Putusan PTTUN JAKARTA
113/B/2019/PT.TUN.JKT

Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, diwakili NOVRIATY HILDA SIBUEA
Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

M E N G A D I L I ;

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PENGGUGAT/PEMBANDING; --------------
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA NOMOR : 35/G/2018/PTUN-SMD TANGGAL 11 FEBRUARI 2019 YANG DIMOHONKAN BANDING; --------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI :

• MENOLAK EKSEPSI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT/TERBANDING; -----------------

DALAM POKOK PERKARA :

• MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING; ---------------------------------
• MENYATAKAN BATAL KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 970/130/KPTS/DK-II/2018, TANGGAL 23 JULI 2018, TENTANG SANKSI DENDA ADMINISTRASI DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PSDH DAN DR KEPADA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR; -----------

• MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT/TERBANDING UNTUK MENCABUT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 970/130/KPTS/DK-II/2018, TANGGAL 23 JULI 2018, TENTANG SANKSI DENDA ADMINISTRASI DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PSDH DAN DR KEPADA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR; ----------------------------------------------------
• MENOLAK PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 970/130/KPTS/DK-II/2018, TANGGAL 23 JULI 2018, TENTANG SANKSI DENDA ADMINISTRASI DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PSDH DAN DR KEPADA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR; ------------------------------------------------------------------------
• MENGHUKUM TERGUGAT/TERBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DI KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

M E N G A D I L I ;

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; --------------
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 35/G/2018/PTUN-SMD tanggal 11 Februari 2019 yang dimohonkan banding; --------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding; -----------------

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding; ---------------------------------
• Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur Nomor : 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur; -----------

• Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur; ----------------------------------------------------
• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur; ------------------------------------------------------------------------
• Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).