDOARJO -SUPARDON -BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MOJOKERTO
    Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Mjk
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci
    Tahun 2021
    Tanggal Register 27 Februari 2020
    Lembaga Peradilan PN MOJOKERTO
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Andi Naimmi Masrura Arifin
    Hakim Anggota Bambang Supriyono, Sh Juply S Pansariang
    Panitera Mokhamad Alwi Fauzi
    Amar Kabul
    Catatan Amar M E N G A D I L IDALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI- Menolak Eksepsi Tergugat VI Konvensi;DALAM POKOK PERKARA- Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi;DALAM REKONVENSI1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;2) Menyatakan sah dan benar Kepemilikan Penggugat Rekonpensi atas tanah dan bangunan obyek sengketa yang diperoleh melalui Lelang berdasar Risalah Lelang Nomor: 401/46/2018, tanggal 27 April 2018;3) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 285 Surat Ukur tanggal 19 Agustus 1975, nomor 123, luas 280 m, atas nama pemegang Hak SUPARDON;4) Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;5) Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dari segenap penghuni dan barang-barang Para Tergugat Rekonvensi;6) Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.113.000,00 (empat juta seratus tiga belas ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 21 Desember 2020
    Tanggal Dibacakan 21 Januari 2021
    Kaidah —
    Abstrak


141
61