Putusan PT SAMARINDA
11/PID.TPK/2022/PT SMR

MENIMBANG, BAHWA PERMINTAAN BANDING OLEH PENUNTUT UMUM TERSEBUT TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN TATA CARA, SERTA SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MAKA PERMINTAAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA PENUNTUT UMUM DALAM MEMORI BANDINGNYA MENGAJUKAN KEBERATAN DAN DAPAT DISIMPULKAN PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT:

- BAHWA PENUNTUT UMUM KEBERATAN DAN TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DALAM DAKWAAN PRIMAIR TIDAK TERBUKTI, SEHINGGA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MEMUTUSKAN DALAM PERKARA A QUO MENYATAKAN TERBUKTI DAKWAAN SUBSIDAIR YAITU PASAL 3 JO.PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE 1 KUHP. NAMUN, PENUNTUT UMUM BERPENDAPAT BAHWA UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DALAM DAKWAAN PRIMAIR TELAH TERBUKTI YANG ALASAN-ALASANNYA DIURAIKAN DAN DIKEMUKAKAN SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM MEMORI BANDINGNYA;

- BAHWA PENUNTUT UMUM KEBERATAN DENGAN HUKUMAN PENJARA YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TERHADAP TERDAKWA DALAM PERKARA A QUO, KARENA TERLALU RINGAN DAN DIKHAWATIRKAN TIDAK MEMBUAT EFEK JERA BAGI TERDAKWA YANG BERPOTENSI MENJADI PRESEDEN BURUK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA SERUPA YANG TIDAK AKAN JERA ATAU TAKUT LAGI UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA SERUPA, OLEH KARENA ITU PENUNTUT UMUM BERPENDAPAT PERLU DIUPAYAKAN HUKUMAN SECARA TEGAS DEMI MENUMBUHKAN RASA ENGGAN BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN DESA/KAMPUNG SEJENIS UNTUK MELAKUKAN HAL YANG SERUPA MENGINGAT PERBUATAN TERDAKWA BERPOTENSI DIANGGAP LUMRAH DILAKUKAN;

MENIMBANG, BAHWA MEMORI BANDING SELENGKAPNYA TERMUAT DALAM BERKAS PERKARA INI, UNTUK MEMPERSINGKAT PUTUSAN INI HARAP DIANGGAP SEBAGAI BAGIAN DARI PUTUSAN INI;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH PENGADILAN TINGGI MEMPELAJARI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR : 8/PID.SUS-TPK/2022/PN SMR, TANGGAL 6 JUNI 2022, BERKAS PERKARA YANG BERSANGKUTAN DAN MEMORI BANDING, PENGADILAN TINGGI MEMPERTIMBANGKAN TENTANG PERMINTAAN PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING, SEBAGAI BERIKUT;

- BAHWA TERHADAP KEBERATAN PENUNTUT UMUM MENGENAI TIDAK TERBUKTINYA UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DALAM DAKWAAN PRIMAIR SEBAGAIMANA DIURAIKAN TERSEBUT DIATAS. TERHADAP HAL TERSEBUT, PENGADILAN TINGGI SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DENGAN MENAMBAHKAN PERTIMBANGAN BAHWA UNTUK MEMBUKTIKAN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN, SEBAGAIMANA PENDAPAT YANG DIKEMUKAKAN OLEH DRS. ADAMI CHAZAWI, SH. (DALAM BUKUNYA HUKUM PIDANA MATERIIL DAN FORMIL KORUPSI DI INDONESIA, PENERBIT BAYU MEDIA, 2005, HAL. 40) YANG MENYATAKAN BAHWA DALAM PERBUATAN MEMPERKAYA HARUS TERDAPAT UNSUR YAITU PEROLEHAN KEKAYAAN, PEROLEHAN KEKAYAAN MELAMPAUI DARI SUMBER KEKAYAANNYA DAN ADA KEKAYAAN YANG SAH SESUAI DENGAN SUMBER KEKAYAANNYA, DAN ADA KELEBIHAN KEKAYAAN YANG TIDAK SAH. KEKAYAAN YANG TIDAK SAH INILAH DIPEROLEH DARI PERBUATAN MEMPERKAYA. DENGAN DEMIKIAN, YANG DIMAKSUD DENGAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI ADANYA PENAMBAHAN KEKAYAAN PADA DIRI TERDAKWA, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG SECARA PASTI TIDAK SEIMBANG DENGAN PENGHASILAN ATAU SUMBER PENAMBAHAN KEKAYAANNYA;

- BAHWA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM BERKAS PERKARA A QUO, BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI, AHLI DAN BARANG BUKTI SURAT ATAU DOKUMEN YANG MEMBUKTIKAN ADANYA PENAMBAHAN KEKAYAAN TERDAKWA DENGAN MEMBANDINGKAN KEKAYAAN TERDAKWA ATAU ORANG LAIN SEBELUM DAN SESUDAH PROGRAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN UNTUK KEGIATAN PEMBUATAN, PEMASANGAN DAN SOSIALISASI RAMBU-RAMBU DAN PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT. SEHINGGA TIDAK DITEMUKAN FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN ADANYA PENAMBAHAN KEKAYAAN/HARTA BENDA TERDAKWA YANG TIDAK SEIMBANG DENGAN SUMBER PENGHASILANNYA, DEMIKIAN JUGA DENGAN PENAMBAHAN KEKAYAAN/HARTA BENDA PIHAK LAINNYA;

- BAHWA KEMUDIAN, TERHADAP KEBERATAN PENUNTUT UMUM MENGENAI TERLALU RINGANNYA HUKUMAN YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DIKHAWATIRKAN TIDAK MEMBUAT EFEK JERA BAGI TERDAKWA. PENGADILAN TINGGI BERPENDAPAT BAHWA TUJUAN PEMIDANAAN DIMAKSUDKAN BUKAN SEMATA MATA SEBAGAI PEMBALASAN ATAS KESALAHAN TERDAKWA, MELAINKAN DIMAKSUDKAN MELINDUNGI MASYARAKAT SERTA UNTUK MENDIDIK TERDAKWA AGAR MENYADARI ATAS KESALAHAN YANG TELAH DILAKUKAN SEHINGGA NANTINYA TIDAK MENGULANGI PERBUATANNYA DAN DAPAT KEMBALI KE DALAM MASYARAKAT DENGAN BAIK, DISAMPING ITU DALAM PERKARA KORUPSI DIUTAMAKAN ADANYA PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA (ASET RECOVERY). OLEH KARENA TU, PENGADILAN TINGGI BERKESIMPULAN BAHWA PUTUSAN PENGADILAN HARUS MEMPUNYAI DIMENSI KEADILAN YANG DAPAT DIRASAKAN OLEH SEMUA PIHAK YAITU TERHADAP PELAKU, MASYARAKAT, KORBAN ATAU DAMPAK DARI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA DAN KEPENTINGAN NEGARA;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN IRAIAN TERSEBUT DIATAS, PENGADILAN TINGGI SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG MENYIMPULKAN BAHWA TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KOPRUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR, YAITU MELANGGAR PASAL 3 JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP. NAMUN PENGADILAN TINGGI TIDAK SEPENDAPAT DENGAN LAMANYA PIDANA POKOK DAN DENDA YANG TELAH DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA, DENGAN PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT:

