Putusan PN DENPASAR
557/Pdt.G/2021/PN Dps

Putusan PN DENPASAR Nomor 557/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 9 Maret 2022 — Penggugat:
1.I Gede Gunadi
2.Drs. Ketut Gede Arimbawa
3.I Ketut Gede Putrajaya SH
4.Made Gede Ghorayusa Tanaya
Tergugat:
Siti Poniah
Turut Tergugat:
Kantor ATR/Badan Pertanahan (BPN) Kota Denpasar
Intervensi:
Abdul Gafur

MENGADILI:

DALAM PERKARA POKOK

DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan provisi para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sawah yang dimiliki oleh I Suberata (Alm) atau juga disebut sebagai I MADE SUBERATA (Alm) semasa hidupnya yang dulunya sesuai dengan data-data Ipeda & SPPT sebagai berikut :

I. Sebidang Tanah dengan identitas :

• Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 400 atas nama I Suberata, Alamat Bandjar Titih Desa Subak Kerdung, Nomer 112, Kecamatan Denpasar Barat, Kawedanan Pasedahan Yeh Mertagangga Kabupaten Dati II Badung Provinsi Dati I Bali yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Denpasar tertanggal 23 Nopember 1978 dengan Nomer Blok 12, Kelas Desa I luas tanah 0.600 Ha.
• SPPT PBB NOP 51.71.010.002.013-0066.0 atas Bukti Merajan Saunggaling seluas 6.000 M² letak KO Pertanian Ds. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, yang mana batas-batas tanahnya ditandai :
• Sebelah Utara : Tanah Sawah milik orang lain;
• Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik orang lain;
• Sebelah Barat : Jalan Pulau Bungin IX/Kali Kecil;
• Sebelah Timur : Parit/Tanah milik orang lain;

Adalah tanah peninggalan dari oleh I Suberata (Alm) atau juga disebut sebagai I Suberata (Alm) atau juga disebut sebagai adalah sebagai pemilik Sah yang berhak atas tanah tersebut;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat yang telah dengan sengaja dan melawan hukum yaitu tanpa alas hak kepemilikan dan tanpa seijin/tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat selaku Para Ahli Waris dari I Suberata (Alm) atau juga disebut sebagai I MADE SUBERATA (Alm) yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas Tanah Obyek Sengketa melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) kepada Turut Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan kembali Tanah Obyek Sengketa dalam keadaan lasia kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan sebagai pihak yang berwajib untuk itu;

5. Menghukum Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Denpasar Provinsi Bali/Turut Tergugat untuk menolak atau tidak melanjutkan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Tanah Obyek Sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat selain permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang nantinya diajukan oleh Para Penggugat;

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

DALAM PERKARA INTERVENSI

1. Menolak gugatan intervensi Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;