Putusan PN MEDAN
3064/Pid.B/2021/PN Mdn

Putusan PN MEDAN Nomor 3064/Pid.B/2021/PN Mdn
Tanggal 25 Januari 2022 —Penuntut Umum:
RANDI H.T SH
Terdakwa:
EKO WIJI SANTOSO

1. Menyatakan terdakwa Eko Wiji Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penipuan? sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Eko Wiji Santoso dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek No. BB 750528 senilai Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah).
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Maret 2021.
1 (satu) lembar fotocopy Surat Provisional Report Of Barge Draft Survei (surat bongkar barang).
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akte Pendirian PT. Kelinci Karya Sampoerna No. 13 yang dibuat oleh AFFIN, SH selaku Notartis Pekanbaru, Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-23082.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan telah dilakukan perubahan akte pendirian sesuai dengan Akte Berita Acara Rapat umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kelinci Karya Sampoerna No. 61 tanggal 23 Juli 2019 yang di buat oleh SUHENDRO SAPUTRA, SH, M.Kn selaku Notaris Deli Serdang.
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hitam Nasional (DHN) atas nama EKO WIJI SANTOSO.
1 (satu) lembar fotocopy resi pengiriman barang berupa cek dari EKO WIJI SANTOSO kepada JOHNSON HARTAWAN dengan menggunakan jasa pengiriman JNE.
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Batubara No. 003 / X / KPB-KKS / 2020 tanggal 26 Oktober 2020 antara PT. Kerinci Karya Sampoerna (KKS) dengan dengan Cv. Karya Putra Bersama (KPB).
1 (satu) lembar fotocopy legalisir RUPS PT. Kelinci Karya Sampoerna tanggal 31 Mei 2021.
Terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).