- BAHWA PENGADILAN TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA LAMANYA PENJATUHAN PIDANA BAGI TERDAKWA UNTUK MENGHINDARI ADANYA DISPARITAS PEMIDANAAN, MAKA HARUS PULA MEMPERTIMBANGKAN BESARNYA NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TINGKAT KESALAHAN TERDAKWA DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN AKIBAT PERBUATAN TERDAKWA SERTA ASPEK KEUNTUNGAN BAGI TERDAKWA YANG BERPEDOMAN KEPADA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020;

- BAHWA BAHWA TERDAKWA SELAKU PEJABAT PELAKSAANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) YANG DIANGKAT BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA BPBD KAB. KUTAI BARAT NOMOR : 950/6294/BPBD-KUBAR/IX/2019 TANGGAL 09 SEPTEMBER 2019 DALAM PROGRAM KEGIATAN PEMBUATAN, PEMASANGAN DAN SOSIALISASI RAMBU- RAMBU DAN PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA BPPD KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2019, MEMPUNYAI TUGAS YANG SANGAT MENENTUKAN MENGENDALIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN, MELAPORKAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN MENYIAPKAN DOKUMEN ANGGARAN ATAS BEBAN PENGELUARAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SEBAGAIMANA DALAM PERKARA A QUO SEHINGGA MEMILIKI PERAN YANG SIGNIFIKAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA;

- BAHWA BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PERTAMA MENEGNAI PERTIMBANGAN UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN, YANG PADA POKOKNYA MENYATAKAN BAHWA TERDAKWA TELAH MENERIMA PENUNJUKAN SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TANPA MENDENGAR PERTIMBANGAN DARI SEKRETARIS BPBD KABUPATEN KUTAI BARAT YANG TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YAITU TERDAKWA TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT KEAHLIAN SEBAGAI PPTK. DENGAN DEMIKIAN, URAIAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA BERPERAN SEBAGAI YANG TURUT SERTA BERSAMA-SAMA DENGAN SAKSI JENTON SELAKU KUASA PEMEGANG ANGGARAN SEKALIGUS SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) YANG MENUNJUK TERDAKWA SELAKU PPTK DAN BERDASARKAN HAL TERSEBUT MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA DALAM MELAKUKAN PERBUATANNYA DISERTAI DENGAN PERENCANAAN, YANG MENGAKIBATKAN ATAU BERDAMPAK KEPADA PROGRAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT TIDAK TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA DILAKUKAN OLEH TERDAKWA BERSAMA-SAMA DENGAN SAKSI JENTON;

- BAHWA PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAIMANA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/LHP/XXI/11/2021 TANGGAL 3 NOVEMBER 2021 DALAM RANGKA PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS KEGIATAN PEMBUATAN, PEMASANGAN DAN SOSIALISASI RAMBU-RAMBU DAN PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (DBHDR) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPPD) KAB. KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 SEJUMLAH RP1.336.376.019,00 (SATU MILYAR TIGA RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU SEMBILAN BELAS RUPIAH), DARI KERUGIAN NEGARA TERSEBUT TERDAPAT PENGEMBALIAN DARI BEBERAPA PETINGGI KAMPONG DAN BEBERAPA PEGAWAI PNS MAUPUN NON PNS PADA BPBD KABUPATEN KUTAI BARAT SERTA YANG DITERIMA OLEH SAKSI JENTON YANG SELURUHNYA BERJUMLAH RP. 337.282.500,- (TIGA RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH) YANG MENJADI FACTOR PENGURANG DARI JUMLAH KERUGIAN NEGARA SEHINGGA SETELAH DIKURANGI JUMLAH TERSEBUT, JUMLAH KERUGIAN NEGARA YANG HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN OLEH TERDAKWA MENJADI SEBESAR RP 999.013.519,- (SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA TIGA BELAS RIBU LIMA RATUS SEMBILAN BELAS RUPIAH);

MENIMBANG, BAHWA DENGAN ALASAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT DIATAS, MAKA PENGADILAN TINGGI BERPENDAPAT SECARA HUKUM BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TELAH TEPAT DAN BENAR, SEHINGGA DIAMBIL ALIH SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM OLEH PENGADILAN TINGGI DALAM PUTUSANYA, KECUALI LAMANYA PUTUSAN PIDANA POKOK YANG DIJATUHKAN DAN DENDA;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT DIATAS MAKA PENGADILAN TINGGI AKAN MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR 9/PID.SUS/TPK/2022/PN SMR, TANGGAL 6 JUNI 2022 SEPANJANG LAMANYA PUTUSAN PIDANA POKOK YANG DIJATUHKAN DAN DENDA SERTA BESARNYA UANG PENGGATI;

MENIMBANG, BAHWA SELAMA PEMERIKASAAN BERLANGSUNG TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN, MAKA MASA PENAHANAN TERSEBUT DIKURANGKAN SEPENUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA DITAHAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA DAN TERDAPAT CUKUP ALASAN UNTUK MENAHANNYA DI TINGKAT BADING, MAKA TERDAKWA HARUS TETAP DITAHAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA DINYATAKAN BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA, MAKA IA HARUS DIBEBANI MEMBAYAR BIAYA PERKARA DI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING YANG AKAN DITETAPKAN DALAM AMAR PUTUSAN DI BAWAH INI;

MEMPERKATIKAN, PASAL 3 JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG RI NOMOR: 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR: 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR: 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERSANGKUTAN;

MENGADILI:

1. MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM;

2. MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR 9/PID. SUS-TPK/2022/PN SMR TANGGAL 6 JUNI 2022 SEPANJANG LAMANYA PIDANA POKOK DAN DENDA, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT ;

1. MENYATAKAN TERDAKWA ADRIANI ANAK DARI AMAS (ALM) TERSEBUT DIATAS, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR;

2. MEMBEBASKAN TERDAKWA OLEH KARENA ITU DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT;

3. MENYATAKAN TERDAKWA ADRIANI ANAK DARI AMAS (ALM) TERSEBUT DIATAS, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR;

4. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA ADRIANI ANAK DARI AMAS (ALM) DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 7 (TUJUH) TAHUN DAN DENDA SEJUMLAH RP350.000.000,00 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 6 (ENAM) BULAN;

5. MENGHUKUM TERDAKWA ADRIANI ANAK DARI AMAS (ALM) UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEJUMLAH RP 999.013.519,00 (SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA TIGA BELAS RIBU LIMA RATUS SEMBILAN BELAS RUPIAH), PALING LAMA DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP, JIKA TIDAK MEMBAYAR MAKA HARTA BENDANYA DISITA DAN DILELANG OLEH JAKSA UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT, DENGAN KETENTUAN APABILA TERPIDANA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI MAKA DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN;

6. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;

7. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN;

8. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

1. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DAN DOKUMEN SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) PEKERJAAN PEMBUATAN PAPAN PERINGATAN KARHUTLA NOMOR 027/1114/BPBD-KUBAR/III/2019 TANGGAL 18 MARET 2019 NILAI KONTRAK RP193.050.000,00 SUMBER DANA APBD (DBH-DR) KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 KONTRAKTOR/ PELAKSANA KEGIATAN CV. ROLAND PUTRA

2. 96 (SEMBILAN PULUH ENAM) BUNDEL DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN MONITORING PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019

3. 56 (LIMA PULUH ENAM) BUNDEL DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PEMASANGAN PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019

4. 60 (ENAM PULUH) BUNDEL DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PENGANTARAN PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019

5. 72 (TUJUH PULUH DUA) BUNDEL DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN SOSIALISASI PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019

