Putusan PN JAKARTA SELATAN
397/Pdt.G/1993/PN.JKT.SEL

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 397/Pdt.G/1993/PN.JKT.SEL
Tanggal 27 April 1995 — NY. MARTHA METTY NASIBOE., selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. LAWAN 1. JOHANES LEONARDUS SUHAN WIJAYA ALIAS JOHANES SUHAN alias SUHAN WIJAYA, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. 2. BENNY SYAMSUDDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II. 3. ANTHON SANTON SYARIFUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III. 4. MUHAMAD DJAINI, Sselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV. 5. MUHAMAD SOLEH, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V. 6. SOEHERMAN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI. 7. PT. SACCAKRIDA UCCA TRADING COMPANY, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII. 8. NY. WILLEMEIN EUGENE MAGDALENA NASIBOE ANNEN, Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I. 9. BANK BUMI DAYA, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II. 10. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH VII JAKARTA RAYA cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JAKARTA SELATAN. selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III. 11. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH III (KP3N - JKT), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV. 12. KASIYO, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V. 13. MUJIYO, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI. 14. NAMUD, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII. 15. I. BUDIMAN SITORUS, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat VIII. 16. HERRI, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IX. 17. BRAM, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT X. 18. BAHARUDDIN, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT XI. 19. SATIRI, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT XII. 20. YAYASAN PENDIDIKAN KELUARGA WIDURI, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT XIII. 21. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH KHUSUS IBUKOTA DJAKARTA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN JAKARTA SELATAN., selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT XIV.