1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PATI
  4. Perdata
  5. Permohonan

Putusan PN PATI
35/Pdt.P/2022/PN Pti

    Putusan PN PATI Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Pti
    Tanggal 24 Maret 2022 —1.BUDIYONO 2.MIFTA RIZKA
    Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Pti
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Permohonan
    Kata Kunci
    Tahun 2022
    Tanggal Register 8 Maret 2022
    Lembaga Peradilan PN PATI
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum
    Panitera Ramanto
    Amar Kabul
    Catatan Amar M E N E T A P K A N1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan amar;2.Menetapkan secara hukum nama anak yang tercantum dalam Akta kelahiran nomor 3318-LU-12032018-0030 tanggal 13 Maret 2018 tertulis AKMAL FALAH HARIRI anak kedua laki-laki dari ayah BUDIYONO dan ibu MIFTA RIZKA diganti menjadi MUHAMMAD AKMAL FALAH anak kedua laki laki dari ayah BUDIYONO dan ibu MIFTA RIZKA;3.Menetapkan secara hukum nama anak yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 3318182103120003 tanggal 19 Januari 2019, semula tertulis nama AKMAL FALAH HARIRI, lahir di Pati 02 Februari 2018 diganti menjadi MUHAMMAD AKMAL FALAH lahir di Pati, 02 Februari 2018;4.Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dengan memberikan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-12032018-0030 tanggal 13 Maret 2018 atas nama AKMAL FALAH HARIRI diganti menjadi Muhammad Akmal Falah serta menerbitkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Budiyono dengan mengganti nama anak kedua Para Pemohon dari Akmal Falah Hariri menjadi Muhammad Akmal Falah;5.Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 24 Maret 2022
    Tanggal Dibacakan 24 Maret 2022
    Kaidah Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
    Abstrak


20
18