1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MEDAN
  4. Pidana Khusus

Putusan PN MEDAN
75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

    Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
    Tanggal 4 Februari 2022 — Penuntut Umum:
    ROBERTSON,SH,MH
    Terdakwa:
    H. WILDAN ASWAN TANJUNG
    Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2022
    Tanggal Register 29 September 2021
    Lembaga Peradilan PN MEDAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Saut Maruli Tua Pasaribu
    Hakim Anggota Hakim Anggota Gustap Paiyan Maringan Marpaung, Mhbr Hakim Anggota Ibnu Kholik
    Panitera Panitera Pengganti: Parlin Halomoan Hrp
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa H. WILDAN ASWAN TANJUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa H. WILDAN ASWAN TANJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT? sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
    4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
    5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    7. Menetapkan barang bukti berupa :

    1

    Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 84.C Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

    2

    Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 42 Tahun 2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

    3

    Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 33 Tahun 2016 tanggal 05 September 2016 tentang Pembatalan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 42 Tahun 2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

    4

    Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 900 / 913 / DPPKAD / 2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.

    5

    Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2013.

    6

    Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2014.

    7

    Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2015.

    8

    Daftar Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2013.

    9

    Daftar Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2014.

    10

    Daftar Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015.

    11

    Dokumen pembayaran Insentif dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2013.

    12

    Dokumen pembayaran Insentif dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2014.

    13

    Dokumen pembayaran Insentif dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2015.

    14

    Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/01/DPPKAD/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan APBD Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2013.

    15

    Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/01/DPPKAD/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2014.

    16

    Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/01/DPPKAD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Labuhanbatu SelatanT.A. 2015.

    17

    Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/785/DPPKAD/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    18

    Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/1471/DPPKAD/2015 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan.

    19

    Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 267 Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2013.

    20

    Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/309/DPPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2014.

    21

    Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/02/DPPKAD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2015.

    22

    Rekening Koran Giro, nomor rekening 212 01.02.000009-0 atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 25 Nopember 2013 s.d. 31 Desember 2013.

    23

    Rekening Koran Giro, nomor rekening 212 01.02.000009-0 atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 25 Desember 2014 s.d. 31 Desember 2014.

    24

    Rekening Koran Giro, nomor rekening 212 01.02.000009-0 atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 08 Desember 2015 s.d. 15 Desember 2015.

    25

    Buku Besar Pembantu periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2013, nama rekening Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    26

    Buku Besar Pembantu periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2014, nama rekening Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    27

    Buku Besar Pembantu periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2015, nama rekening Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan.

    28

    Surat Setoran Pajak (SSP) dan 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran PPh pasal 21 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan Tahun 2013.

    29

    Surat Setoran Pajak (SSP) dan 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran PPh pasal 21 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan Tahun 2014.

    30

    Surat Setoran Pajak (SSP) dan 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak atas pembayaran PPh pasal 21 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan Tahun 2015.

    31

    Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/03/DPPKAD/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penghunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2013.

    32

    Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/307/DPPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penghunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2014.

    33

    Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/04/DPPKAD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2015.

    34

    Rekening Koran Giro, nomor rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013.

    35

    Rekening Koran Giro, nomor rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014.

    36

    Rekening Koran Giro, nomor rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan Tahun 2015.

    37

    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-60 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentangPemberhentianPenjabatBupatiLabuhanbatu Selatan dan PengesahanPengangkatanBupatiLabuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

    38

    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-61 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentangPengesahanPengangkatan Wakil BupatiLabuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

    39

    Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/ 32 /DPPKAD/2013 tanggal 02 Januari2013 tentangPenunjukanPejabatPenatausahaanKeuanganSatuanKerjaPerangkat Daerah (PPK-SKPD) DinasPendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah TahunAnggaran 2013.

    40

    Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/ 155 /DPPKAD/2015 tanggal 22 Januari2015 tentangPenunjukanPejabatPenatausahaanKeuanganSatuanKerjaPerangkat Daerah (PPK-SKPD) DinasPendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah TahunAnggaran 2015.

    41

    Slip ?Tanda Penerimaan? Bank Sumut

    42

    Rekening Koran Giro, nomor rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait pengembalianinsentif pada tahun 2016

    43

    Rekening Koran Giro, nomor rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait pengembalianinsentif pada tahun 2019

    44

    Surat PerintahBupatiLabuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/1165/BKD/II/2013 tentangpenunjukkan MARAHALIM HARAHAP, S.SossebagaiPelaksanaTugasKepalaDinasPendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah KabupatenLabuhanbatu Selatan

    45

    Petikan Keputusan BupatiLabuhanbatu Selatan Nomor : 800/146/BKD/II/2014 tanggal 29 April 2014 tentangpengangkatan MARAHALIM HARAHAP, S.SossebagaiKepalaDinasPendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah KabupatenLabuhanbatu Selatan

    46

    Petikan Keputusan BupatiLabuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/229/BKD/II/2013 tanggal 18 September 2013 tentangpengangkatan SALATIELI LAOLI sebagaiKepalaBidangPendapatan pada DinasPendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah KabupatenLabuhanbatu Selatan

    TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

    1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 4 Februari 2022
    Tanggal Dibacakan 4 Februari 2022
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


276
187