6. 64 (ENAM PULUH EMPAT) BUNDEL DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN UANG SAKU/TRASNPORT PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019

7. 65 (ENAM PULUH LIMA) BUNDEL DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MAKAN MINUM ( NASI KOTAK & SNACK ) KEGIATAN PEMBUATAN PEMASANGAN DAN SOSIALISASI PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019

8. 61 (ENAM PULUH SATU) BUNDEL DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI RAMBU RAMBU DAN PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019

9. 12 (DUA BELAS) BUNDEL DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN SEWA KENDARAAN PICKUP DALAM RANGKA MENGANTAR PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019

10. 8 (DELAPAN) BUNDEL DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN SEWA KENDARAAN SPEED BOAT DALAM RANGKA MENGANTAR PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019

11. 2 (DUA) BUNDEL DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN FOTOCOPY DALAM RANGKA KEGIATAN PEMASANGAN DAN SOSIALISASI PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019

12. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN KONTRAK NOMOR 027/6335/BPBD-TU/IX/2019 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2019 JUMLAH ANGGARAN RP12.187.500,- PELAKSANA CV GRAFIKA ADVERTISING DAN KWITANSI BELANJA SPANDUK KEGIATAN PEMASANGAN DAN SOSIALISASI PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019

13. 2 (DUA) BUNDEL DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ALAT TULIS KANTOR DALAM RANGKA KEGIATAN PEMASANGAN DAN SOSIALISASI PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019

14. 2 (DUA) BUNDEL DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ALAT TULIS KANTOR DALAM RANGKA KEGIATAN PEMASANGAN DAN SOSIALISASI PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019

15. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEGIATAN PNS DALAM RANGKA KEGIATAN PEMBUATAN PEMASANGAN DAN SOSIALISASI PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019

16. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEGIATAN PNS DALAM RANGKA KEGIATAN PEMBUATAN PEMASANGAN DAN SOSIALISASI PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019

17. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN BUKTI SETOR PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA ATAS HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PNS.

18. 1 (SATU) LEMBAR BERITA ACARA SERAH TERIMA PAPAN PLANG PERINGATAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA KAMPUNG JUAQ ASA

19. 1 (SATU) BUKU REGISTER TAMU PADA KAMPUNG JAMBUK, BONGAN

20. 1 (SATU) BUAH BUKU REGISTER SURAT KELUAR MASUK KAMPUNG JENGAN.

21. 1 (SATU) BUAH BUKU TAMU KAMPUNG JENGAN.

22. 1 (SATU) LEMBAR PEMBERITAHUAN SOSIALISASI BPBD TERTANGGAL 03 OKTOBER 2019.

23. 1 (SATU) LEMBAR UNDANGAN PETINGGI SEKOLAQ JOLEQ TERTANGGAL 23 OKTOBER 2019.

24. 1 (SATU) LEMBAR DAFTAR KEHADIRAN PESERTA SOSIALISASI SEKOLAQ JOLEQ BPBD TANGGAL 24 OKTOBER 2019.

25. 1 (SATU) LEMBAR PEMBERITAHUAN SOSIALISASI BPBD KEPADA PETINGGI ANAN JAYA TANGGAL 03 OKTOBER 2019

26. 1 (SATU) LEMBAR UNDANGAN SOSIALISASI UNTUK MASYARAKAT ANAN JAYA TANGGAL 0 OKTOBER 2019

27. 1 (SATU) LEMBAR BERITA ACARA SERAH TERIMA PLANG TANGGAL 15 NOVEMBER 2019

28. 1 (SATU) BUKU REGISTER TAMU/ PEMESANAN GRAFIKA ADVERTISING KAB. KUTAI BARAT

29. 1 (SATU) BUKU PEMESANAN AYAM BAKAR SOLO BARONG TONGKOK

30. 1 (SATU) BUNDEL BERKAS ABSENSI BPBD KAB. KUTAI BARAT BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2019

31. KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN SATUAN UMUM STANDARISASI BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2019.

32. STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BIDANG APARATUR TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR WILAYAH KAB. KUTAI BARAT TAHUN 2019

33. BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA KASUBBAG PROGRAM PADA SEKRETARIAT BPBD KAB. KUTAI BARAT NOMOR : 821.2/3653/SERTIJAB-BPBD//I/2019 DARI ARIANTI TANDIABANG, SE., M.SI KEPADA ENIE, S.IP TANGGAL 11 JUNI 2019.

34. BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN BERTIDAK ATAS NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BPBD KAB. KUTAI BARAT NOMOR : 027/5331/BPBD-KUBARMIII/2019 DARI ENIE, S.IP KEPADA JENTON, S.PD TANGGAL 05 AGUSTUS 2019.

35. RINCIAN PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN KE PPTK KEGIATAN PEMBUATAN, PEMASANGAN, DAN SOSIALISASI RAMBU- RAMBU PAPAN PERINGATAN KARHUTLA (DBH-DR) TAHUN 2019

36. 5 (LIMA) LEMBAR DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019 NO DPA : 1.05 03 43 15 5 2 DENGAN JUMLAH ANGGARAN RP 2.061.570.000,00 (DUA MILYAR ENAM PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH) DENGAN PENGGUNA ANGGARAN /KUASA PENGGUNA PENGGUNA ANGGARAN ATAS NAMA JENTON, S.PD TANGGAL 14 DESEMBER 2018

37. 5 (LIMA) LEMBAR DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019 NO DPA : 1.05 03 43 15 5 2 DENGAN JUMLAH ANGGARAN RP 2.061.570.000,00 (DUA MILYAR ENAM PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH) DENGAN PENGGUNA ANGGARAN /KUASA PENGGUNA PENGGUNA ANGGARAN ATAS NAMA JENTON, S.PD TANGGAL 12 JUNI 2019

38. 4 (EMPAT) LEMBAR RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) DENGAN NOMOR KEGIATAN :1.05.1.05.03.43.15 DALAM KEGIATAN PEMBUATAN , PEMASANGAN DAN SOSIALISASI RAMBU-RAMBU DAN PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (DBH DR) DENGAN JUMLAH ANGGARAN RP 2.061.570.000,00 (DUA MILYAR ENAM PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH) TANGGAL 05 SEPTEMBER 2018

39. 4 (EMPAT) LEMBAR RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) DENGAN NOMOR KEGIATAN :1.05.1.05.03.43.15 DALAM KEGIATAN PEMBUATAN , PEMASANGAN DAN SOSIALISASI RAMBU-RAMBU DAN PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (DBH DR) DENGAN JUMLAH ANGGARAN RP 2.061.570.000,00 (DUA MILYAR ENAM PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH) TANGGAL 26 APRIL 2019

40. 1 (SATU) BUNDLE SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR : 360.2/74.A/BPBD-KUBAR/I/2019 TENTANG PENETAPAN KAMPUNG BERPOTENSI TINGGI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT YANG AKAN DILAKUKAN PEMASANGAN DAN SOSIALISASI PADA TAHUN ANGGARAN 2019 TANGGAL 14 JANUARI 2019

41. 1 (SATU) LEMBAR BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NOMOR :027/5331 /BPBD-KUBAR/VIII/2019 TANGGAL 05 AGUSTUS 2019

42. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN NOMOR : 821/1892/BPBD-TU.P/XII/2016 TANGGAL 21 DESEMBER 2016

