Putusan PN GORONTALO
65/Pdt.G/2021/PN Gto

Putusan PN GORONTALO Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Gto
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat:
1.Sufri Lamadlauw
2.Fatrah Lamadlauw
Tergugat:
1.Mien Th. Lamadlauw Alias Samin
2.Pemerintah RI, Cq Mentri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Provinsi Gorontalo Cq. Walikota Gorontalo

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Para Penggugat Adalah Ahli waris yang sah
   berdasarkan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Limboto No. 185/1988
   tanggal 8 Februari 1989;
4. Menyatakan Menurut Hukum tanah Obyek Sengketa yakni sebidang Tanah Kintal
   dikampung Paguyaman /kota Utara namun karena sudah dimekarkan menjadi Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo menurut gambar Pada Budel Opname komisi N0. 83 seluas kurang lebih 3786,25 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut;

• Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Maliki Djula dan Kune sekarang Hj.Nasir Djunaedi dan Ibrahim Hulalata;
• Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Kune, Sune Hulalata sekarang Pekuburun keluarga Tangkudung, Man Hulalata, Ibrahim Hulalata dan Agus
  Eko Suhartono;
• Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Mohamad Niode sekarang Agus Eko Suhartono;
• Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Parit/saluran air sekarang Parit/saluran air, jalan madura;

Adalah milik Alm. Benny Lamadlauw yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

5. Menyatakan menurut Hukum Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan di
bantu oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang telah Menguasai Obyek sengketa sekaligus Memohon Penerbitan Sertifikat kepada Tergugat VI adalah Tidak Sah dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III tidak memiliki Hak Atas Tanah Obyek Sengketa;

7. Menyatakan secara hukum Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Sah dan Berharga;

8. Menyatakan secara Hukum seluruh perbuatan penerbitan surat-surat keputusan, surat pernyataan, Akta Jual Beli, sertifikat-sertifikat ataupun surat lain apa saja yang
menyangkut peralihan hak atas Objek Sengketa tersebut adalah tidak Berkekuatan Hukum Mengikat,

9. Menghukum Tergugat II atau Tergugat III dan/atau siapapun yang mendapatkan hak untuk itu untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

10. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan dan membongkar
bangunan Kantor dan Fasilitasnya yang berdiri diatas tanah Obyek Sengketa secara suka rela atau dengan bantuan Alat Berat dan Alat Negara (POLRI);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

12. Menolak guagatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;