1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAYAPURA
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan PN JAYAPURA
50/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap

    Putusan PN JAYAPURA Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
    Tanggal 17 Januari 2022 —- RONALD REAGEN TAIME (PEMOHON KASASI/TERGUGAT) - PT FREEPORT INDONESIA (TERMOHON KASASI/PENGGUGAT)
    Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI JAYAPURA
    Tahun 2022
    Tanggal Register 19 April 2022
    Lembaga Peradilan PN JAYAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Eddy Soeprayitno S. Putra
    Hakim Anggota Yance Pakaila, Paulus Raiwaki
    Panitera Eka Henny Y. P. F. Suli
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya - KABUL
    Catatan Amar MENGADILI:DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XX Periode 2017-2019 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia EdisiX Periode 2017-2019 (?PKB dan PHI PTFI 2017-2019?), serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 (?PKB dan PHI PTFI 2020-2022?), adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja PT Freeport Indonesia; 3. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan Pertambangan (K3LLP) yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (?PHK?), yakni Bekerja dalam pengaruh alkohol dalam tubuh dengan kandungan 0,08 % BrAC atau lebih,dan melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (57) huruf c PHI PTFI 2017-2019 jo. Pasal 28 ayat (57) huruf c PHI PTFI 2020-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja klaster Ketenagakerjaan Jo. Pasal 36 huruf k dan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;4. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan; 5. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai Dana Pensiun Tergugat sejumlah Rp.37.301.984,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);6. Menghukum Penggugat untuk membayar selisih secara tunai hak-hak Tergugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang telah diperhitungkan dengan dana pensiun Tergugat sejumlah sebesar Rp. 59.993.667,- (Lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);7. Menghukum Penggugat untuk membayar upah proses tergugat dengan perhitungan upah pokok sebesar Rp. 11.312.700,- (sebelas juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada Tergugat terhitung sejak tanggal gugatan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, yang setiap bulannya 6 x Rp. 11.312.700,- = Rp.67.876.200,- (Enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;8. Menyatakan Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;9. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Negara sejumlah Rp394.000,- (Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 17 Januari 2022
    Tanggal Dibacakan 17 Januari 2022
    Kaidah —
    Abstrak


166
197