Putusan PN SINTANG
1/Pdt.G.S/2022/PN Stg

Putusan PN SINTANG Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Stg
Tanggal 31 Mei 2022 — Penggugat:
REKSI DAHIANG
Tergugat:
FRANSISKUS IJAI

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti surat gugatan Penggugat tanggal 27 Mei 2022 Hakim berkesimpulan duduk perkara antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya jual beli antara Tergugat selaku Penjual kepada Penggugat selaku Pembeli atas ruko (rumah toko) yang telah tercatat dalam tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00081 atas nama BONIFASIA MERICE (istri Tergugat), yang mana atas jual beli tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2020 dan pada saat pembayaran tersebut Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk mengurus pemecahan sertipikat hak milik atas ruko tersebut yang masih menjadi satu dengan tanah dan bangunan milik Penggugat, namun Tergugat tidak juga melaksanakan janjinya tersebut karena Sertipikat Hak Milik Nomor 00081 atas nama BONIFASIA MERICE tersebut dijadikan agunan atas pinjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh Sdr. EVAN TRISNA WIJAYA (anak Tergugat) di CU. PANCUR KASIH NANGA PINOH;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat tersebut disebutkan Tergugat telah ingkar janji atas kewajiban yang telah disepakatinya tersebut, namun menurut Hakim meskipun dasar dari perkara a quo adalah perjanjian namun pada intinya perjanjian tersebut merupakan perjanjian peralihan hak atas tanah berdasarkan jual beli dari pihak Tergugat selaku penjual kepada pihak Penggugat selaku pembeli dan pokok perkara dalam perkara a quo adalah Tergugat yang tidak menyerahkan ruko (rumah toko) beserta bukti kepemilikan hak atas ruko tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00081 atas nama BONIFASIA MERICE kepada Penggugat melalui pemecahan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00081 atas nama BONIFASIA MERICE tersebut, maka Hakim menilai perkara a quo bukanlah perkara ingkar janji/wanprestasi melainkan perkara sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tetang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sengketa hak atas tanah tersebut tidaklah termasuk dalam perkara yang dapat diajukan melalui gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa pada proses pemeriksaan pendahuluan Hakim haruslah menilai sederhana atau tidaknya pembuktian atas gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut setelah Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Tergugat tidak juga melaksanakan janjinya tersebut karena Sertipikat Hak Milik Nomor 00081 atas nama BONIFASIA MERICE tersebut ternyata dijadikan agunan atas pinjaman uang Sdr. EVAN TRISNA WIJAYA (anak Tergugat) di CU. PANCUR KASIH NANGA PINOH, maka Hakim berkesimpulan perkara a quo juga berkaitan dengan pihak lain, yang mana pihak lain tersebut mempunyai kepentingan hukum yang lain pula atau berbeda dari peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu Hakim menilai pembuktian dalam perkara a quo tidak dapat dikategorikan sebagai pembuktian sederhana sebagaimana prinsip pemeriksaan gugatan sederhana menurut Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat gugatan a quo tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret gugatan a quo dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tetang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Stg dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;