Putusan PN DENPASAR
30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Putusan PN DENPASAR Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 5 April 2022 — Penuntut Umum:
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
NI NENGAH SUASTINI

1. Menyatakan terdakwa NI NENGAH SUASTINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?korupsi secara bersama-sama,? sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa NI NENGAH SUASTINI oleh karenanya dari dakwaan primair
3. Menyatakan terdakwa NI NENGAH SUASTINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?korupsi secara bersama-sama? sebagaimana dakwaan subsidair
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa NI NENGAH SUASTINI membayar uang pengganti sebesar Rp.84.235.802,00 (Delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua ) yang disetor ke Kas Negara Cq. Kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tuwed, dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 ( dua ) bulan.
6. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
   1. Fotocopy 1 (satu) bundel Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394;
   2. Fotocopy 1 (satu) bundel Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
   3. Fotocopy 4 (empat) bundel Peraturan Daerah Propinsi Bali terkait Lembaga Perkreditan Desa, yang terdiri atas ;