Putusan PN AIRMADIDI
35/Pdt.G.S/2022/PN Arm

Putusan PN AIRMADIDI Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Arm
Tanggal 17 Juni 2022 — Penggugat:
Joice Umboh
Tergugat:
1.Elsye Katuuk
2.Hendrik Sumakud

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut dengan PERMA Gugatan Sederhana) mengatur pada pokoknya Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan tersebut Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

• Bahwa Penggugat selaku pembeli dan Para Tergugat selaku penjual pada tanggal 19 Oktober 2021 telah menjalin kesepakatan perjanjian jual beli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jaga II Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara seluas 421 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1103 atas nama Elsye Katuuk (Tergugat I) seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan Penggugat membayar uang panjar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), uang panjar mana telah diberikan oleh Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2021;
• Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan prestasinya, pada awal bulan November 2021 Para Tergugat membatalkan perjanjian dengan alasan tanah dan bangunan tersebut akan djual kepada Lanny Sumakud dan Para Tergugat akan mengembalikan sepenuhnya uang panjar yang telah diberikan Penggugat;
• Bahwa pada tanggal 17 November 2021 Penggugat dan Para Tergugat telah menjalin kesepakatan perjanjian pengembalian uang panjar rumah dan tanah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta upiah) dengan jangka waktu pengembalian paling lambat tanggal 30 November 2021. Namun demikian sampai pada waktu yang telah ditentukan tersebut, Para Tergugat tidak juga mengembalikan uang panjar tersebut sebagaimana kesepakatan;
• Bahwa berdasarkan pokok gugatan yang demikian, Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan prestasi jual beli sebidang tanah dan bangunan rumah dan/atau tidak mengembalikan uang panjar adalah perbuatan wanprestasi (petitum angka 2);

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa gugatan wanprestasi, maka Para Pihak terlebih dahulu wajib membuktikan ada atau tidaknya perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal perjanjian tersebut ada dan sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka selanjutnya Para Pihak wajib membuktikan ada atau tidaknya ketentuan dalam perjanjian tersebut yang tidak dilaksanakan sama sekali, dilaksanakan tetapi tidak tepat waktu, dilaksanakan namun tidak seperti yang diperjanjikan, atau justru melaksanakan sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan menurut perjanjian tersebut (cidera janji/wanprestasi) vide Putusan Mahkamah Agung No. 2123K/Pdt/1996 yang kaidah hukumnya ?Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian?;
2. Bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut, Penggugat wajib membuktikan ada atau tidaknya perjanjian jual beli sebidang tanah dan bangunan tanggal 19 Oktober 2021 dan perjanjian pengembalian uang panjar tanggal 17 November 2021. Jika Penggugat dapat membuktikan kedua perjanjian tersebut, dan ternyata perjanjian tersebut sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan pula ada atau tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat berdasarkan kedua perjanjian tersebut vide petitum Penggugat angka 2;
3. Bahwa oleh karena terdapat dua perjanjian dan dua perbuatan wanprestasi yang wajib dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan posita dan petitumnya, sedangkan kedua perjanjian tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu Para Tergugat didalilkan melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian tanggal 17 November 2021, perjanjian mana timbul karena Para Tergugat melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian tanggal 19 Oktober 2021, maka Hakim menilai perkara a quo memerlukan pembuktian yang rumit dan tidak sederhana sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PERMA Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 35/Pdt.G.S/2022/PN Arm dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.