Putusan PN JAKARTA PUSAT
48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 2 Juni 2022 —Pemohon:
PT RIZKINUSA INDAHPERSADA
Termohon:
PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU;
2. Menetapkan bahwa Termohon PKPU PT BAKRIE BUILDING INDUSTRIES berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 42 (empat puluh dua) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara Bintang AL, S.H.,M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:

1. Saudara Verry Sitorus, S.H., M.H., berkantor di Law Firm Verry Sitorus & Partners, dengan alamat di Gedung Kopi Lantai 1, Jalan R.P. Soeroso No.20, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-216 AH.04.03-2020 tertanggal 18 Juni 2020; dan
2. Saudara Akhmad Henry Setyawan, S.H., M.H., berkantor di Kantor Hukum Maximus & Colleagues Law Office, EightyEight@Kasablanka Office Tower, Lantai 18 Unit A-H, Jalan Casablanca Raya 88, Menteng Dalam, Jakarta Selatan 12870, Indonesia, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-280 AH.04.03-2020 tertanggal 30 Juli 2020;

sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai Tim Kurator apabila Termohon PKPU dinyatakan Pailit;

1. Menetapkan hari sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, pukul 10.00 WIB bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan di tetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
4. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai/berakhir.