Putusan PN BANDA ACEH
41/Pdt.G/2021/PN Bna

Putusan PN BANDA ACEH Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bna
Tanggal 25 Januari 2022 — Penggugat:
MUHAMMAD SYUKUR (CV HUSNA PERTIWI )
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq.Gubernur Aceh, Cq. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Aceh, Cq. Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Aceh.
2.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Aceh, Cq. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Aceh.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat tidak menyelesaikan dokumen pembayaran dan tidak melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp. 187.660.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah perbuatan wanprestasi atas klausula Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Perusahaan Penggugat Nomor: 027/5019 tanggal 17 September 2018 yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;
3. Menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Perusahaan Penggugat Nomor:027/5019 tanggal 17 September 2018 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair Gedung Rawat Jalan Lantai Tiga Tahap III dengan nilai pekerjaan Rp.187.660.000.-(seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Para Tergugat dengan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan nilai Pekerjaan Pengadaan Meubelair Gedung Rawat Jalan Lantai Tiga Tahap III yang telah Penggugat selesaikan 100% (seratus persen) seluruhnya Rp. 187.660.000.-(seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen), adalah sah secara hukum dan mengikat Para Tergugat dan wajib menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 187.660.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dalam Anggaran Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit Jiwa Tahun Anggaran 2021 atau Tahun Anggaran 2022 dan/atau Tahun Anggaran berikutnya guna membayar prestasi pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/5019 tanggal 17 September 2018 dan telah digunakan oleh Tergugat I dan II;
6. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 187.660.000.-(seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)sebagai pembayaran atas hasil pekerjaan Penggugat yang di perintahkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Perusahaan Penggugat Nomor: 027/5019 tanggal 17 September 2018;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);