43. 1 (SATU) BUNDLE SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR : 360.2/77/BPBD-KUBAR/PROGRAM/I/2019 TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (PNS) & PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (NON PNS) PADA KEGIATAN PEMBUATAN, PEMASANGAN, SOSIALISASI RAMBU-RAMBU DAN PAPAN PERINGATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (DBH-DR)

44. 1 (SATU) BUNDLE KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG PADA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR : 950/6294/BPBD-KUBAR/IX/2019 TANGGAL 09 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 AN. ADRIANI

45. 1 (SATU) BUNDLE KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 954/K.208/2019 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

46. 1 (SATU) BUNDLE KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG PADA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR : 950/10/BPBD-KUBAR/I/2019 TANGGAL 02 JANUARI 2019 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 AN. ARIANTI TANDIABANG, SE., M.SI

47. 1 (SATU) BUNDLE KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG PADA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR : 950/3638/BPBD-KUBAR/VI/2019 TANGGAL 10 JUNI 2019 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 TANGGAL 10 JUNI 2019 AN. ENIE, S.IP

48. 1 (SATU) BUNDLE SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR : 800/08/BPBD-KUBAR/I/2019 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PJPHP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 TANGGAL 02 JANUARI 2019 AN. ANTON PRAYUDINATA

49. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI DARI ADRIANI UNTUK PEMBAYARAN HONOR MONITORING PAPAN PLANG DBH-DR TAHUN 2018 7 PERJALANAN X RP900.000,- = 6.300.000,-

50. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI DARI ADRIANI UNTUK PERJALANAN MONITORING DI 6 (ENAM) PERJALANAN MONITORINGPAPAN PERINGATAN DAN PENCEGAHAN KARHUTLA SEBESAR RP5.400.000,-

DIKEMBALIKAN KEPADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT SEDANGKAN

51. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI RADIUS SUYUT ANAK DARI NGAYOH (ALM) SELAKU PETINGGI KAMPUNG ANAN JAYA

52. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI HENDI BIN AKHWINSYAH SELAKU SEKRETARIS KAMPUNG JAMBUK

53. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI MARIA FRANSISKA ERLIN SELAKU SEKERTARIS DESA JUAQ ASA

54. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI SOLMIA SELAKU SEKERTARIS DESA SEKOLAQ ODAY

55. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI SUSANTO, SE ANAK DARI DERA (ALM) SELAKU PETINGGI KAMPUNG BALOK ASA

56. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI NINA HENDRIANI SELAKU SEKERTARIS DESA PEPAS ASA

57. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI PINUS SELAKU PETINGGI KAMPUNG NGENYAN ASA

58. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI YOSEP BENANG SELAKU PETINGGI KAMPUNG SEKOLAQ JOLEQ

59. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI PETRUS ANAK DARI YOHANES RESA (ALM) SELAKU PETINGGI KAMPUNG OMBAU ASA

60. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI SUNYI ANAK DARI MIDI (ALM) SELAKU PETINGGI KAMPUNG GEMUHAN ASA

61. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI RUDIANTO SELAKU PETINGGI KAMPUNG SEMPATN

62. UANG SEJUMLAH RP1540000 YANG DISITA DARI YOSIANUS MOJA ANAK DARI PETRUS MALAR (ALM) SELAKU PETINGGI KAMPUNG LAKAN BILEM

63. UANG SEJUMLAH RP1540000 YANG DISITA DARI DERMANSYAH SELAKU PETINGGI KAMPUNG MELAPEH BARU

64. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI HELIMI BIN RASJAD (ALM) SELAKU PETINGGI KAMPUNG TANJUNG SARI

65. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI SIHMULYONO BIN SULAIMAN SELAKU PETINGGI KAMPUNG SIRAM MAKMUR

66. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI JELLI WELMA KATUPAIAN ANAK DARI WELLI KATUPAIAN (ALM) SELAKU PETINGGI KAMPUNG SIRAM JAYA

67. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI RAMSYAH SELAKU PETINGGI BUKIT HARAPAN

68. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI IMANSYAH SELAKU PETINGGI KAMPUNG TANJUNG JONE

69. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI MULYADI ANAK DARI SULIP SELAKU SEKERTARIS DESA ASA

70. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI HINDIAN SELAKU KAUR KEUANGAN MUARA TAE

71. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI MOSES JEMI SELAKU PETINGGI KAMPUNG TANJUNG JAN

72. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI MANIK SELAKU PETINGGI KAMPUNG JERANG DAYAK

73. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI YUSAK AWAI SELAKU PETINGGI KAMPUNG MENDUNG

74. UANG SEJUMLAH RP400000 YANG DISITA DARI DEDI SETIAWAN SELAKU PETINGGI KAMPUNG TANJUNG LAONG

75. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI EDUWIN SELAKU PETINGGI KAMPUNG ANAH

76. UANG SEJUMLAH RP400000 YANG DISITA DARI MOHAMMAD ALI ZAIN NOOR SELAKU PETINGGI KAMPUN SEBELANG

77. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI EMANUEL IRAWAN SELAKU PETINGGI KELIAN LUAR

78. UANG SEJUMLAH RP650000 YANG DISITA DARI MUSTARI SELAKU PETINGGI RIKONG

79. UANG SEJUMLAH RP1500000 YANG DISITA DARI FRENKY, SH ANAK DARI OCENG SELAKU PETINGGI KAMPUNG TEBISAQ

80. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI EDI SURYADINATA SELAKU PETINGGI LENDIAN LIANG NAYUQ

81. UANG SEJUMLAH RP1000000 YANG DISITA DARI MULYADI SELAKU PETINGGI GADUR

82. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI WONIUS SELAKU PETINGGI KAMPUNG MUARA BATUQ

83. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI YUNUS SELAKU PETINGGI TONDOH

84. UANG SEJUMLAH RP1000000 YANG DISITA DARI JAINUL MUSTAPA SELAKU PETINGGI SAKAQ TADA

85. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI MARDIAN K SELAKU SEKRETARIS PENAWAI

86. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI MIDIANSYAH SELAKU KAUR KEUANGAN TANJUNG SOKE

87. UANG SEJUMLAH RP1000000 YANG DISITA DARI AYU RAFIKA SELAKU SEKRETARIS MUARA KELAWIT

88. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI BENI NUNTUN SELAKU PJ. PETINGGI LLN

89. UANG SEJUMLAH RP500000 YANG DISITA DARI AKHMADI SELAKU PETINGGI KAMPUNG BEKOKONG MAKMUR

90. UANG SEJUMLAH RP1500000 YANG DISITA DARI MARIUS ANAK DARI KARON SELAKU SEKRETARIS KAMPUNG MUHUR

91. UANG SEJUMLAH RP1500000 YANG DISITA DARI TESUN ANAK DARI BONYAS SELAKU SEKRETARIS KAMPUNG DILANG PUTI

92. UANG SEJUMLAH RP1000000 YANG DISITA DARI MASRUN ABEL SELAKU MANTAN PETINGGI MUARA JAWAQ

93. UANG SEJUMLAH RP450000 YANG DISITA DARI JAYADI SELAKU PETINGGI LOA DERAS

94. UANG SEJUMLAH RP400000 YANG DISITA DARI DRS. M ALI SYUHBAND SELAKU PETINGGI KELUMPANG

95. UANG SEJUMLAH RP6020000 YANG DISITA DARI ELISABET MATHILDA SERA, SE, MAP SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

96. UANG SEJUMLAH RP5200000 YANG DISITA DARI RIKA ANDRIANI BIN ACHMAD SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

