Putusan PN JAYAPURA
221/Pdt.G/2020/PN Jap

Putusan PN JAYAPURA Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Jap
Tanggal 6 Oktober 2021 —Penggugat:
1.H. Syamsunar Rasyid
2.Andri Erwin Alidarus
Tergugat:
2.Ir. Mikhael Kambuaya
3.Arlince Hamadi
4.Kirenius Hamadi
5.Ester Awa Hamadi
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kota Jayapura

MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

1. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan II untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 14.000 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 157/JB/VI/2011 dan Surat Ukur Nomor 15/Tobati/2011 atas nama Penggugat II dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Tanah milik H. Syamsunar Rasyid

Timur : berbatasan Tobati;

Barat : berbatasan dengan Tanah milik H. Syamsunar

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik H. Syamsunar

Adalah Sah Milik Pengggugat II.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan pengukuran tanah yang pernah dilakukan oleh Turut Tergugat pada tanggal 15 September 2011 dengan Surat Ukur Nomor15 / Tobati / 2011 diatas kepunyaan Penggugat II seluas 14.000 M2 adalah Sah dan mengikat secara hukum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa seluas 14.000 M2 dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Tanah milik H. Syamsunar Rasyid

Timur : berbatasan dengan Tobati

Barat : berbatasan dengan Tanah milik H. Syamsunar Rasyid

Selatan: berbatasan dengan Tanah milik H. Syamsunar Rasyid, dahulu milik Penggugat I adalah Hak Penggugat II.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan dari Ayah Tergugat II s/d IV yang telah menjual tanah obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai sebidang tanah seluas kurang lebih 14.000 m2 sesuai Akta Jual Beli Nomor 157/JB/VI/2011 milik Pengggugat II dengan batas-batas tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik No.00113 dengan Surat Ukur Nomor 14/Tobati/2013 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00113 dengan Surat Ukur Nomor 14/Tobati/2013 luas 10.000 M2 oleh Turut Tergugat adalah mengandung cacat hukum dengan demikian maka SHM Nomor 00113 tanggal 12 November 2018 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa karena Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 2 Desember 2010 kepada Penggugat I telah dilakukan dengan cara-cara yang benar maka Surat Pelepasan tersebut adalah Sah dan mengikat.
10. Menyatakan menurut hukum bahwa karena jual beli antara Penggugat I dan Penggugat II di hadapan Notaris / PPAT Antonius Eddy Kristian, SH didasarkan pada Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang sah maka Akta Jual Beli Nomor 157/JB/VI/2011 adalah Sah dan berkekuatan hukum mengikat.
11. Menyatakan menurut hukum bahwa karena Pelepasan Hak Atas Tanah Adat kepada Penggugat I merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah 20.000 M2 milik Tergugat I maka tanah Obyek Sengketa seluas 10.000 M2 yang ternyata berada dalam bidang tanah seluas 20.000 M2 adalah Sah Milik Penggugat.
12. Menyatakan menurut hukum bahwa karena Tergugat I telah menguasai tanah obyek sengketa seluas 10.000 M2 yang merupakan bagian tanah milik Penggugat II maka penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad).
13. Menghukum Tergugat I serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah obyek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat II dalam keadaan tanah dalam kosong tanpa beban apapun;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.6.055.000,00 (enam juta lima puluh lima ribu rupiah)
15. Menolak gugatan Penggugat I dan II untuk selain dan selebihnya;