Putusan PT MAKASSAR
61/PDT/2022/PT MKS

Putusan PT MAKASSAR Nomor 61/PDT/2022/PT MKS
Tanggal 12 April 2022 — Pembanding/Tergugat I : Muh. Amir. K Alias Haedar Diwakili Oleh : HASNUR, S.H
Pembanding/Tergugat II : Mutrika Binti Hj. Aspiah Diwakili Oleh : HASNUR, S.H
Pembanding/Tergugat IV : Kasmuddin Bin Sulung Diwakili Oleh : HASNUR, S.H
Terbanding/Penggugat : Fatahuddin Bin Marjuni
Turut Terbanding/Tergugat III : MASNI Alias MAMA RISKA

MENGADILI

- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I, II DAN IV TERSEBUT.

- MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2021, NOMOR 7/PDT.G/2021/PN PKY YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT DENGAN PERBAIKAN PADA DIKTUM PUTUSAN SEHINGGA SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

DALAM EKSEPSI

• MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT IV UNTUK SELURUHNYA;

DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN.
2. MENYATAKAN PENGGUGAT SEBAGAI SALAH SATU AHLI WARIS DARI MARJUNI (ALMARHUM) DAN NURIPA S. (ALMARHUMAH).
3. MENYATAKAN SAH DAN MENGIKAT TERHADAP SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR: 590/12/DPIV/94 DESA/KELURAHAN PASANGKAYU, KECAMATAN PASANGKAYU, YANG DIBUAT/DITERBITKAN OLEH KEPALA DESA PASANGKAYU, SALMUDDIN PADA TANGGAL 19 APRIL 1994 DAN DIKETAHUI/DIKUATKAN OLEH CAMAT PASANGKAYU SATRUDDIN, BA NIP: 580 009 332.- DALAM NO. REG. 532/ 396/ IX/ KP. TANGGAL 7-9-1994, ATAS NAMA NURIPA S.
4. MENYATAKAN OBJEK SENGKETA BERUPA BIDANG TANAH YANG DAHULUNYA TERLETAK DI DUSUN LABUANG DESA PASANGKAYU, KECAMATAN PASANGKAYU, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAMUJU, PROVINSI SULAWESI SELATAN, SEKARANG JALAN ANDI DEPU, KELURAHAN PASANGKAYU, KECAMATAN PASANGKAYU DENGAN BATAS-BATAS TANAH:

ADALAH MILIK ORANG TUA PENGGUGAT;

1. MENYATAKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR: 3862/DESA PASANGKAYU, KECAMATAN PASANGKAYU, KABUPATEN MAMUJU UTARA, TERTANGGAL 4 JUNI 2010, SURAT UKUR NOMOR: 38/PASANGKAYU TANGGAL 13 APRIL 2010, DENGAN LUAS 4.150 M² (EMPAT RIBU SERATUS LIMA PULUH METER PERSEGI) ATAS NAMA PEMEGANG HAK HJ. ASPIAH ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT TERHADAP TANAH OBJEK SENGKETA.
2. MENYATAKAN SEGALA SURAT-SURAT YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV (PARA TERGUGAT) DAN/ATAU SIAPA SAJA TANPA SEPENGETAHUAN DAN PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT DAN SELURUH AHLI WARIS ALMARHUM MARJUNI DAN ALMARHUMAH NURIPA S. SERTA TIDAK BERDASARKAN SURAT KETERANGAN NOMOR: 590/12/DP/IV/94.- DESA/KELURAHAN: PASANGKAYU KECAMATAN: PASANGKAYU, YANG DIBUAT/DIKELUARKAN DAN DITANDATANGANI OLEH KEPALA DESA PASANGKAYU, SALMUDDIN PADA TANGGAL 19 APRIL 1994 DAN DIKETAHUI/ DIKUATKAN OLEH CAMAT PASANGKAYU SATRUDDIN, BA NIP: 580 009 332.- DALAM NO. REG. 532/ 396/ IX/ KP. TANGGAL. 7 9 1994, ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKAT SEPANJANG TERHADAP TANAH OBJEK SENGKETA.
3. MENYATAKAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
4. MENGHUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV UNTUK MENYERAHKAN TANAH OBJEK SENGKETA KEPADA PENGGUGAT DALAM KEADAAN KOSONG DAN BAIK.
5. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA.
6. MENGHUKUM PARA PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I, II DAN IV UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG TIMBUL PADA KEDUA TINGKAT PERADILAN SECARA TANGGUNG RENTENG, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP 150.000,-(SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan IV tersebut.

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 28 Desember 2021, Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pky yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan pada diktum putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Marjuni (Almarhum) dan Nuripa S. (Almarhumah).
3. Menyatakan sah dan mengikat terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/12/DPIV/94 Desa/Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, yang dibuat/diterbitkan oleh Kepala Desa Pasangkayu, Salmuddin pada tanggal 19 April 1994 dan diketahui/dikuatkan oleh Camat Pasangkayu Satruddin, Ba NIP: 580 009 332.- Dalam No. Reg. 532/ 396/ IX/ KP. tanggal 7-9-1994, atas nama Nuripa S.
4. Menyatakan objek sengketa berupa bidang tanah yang dahulunya terletak di Dusun Labuang Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang Jalan Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu dengan batas-batas tanah:

Adalah milik orang tua Penggugat;

1. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3862/Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, tertanggal 4 Juni 2010, Surat Ukur Nomor: 38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010, dengan luas 4.150 M² (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Hj. Aspiah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa.
2. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) dan/atau siapa saja tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dan seluruh Ahli Waris Almarhum Marjuni dan Almarhumah Nuripa S. serta tidak berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 590/12/DP/IV/94.- Desa/Kelurahan: Pasangkayu Kecamatan: Pasangkayu, yang dibuat/dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pasangkayu, Salmuddin pada tanggal 19 April 1994 dan diketahui/ dikuatkan oleh Camat Pasangkayu Satruddin, Ba Nip: 580 009 332.- Dalam No. Reg. 532/ 396/ IX/ KP. Tanggal. 7 ? 9 ? 1994, adalah tidak sah dan tidak mengikat sepanjang terhadap tanah objek sengketa.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);