97. UANG SEJUMLAH RP1470000 YANG DISITA DARI NATANEL BOSEA ANAK DARI BANDONG REJA SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

98. UANG SEJUMLAH RP3725000 YANG DISITA DARI JUATI ANAK DARI MASAM (ALM) SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

99. UANG SEJUMLAH RP4000000 YANG DISITA DARI SITI JULEHA SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

100. UANG SEJUMLAH RP2000000 YANG DISITA DARI WARDANI ANAK DARI BARTOLOMINUS SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

101. UANG SEJUMLAH RP2000000 YANG DISITA DARI VERONIKA ICA ANAK DARI SIPUNG SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

102. UANG SEJUMLAH RP3500000 YANG DISITA DARI SYAHRUL SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

103. UANG SEJUMLAH RP3000000 YANG DISITA DARI DEDEK INTAN BINTI HENG SUGIANTO SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

104. UANG SEJUMLAH RP2000000 YANG DISITA DARI DINA MARIANA SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

105. UANG SEJUMLAH RP2750000 YANG DISITA DARI ANDREAS ANDINATA SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

106. UANG SEJUMLAH RP22750000 YANG DISITA DARI ELISA AMSIANI ANAK DARI MASDIN SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

107. UANG SEJUMLAH RP1000000 YANG DISITA DARI LUSIANA PLORA REPITA SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

108. UANG SEJUMLAH RP6700000 YANG DISITA DARI SASTRA AEDIL SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

109. UANG SEJUMLAH RP1500000 YANG DISITA DARI PAULUS SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

110. UANG SEJUMLAH RP650000 YANG DISITA DARI AGUS MARANATA SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

111. UANG SEJUMLAH RP650000 YANG DISITA DARI JULIUS NGAU ANAK DARI SEBASTIANUS BITH SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

112. UANG SEJUMLAH RP16935000 YANG DISITA DARI ERWIN SUTANTO ANAK DARI M TUMPAR SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

113. UANG SEJUMLAH RP900000 YANG DISITA DARI SELDAS LIMBONG SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

114. UANG SEJUMLAH RP5750000 YANG DISITA DARI YOAN NITA ANAK DARI YOHANES DESA (ALM) SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

115. UANG SEJUMLAH RP1500000 YANG DISITA DARI ELISABET NOVITA SARI SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

116. UANG SEJUMLAH RP1600000 YANG DISITA DARI CAPUL SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

117. UANG SEJUMLAH RP2000000 YANG DISITA DARI RODI SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

118. UANG SEJUMLAH RP2750000 YANG DISITA DARI AJANG KIHIN ANAK DARI KIHIN SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

119. UANG SEJUMLAH RP3000000 YANG DISITA DARI LISTA WALADERI ANAK DARI LAMSEN (ALM) SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

120. UANG SEJUMLAH RP750000 YANG DISITA DARI STEVANUS ERIK SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

121. UANG SEJUMLAH RP2000000 YANG DISITA DARI AGUS SUSANTO BIN SAMARWIYANTO (ALM) SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

122. UANG SEJUMLAH RP3000000 YANG DISITA DARI NENEDI SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

123. UANG SEJUMLAH RP4250000 YANG DISITA DARI RISIKA LAYAN SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

124. UANG SEJUMLAH RP5200000 YANG DISITA DARI YANA SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

125. UANG SEJUMLAH RP1500000 YANG DISITA DARI YULI PRAMONO SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

126. UANG SEJUMLAH RP2050000 YANG DISITA DARI LUKAS SUPIYANTO SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

127. UANG SEJUMLAH RP20550000 YANG DISITA DARI MAYA SARI, SHUT SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

128. UANG SEJUMLAH RP20500000 YANG DISITA DARI AYU ALFANI FLORIDA ULE SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

129. UANG SEJUMLAH RP22225000 YANG DISITA DARI SUGIANTO SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

130. UANG SEJUMLAH RP21250000 YANG DISITA DARI SAILAN SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

131. UANG SEJUMLAH RP3000000 YANG DISITA DARI ANTON SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

132. UANG SEJUMLAH RP2000000 YANG DISITA DARI IRFAN SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

133. UANG SEJUMLAH RP2800000 YANG DISITA DARI RITA RATMIATI SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

134. UANG SEJUMLAH RP10390000 YANG DISITA DARI HASRIANSYAH SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

135. UANG SEJUMLAH RP2000000 YANG DISITA DARI MAKULATA SONA SELAKU PEGAWAI/ HONORER PADA BPBD KAB KUTAI BARAT

136. UANG SEJUMLAH RP28242500 YANG DISITA DARI JONAS RERA SELAKU KONTRAKTOR PELAKSANA ATAS KEGIATAN PENGADAAN PAPAN PLANG

137. UANG SEJUMLAH RP11925000 YANG DISITA DARI ENNIE SELAKU ASN BPBD

138. UANG SEJUMLAH RP1500000 YANG DISITA DARI BAKRANSYAH SELAKU HONORER BPBD

139. UANG SEJUMLAH RP5000000 YANG DISITA DARI RINI SELAKU ASN BPBD

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIHITUNG SELURUHNYA SEBAGAI PENGURANGAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERDAKWA SEDANGKAN

140. 1 (SATU) UNIT KENDARAAN BERMOTOR BERUPA MOTOR TIPE CBR P5E02R22M1 MT TAHUN 2019 WARNA HITAM DENGAN NOPOL KT 6202 PD

141. 1 (SATU) LEMBAR STNK KENDARAAN BERMOTOR BERUPA MOTOR TIPE CBR P5E02R22M1 MT TAHUN 2019 WARNA HITAM DENGAN NOPOL KT 6202 PD

142. 1 (SATU) UNIT KENDARAAN BERMOTOR BERUPA MOBIL TIPE TOYOTA RUSH 1.5 MT F800RE GMGFJ TAHUN 2019 DAN WARNA SILVER METALIK DENGAN NOPOL KT 1154 PG

143. 1 (SATU) LEMBAR STNK KENDARAAN BERMOTOR BERUPA MOBIL TIPE TOYOTA RUSH 1.5 MT F800RE GMGFJ TAHUN 2019 DAN WARNA SILVER METALIK DENGAN NOPOL KT 1154 PG

144. 1 (SATU) SET MEJA MAKAN MATERIAL JATI TERDIRI DARI 1 (SATU) MEJA JATI BESERTA 6 (ENAM) KURSI JATI WARNA CREAM

145. 1 (SATU) SET SOFA TERDIRI DARI 3 (TIGA) SOFA 2 SEAT, 3 (TIGA) SOFA 1 SEAT DAN 2 (DUA) SOFA BUNDAR 1 SEAT WARNA HIJAU HITAM

146. 1 (SATU) SET SOFA TAMU TERDIRI DARI : 1 (SATU) MEJA JATI BESAR, 1 (SATU) MEJA KECIL, 1 (SATU) SOFA 3 SEAT, 1 SOFA 2 (DUA) SEAT DAN 2 (DUA) SOFA 1 SEAT WARNA COKLAT

147. 1 (SATU) UNIT JAM STANDING HIAS ANTIC MATERIAL JATI MERK SEIKO

DIRAMPAS UNTUK NEGARA SELANJUTNYA DILAKSANAKAN LELANG UNTUK KEMUDIAN HASILNYA DIGUNAKAN SEBAGAI PERHITUNGAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERDAKWA;

MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA UNTUK KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP.2.500,00 (DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan unsur ?memperkaya diri sendiri atau orang lain? dalam dakwaan primair tidak terbukti, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan dalam perkara a quo menyatakan terbukti dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Namun, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ?memperkaya diri sendiri atau orang lain? dalam dakwaan primair telah terbukti yang alasan-alasannya diuraikan dan dikemukakan sebagaimana terlampir dalam memori bandingnya;

- Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dalam perkara a quo, karena terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak membuat efek jera bagi terdakwa yang berpotensi menjadi preseden buruk bagi pelaku tindak pidana serupa yang tidak akan jera atau takut lagi untuk melakukan tindak pidana serupa, oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat perlu diupayakan hukuman secara tegas demi menumbuhkan rasa enggan bagi pejabat pemerintahan desa/kampung sejenis untuk melakukan hal yang serupa mengingat perbuatan terdakwa berpotensi dianggap lumrah dilakukan;

Menimbang, bahwa memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr, tanggal 6 Juni 2022, berkas perkara yang bersangkutan dan memori banding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan tentang permintaan permohonan banding dari pembanding, sebagai berikut;

- Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum mengenai tidak terbuktinya unsur ?memperkaya diri sendiri atau orang lain? dalam dakwaan primair sebagaimana diuraikan tersebut diatas. Terhadap hal tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dengan menambahkan pertimbangan bahwa untuk membuktikan unsur ?memperkaya diri sendiri atau orang lain?, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Drs. Adami Chazawi, SH. (dalam bukunya ?Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia?, Penerbit Bayu Media, 2005, hal. 40) yang menyatakan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur yaitu Perolehan kekayaan, Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya dan Ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah diperoleh dari perbuatan memperkaya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan ?memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi? adanya penambahan kekayaan pada diri terdakwa, orang lain atau suatu korporasi yang secara pasti tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam berkas perkara a quo, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti surat atau dokumen yang membuktikan adanya penambahan kekayaan terdakwa dengan membandingkan kekayaan terdakwa atau orang lain sebelum dan sesudah program Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Untuk Kegiatan Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kutai Barat. Sehingga tidak ditemukan fakta hukum dipersidangan adanya penambahan kekayaan/harta benda terdakwa yang tidak seimbang dengan sumber penghasilannya, demikian juga dengan penambahan kekayaan/harta benda pihak lainnya;

- Bahwa kemudian, terhadap keberatan Penuntut Umum mengenai terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dikhawatirkan tidak membuat efek jera bagi terdakwa. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan semata mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkan melindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disamping itu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara (aset recovery). Oleh karena tu, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan pengadilan harus mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap pelaku, masyarakat, korban atau dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan iraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?koprupsi? secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana pokok dan denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana bagi Terdakwa untuk menghindari adanya disparitas pemidanaan, maka harus pula mempertimbangkan besarnya nilai kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan Terdakwa dan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa serta aspek keuntungan bagi Terdakwa yang berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020;

- Bahwa bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksaana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada BPBD Kab. Kutai Barat Nomor : 950/6294/BPBD-KUBAR/IX/2019 tanggal 09 September 2019 dalam program kegiatan Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu- rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan pada BPPD Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2019, mempunyai tugas yang sangat menentukan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan Program Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dalam perkara a quo sehingga memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada tingkat pertama menegnai pertimbangan ?unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima penunjukan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanpa mendengar pertimbangan dari Sekretaris BPBD Kabupaten Kutai Barat yang telah memberikan pertimbangan yaitu Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian sebagai PPTK. Dengan demikian, uraian pertimbangan tersebut diatas membuktikan bahwa Terdakwa berperan sebagai yang turut serta bersama-sama dengan Saksi Jenton selaku Kuasa Pemegang Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menunjuk Terdakwa selaku PPTK dan berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya disertai dengan perencanaan, yang mengakibatkan atau berdampak kepada Program Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kutai Barat tidak tidak sebagaimana mestinya dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jenton;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/LHP/XXI/11/2021 tanggal 3 November 2021 dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kab. Kutai Barat Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp1.336.376.019,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan belas rupiah), dari kerugian Negara tersebut terdapat pengembalian dari beberapa petinggi kampong dan beberapa pegawai PNS maupun Non PNS pada BPBD Kabupaten Kutai Barat serta yang diterima oleh Saksi Jenton yang seluruhnya berjumlah Rp. 337.282.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang menjadi factor pengurang dari jumlah kerugian Negara sehingga setelah dikurangi jumlah tersebut, jumlah kerugian Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa menjadi sebesar Rp 999.013.519,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam putusanya, kecuali lamanya putusan pidana pokok yang dijatuhkan dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2022/PN Smr, tanggal 6 Juni 2022 sepanjang lamanya putusan pidana pokok yang dijatuhkan dan denda serta besarnya uang penggati;

Menimbang, bahwa selama pemerikasaan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya di tingkat bading, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperkatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 9/Pid. Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 6 Juni 2022 sepanjang lamanya pidana pokok dan denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ADRIANI anak dari AMAS (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa ADRIANI anak dari AMAS (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADRIANI anak dari AMAS (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menghukum terdakwa ADRIANI anak dari AMAS (Alm) untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 999.013.519,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Dokumen surat Pertanggungjawaban dan Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembuatan Papan Peringatan Karhutla Nomor 027/1114/BPBD-KUBAR/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019 Nilai Kontrak Rp193.050.000,00 Sumber Dana APBD (DBH-DR) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Kontraktor/ Pelaksana Kegiatan CV. ROLAND PUTRA

2. 96 (sembilan puluh enam) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Monitoring Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019

3. 56 (lima puluh enam) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Pemasangan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019

4. 60 (enam puluh) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Pengantaran Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019

5. 72 (tujuh puluh dua) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Sosialisasi Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019

6. 64 (enam puluh empat) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Uang Saku/trasnport Peserta Kegiatan Sosialisasi Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019

7. 65 (enam puluh lima) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Makan Minum ( Nasi Kotak & Snack ) Kegiatan Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019

8. 61 (enam puluh satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Honorarium Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Rambu ? rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019

9. 12 (dua belas) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Sewa Kendaraan Pickup dalam rangka Mengantar Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019

10. 8 (delapan) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Sewa Kendaraan Speed Boat dalam rangka Mengantar Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019

11. 2 (dua) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Fotocopy dalam rangka Kegiatan Pemasangan dan Sosialisasi Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019

12. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor 027/6335/BPBD-TU/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 Jumlah anggaran Rp12.187.500,- Pelaksana CV Grafika Advertising dan Kwitansi Belanja Spanduk Kegiatan Pemasangan dan Sosialisasi Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019

13. 2 (dua) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Pemasangan dan Sosialisasi Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019

14. 2 (dua) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Pemasangan dan Sosialisasi Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019

15. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honorarium Kegiatan PNS dalam rangka Kegiatan Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019

16. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honorarium Kegiatan PNS dalam rangka Kegiatan Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019

17. 1 (satu) bundel Dokumen bukti setor pengembalian kerugian Negara atas Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS.

18. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Papan Plang Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Kampung Juaq Asa

19. 1 (satu) buku register Tamu pada Kampung Jambuk, Bongan

20. 1 (satu) buah buku Register Surat Keluar Masuk Kampung Jengan.

21. 1 (satu) buah buku Tamu Kampung Jengan.

22. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Sosialisasi BPBD Tertanggal 03 Oktober 2019.

