1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTTUN MAKASSAR
  4. TUN

Putusan PTTUN MAKASSAR
203/B/2021/PT.TUN.MKS

    Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 203/B/2021/PT.TUN.MKS
    Tanggal 26 Januari 2022 —Pembanding/Tergugat I : Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Cq.Direktur Jenderal Bina Marga, Cq.Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke, Cq.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Papua (Merauke), Cq.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Papua (Merauke).
    Pembanding/Tergugat II : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 26 BM21, BP2JK Wilayah Papua
    Terbanding/Penggugat : PT. Trikora Cipta Jaya
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. MADIRI AGUNG PAPUA
    Nomor 203/B/2021/PT.TUN.MKS
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi TUN
    TUN Tender
    Kata Kunci Tender
    Tahun 2022
    Tanggal Register 21 Desember 2021
    Lembaga Peradilan PTTUN MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PTTUN
    Hakim Ketua H.iswan Herwin
    Hakim Anggota Brh.andri Mosepa, Bonnyarti Kala Lande
    Panitera Hernawati Syamsuddin
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya
    M E N G A D I L I:
    1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI TERGUGAT I/PEMBANDING I DAN TERGUGAT II/PEMBANDING II;
    2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA NOMOR: 25/G/2021/PTUN.JPR TANGGAL 3 NOVEMBER 2021 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;
    MENGADILI SENDIRI:
    1. MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT/TERBANDING I TIDAK DITERIMA;
    2. MENGHUKUM PENGGUGAT/TERBANDING I UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM PERKARA TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP. 250.000 (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).
    Catatan Amar
    M E N G A D I L I:
    1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II;
    2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 25/G/2021/PTUN.JPR tanggal 3 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
    MENGADILI SENDIRI:
    1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding I tidak diterima;
    2. Menghukum Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam perkara tingkat banding sejumlah Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
    Tanggal Musyawarah 26 Januari 2022
    Tanggal Dibacakan 26 Januari 2022
    Kaidah —
    Abstrak


182
113