Putusan PT BANDUNG
175/PDT/2022/PT BDG

Putusan PT BANDUNG Nomor 175/PDT/2022/PT BDG
Tanggal 6 Juni 2022 —Pembanding/Tergugat I : BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN Diwakili Oleh : FREDY KRISTIANTO, S.H.
Terbanding/Penggugat : PT.GRIYA PANGANDARAN ELOK
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGANDARAN
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA DESA PANGANDARAN

M E N G A D I L I:

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I;
2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIAMIS, NOMOR 18/PDT.G/2021/PN.CMS., TANGGAL 8 PEBRUARI 2022, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :

• MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA;

DALAM REKONPENSI :

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI I DAN II/TERGUGAT I DAN II KONPENSI UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. MENYATAKAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 1/PANGANDARAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM KARENA TIDAK MEMPUNYAI ALAS HAK MENURUT HUKUM;
4. MENYATAKAN TANAH BEKAS SHGB NOMOR : 1/PANGANDARAN, BERSTATUS MENJADI TANAH NEGARA DAN DIKUASAI LANGSUNG OLEH NEGARA;
5. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONPENSI UNTUK MENYERAHKAN LAHAN TANAH BEKAS SHGB NOMOR 1/PANGANDARAN KEPADA NEGARA DALAM HAL INI KEMENTRIAN ATR/BPN RI MELALUI KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN PROVINSI JAWA BARAT SETELAH PUTUSAN PERKARA INI DINYATAKAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP;
6. MENYATAKAN TANAH BEKAS SHGB NOMOR : 1/PANGANDARAN, BERSTATUS MENJADI TANAH NEGARA DAN DIKUASAI LANGSUNG OLEH NEGARA;
7. MEMERINTAHKAN TURUT TERGUGAT I REKONVENSI (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGANDARAN) DAN TURUT TERGUGAT II REKONVENSI (KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAWA BARAT), UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN BEKAS SHGB NOMOR : 1/PANGANDARAN YANG DIMOHONKAN OLEH TERGUGAT REKONVENSI;
8. MENGHUKUM TURUT TERGUGAT I REKONVENSI (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGANDARAN) DAN ATAU TURUT TERGUGAT II REKONVENSI (KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAWA BARAT) UNTUK TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN PERKARA INI.

1. MENGHUKUM TERBANDING I SEMULA PENGGUGAT MEMBAYAR BIAYA PERKARA UNTUK KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP. 150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis, Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Cms., tanggal 8 Pebruari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :

• Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I dan II/Tergugat I dan II Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Pangandaran tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai alas hak menurut hukum;
4. Menyatakan tanah bekas SHGB Nomor : 1/Pangandaran, berstatus menjadi Tanah Negara dan dikuasai langsung oleh negara;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi untuk menyerahkan lahan tanah bekas SHGB Nomor 1/Pangandaran kepada Negara dalam hal ini Kementrian ATR/BPN RI melalui Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat setelah putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan tanah bekas SHGB Nomor : 1/Pangandaran, berstatus menjadi Tanah Negara dan dikuasai langsung oleh negara;
7. Memerintahkan Turut Tergugat I Rekonvensi (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran) dan Turut Tergugat II Rekonvensi (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat), untuk menolak permohonan perpanjangan/pembaharuan bekas SHGB Nomor : 1/Pangandaran yang dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Turut Tergugat I Rekonvensi (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran) dan atau Turut Tergugat II Rekonvensi (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

1. Menghukum Terbanding I semula Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);