23. 1 (satu) lembar Undangan Petinggi Sekolaq Joleq Tertanggal 23 Oktober 2019.

24. 1 (satu) lembar daftar kehadiran peserta sosialisasi sekolaq Joleq BPBD Tanggal 24 Oktober 2019.

25. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Sosialisasi BPBD kepada Petinggi Anan Jaya Tanggal 03 Oktober 2019

26. 1 (satu) lembar Undangan Sosialisasi untuk Masyarakat Anan Jaya Tanggal 0 Oktober 2019

27. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Plang tanggal 15 November 2019

28. 1 (satu) buku register tamu/ pemesanan Grafika Advertising Kab. Kutai Barat

29. 1 (satu) buku pemesanan Ayam Bakar Solo Barong Tongkok

30. 1 (satu) bundel berkas absensi BPBD Kab. Kutai Barat bulan Januari s.d Desember 2019

31. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Satuan Umum Standarisasi Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019.

32. Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Bidang Aparatur Transportasi Perjalanan Dinas dalam dan Luar Wilayah Kab. Kutai Barat Tahun 2019

33. Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Kasubbag Program pada Sekretariat BPBD Kab. Kutai Barat Nomor : 821.2/3653/Sertijab-BPBD//I/2019 dari Arianti Tandiabang, SE., M.Si kepada Enie, S.IP tanggal 11 Juni 2019.

34. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bertidak atas nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BPBD Kab. Kutai Barat Nomor : 027/5331/BPBD-KUBARMIII/2019 dari Enie, S.IP kepada Jenton, S.Pd tanggal 05 Agustus 2019.

35. Rincian Pembayaran Oleh Bendahara Pengeluaran ke PPTK Kegiatan Pembuatan, Pemasangan, dan Sosialisasi Rambu- Rambu Papan Peringatan KarHutLa (DBH-DR) Tahun 2019

36. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No DPA : 1.05 03 43 15 5 2 dengan Jumlah Anggaran Rp 2.061.570.000,00 (Dua milyar enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pengguna anggaran /kuasa pengguna pengguna anggaran atas nama Jenton, S.Pd tanggal 14 Desember 2018

37. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No DPA : 1.05 03 43 15 5 2 dengan Jumlah Anggaran Rp 2.061.570.000,00 (Dua milyar enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pengguna anggaran /kuasa pengguna pengguna anggaran atas nama Jenton, S.Pd tanggal 12 Juni 2019

38. 4 (empat) lembar Rencana Kerja dan anggaran (RKA) dengan Nomor kegiatan :1.05.1.05.03.43.15 dalam kegiatan pembuatan , pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (DBH DR) dengan jumlah anggaran Rp 2.061.570.000,00 (Dua milyar enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tanggal 05 September 2018

39. 4 (empat) lembar Rencana Kerja dan anggaran (RKA) dengan Nomor kegiatan :1.05.1.05.03.43.15 dalam kegiatan pembuatan , pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (DBH DR) dengan jumlah anggaran Rp 2.061.570.000,00 (Dua milyar enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tanggal 26 April 2019

40. 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 360.2/74.a/BPBD-KUBAR/I/2019 Tentang Penetapan Kampung Berpotensi Tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat yang akan dilakukan pemasangan dan sosialisasi pada tahun anggaran 2019 Tanggal 14 januari 2019

41. 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan Nomor :027/5331 /BPBD-KUBAR/VIII/2019 Tanggal 05 Agustus 2019

42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/1892/BPBD-TU.P/XII/2016 Tanggal 21 Desember 2016

43. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 360.2/77/BPBD-KUBAR/PROGRAM/I/2019 tentang pengangkatan tim pelaksana kegiatan (PNS) & panitia pelaksana kegiatan (Non PNS) pada kegiatan pembuatan, pemasangan, sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)

44. 1 (satu) bundle Keputusan Pengguna Anggaran /Pengguna barang pada badan penangulangan bencana daerah kabupaten kutai barat Nomor : 950/6294/BPBD-KUBAR/IX/2019 tanggal 09 September 2019 Tentang Pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) dan pembantu bendahara pengeluaran pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2019 An. Adriani

45. 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 954/K.208/2019 Tentang Pengangkatan pejabat pengelola keuangan daerah pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2019

46. 1 (satu) bundle Keputusan Pengguna Anggaran /Pengguna barang pada badan penangulangan bencana daerah kabupaten kutai barat Nomor : 950/10/BPBD-KUBAR/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) dan pembantu bendahara pengeluaran pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2019 An. Arianti Tandiabang, SE., M.Si

47. 1 (satu) bundle Keputusan Pengguna Anggaran /Pengguna barang pada badan penangulangan bencana daerah kabupaten kutai barat Nomor : 950/3638/BPBD-KUBAR/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 Tentang Pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) dan pembantu bendahara pengeluaran pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2019 tanggal 10 Juni 2019 An. Enie, S.IP

48. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 800/08/BPBD-KUBAR/I/2019 tentang pengangkatan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 An. Anton Prayudinata

49. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Adriani untuk Pembayaran Honor Monitoring Papan Plang DBH-DR Tahun 2018 7 Perjalanan x Rp900.000,- = 6.300.000,-

50. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Adriani untuk Perjalanan Monitoring di 6 (enam) Perjalanan MonitoringPapan Peringatan dan Pencegahan Karhutla sebesar Rp5.400.000,-

Dikembalikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat sedangkan

51. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Radius Suyut anak dari Ngayoh (Alm) selaku Petinggi Kampung Anan Jaya

52. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Hendi Bin Akhwinsyah selaku Sekretaris Kampung Jambuk

53. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Maria Fransiska Erlin selaku Sekertaris Desa Juaq Asa

54. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Solmia selaku Sekertaris Desa Sekolaq Oday

55. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Susanto, SE anak dari Dera (Alm) selaku Petinggi Kampung Balok Asa

56. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Nina Hendriani selaku Sekertaris Desa Pepas Asa

57. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Pinus selaku Petinggi Kampung Ngenyan Asa

58. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Yosep Benang selaku Petinggi Kampung Sekolaq Joleq

59. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Petrus anak dari Yohanes Resa (Alm) selaku Petinggi Kampung Ombau asa

60. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Sunyi anak dari Midi (Alm) selaku Petinggi Kampung Gemuhan Asa

61. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Rudianto selaku Petinggi Kampung sempatn

62. Uang sejumlah Rp1540000 yang disita dari Yosianus Moja anak dari Petrus Malar (Alm) selaku Petinggi Kampung Lakan Bilem

63. Uang sejumlah Rp1540000 yang disita dari dermansyah selaku petinggi kampung melapeh baru

64. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Helimi Bin Rasjad (Alm) selaku Petinggi Kampung Tanjung Sari

65. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Sihmulyono Bin Sulaiman selaku Petinggi Kampung Siram Makmur

66. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Jelli Welma Katupaian anak dari Welli Katupaian (Alm) selaku Petinggi Kampung Siram Jaya

67. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari ramsyah selaku Petinggi Bukit Harapan

68. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Imansyah selaku Petinggi Kampung Tanjung Jone

69. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Mulyadi anak dari Sulip selaku Sekertaris Desa Asa

70. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Hindian selaku Kaur Keuangan Muara Tae

71. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Moses Jemi selaku Petinggi Kampung Tanjung Jan

72. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Manik selaku Petinggi Kampung Jerang Dayak

73. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Yusak Awai selaku Petinggi Kampung Mendung

74. Uang sejumlah Rp400000 yang disita dari Dedi Setiawan selaku Petinggi Kampung Tanjung laong

75. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari eduwin selaku Petinggi kampung Anah

76. Uang sejumlah Rp400000 yang disita dari Mohammad Ali Zain Noor selaku Petinggi Kampun sebelang

77. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari emanuel irawan selaku Petinggi Kelian Luar

78. Uang sejumlah Rp650000 yang disita dari mustari selaku Petinggi Rikong

79. Uang sejumlah Rp1500000 yang disita dari Frenky, SH anak dari Oceng selaku Petinggi Kampung Tebisaq

80. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari edi suryadinata selaku Petinggi Lendian Liang Nayuq

81. Uang sejumlah Rp1000000 yang disita dari Mulyadi selaku Petinggi Gadur

82. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Wonius selaku Petinggi Kampung Muara Batuq

83. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari yunus selaku Petinggi Tondoh

84. Uang sejumlah Rp1000000 yang disita dari jainul mustapa selaku petinggi Sakaq Tada

85. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Mardian K selaku sekretaris Penawai

86. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari midiansyah selaku Kaur Keuangan Tanjung Soke

87. Uang sejumlah Rp1000000 yang disita dari ayu rafika selaku sekretaris Muara Kelawit

88. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari beni nuntun selaku Pj. Petinggi LLN

89. Uang sejumlah Rp500000 yang disita dari Akhmadi selaku Petinggi Kampung Bekokong Makmur

90. Uang sejumlah Rp1500000 yang disita dari Marius anak dari Karon selaku Sekretaris Kampung Muhur

91. Uang sejumlah Rp1500000 yang disita dari Tesun anak dari Bonyas selaku Sekretaris Kampung Dilang Puti

92. Uang sejumlah Rp1000000 yang disita dari Masrun Abel selaku Mantan Petinggi Muara Jawaq

93. Uang sejumlah Rp450000 yang disita dari Jayadi selaku Petinggi Loa Deras

94. Uang sejumlah Rp400000 yang disita dari Drs. M Ali syuhband selaku Petinggi Kelumpang

95. Uang sejumlah Rp6020000 yang disita dari ELISABET MATHILDA SERA, SE, MAP selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

96. Uang sejumlah Rp5200000 yang disita dari RIKA ANDRIANI Bin ACHMAD selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

97. Uang sejumlah Rp1470000 yang disita dari NATANEL BOSEA Anak dari BANDONG REJA selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

98. Uang sejumlah Rp3725000 yang disita dari JUATI Anak dari MASAM (alm) selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

99. Uang sejumlah Rp4000000 yang disita dari SITI JULEHA selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

100. Uang sejumlah Rp2000000 yang disita dari WARDANI Anak dari Bartolominus selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

101. Uang sejumlah Rp2000000 yang disita dari VERONIKA ICA Anak dari SIPUNG selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

102. Uang sejumlah Rp3500000 yang disita dari SYAHRUL selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

103. Uang sejumlah Rp3000000 yang disita dari DEDEK INTAN Binti HENG SUGIANTO selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

104. Uang sejumlah Rp2000000 yang disita dari DINA MARIANA selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

105. Uang sejumlah Rp2750000 yang disita dari ANDREAS ANDINATA selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

106. Uang sejumlah Rp22750000 yang disita dari ELISA AMSIANI anak dari MASDIN selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

107. Uang sejumlah Rp1000000 yang disita dari LUSIANA PLORA REPITA selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

108. Uang sejumlah Rp6700000 yang disita dari SASTRA AEDIL selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

109. Uang sejumlah Rp1500000 yang disita dari PAULUS selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

110. Uang sejumlah Rp650000 yang disita dari AGUS MARANATA selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

111. Uang sejumlah Rp650000 yang disita dari JULIUS NGAU Anak dari SEBASTIANUS BITH selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

112. Uang sejumlah Rp16935000 yang disita dari ERWIN SUTANTO anak dari M TUMPAR selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

113. Uang sejumlah Rp900000 yang disita dari SELDAS LIMBONG selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

114. Uang sejumlah Rp5750000 yang disita dari YOAN NITA Anak dari YOHANES DESA (alm) selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

115. Uang sejumlah Rp1500000 yang disita dari ELISABET NOVITA SARI selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

116. Uang sejumlah Rp1600000 yang disita dari CAPUL selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

117. Uang sejumlah Rp2000000 yang disita dari RODI selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

118. Uang sejumlah Rp2750000 yang disita dari AJANG KIHIN Anak dari KIHIN selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

119. Uang sejumlah Rp3000000 yang disita dari LISTA WALADERI Anak dari LAMSEN (alm) selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

120. Uang sejumlah Rp750000 yang disita dari STEVANUS ERIK selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

121. Uang sejumlah Rp2000000 yang disita dari AGUS SUSANTO Bin SAMARWIYANTO (Alm) selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

122. Uang sejumlah Rp3000000 yang disita dari NENEDI selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

123. Uang sejumlah Rp4250000 yang disita dari RISIKA LAYAN selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

124. Uang sejumlah Rp5200000 yang disita dari YANA selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

125. Uang sejumlah Rp1500000 yang disita dari YULI PRAMONO selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

126. Uang sejumlah Rp2050000 yang disita dari LUKAS SUPIYANTO selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

127. Uang sejumlah Rp20550000 yang disita dari MAYA SARI, SHut selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

128. Uang sejumlah Rp20500000 yang disita dari AYU ALFANI FLORIDA ULE selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

129. Uang sejumlah Rp22225000 yang disita dari SUGIANTO selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

130. Uang sejumlah Rp21250000 yang disita dari SAILAN selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

131. Uang sejumlah Rp3000000 yang disita dari ANTON selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

132. Uang sejumlah Rp2000000 yang disita dari IRFAN selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

133. Uang sejumlah Rp2800000 yang disita dari RITA RATMIATI selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

134. Uang sejumlah Rp10390000 yang disita dari HASRIANSYAH selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

135. Uang sejumlah Rp2000000 yang disita dari MAKULATA SONA selaku Pegawai/ Honorer pada BPBD Kab Kutai Barat

136. Uang sejumlah Rp28242500 yang disita dari JONAS RERA selaku Kontraktor Pelaksana atas Kegiatan Pengadaan papan Plang

137. Uang sejumlah Rp11925000 yang disita dari ennie selaku ASN BPBD

138. Uang sejumlah Rp1500000 yang disita dari Bakransyah selaku Honorer BPBD

139. Uang sejumlah Rp5000000 yang disita dari rini selaku ASN BPBD

Dirampas untuk Negara dan dihitung seluruhnya sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti Terdakwa sedangkan

140. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor berupa Motor Tipe CBR P5E02R22M1 MT Tahun 2019 Warna Hitam dengan Nopol KT 6202 PD

141. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor berupa Motor Tipe CBR P5E02R22M1 MT Tahun 2019 Warna Hitam dengan Nopol KT 6202 PD

142. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor berupa Mobil Tipe Toyota Rush 1.5 MT F800RE ? GMGFJ Tahun 2019 dan warna Silver Metalik dengan Nopol KT 1154 PG

143. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor berupa Mobil Tipe Toyota Rush 1.5 MT F800RE ? GMGFJ Tahun 2019 dan warna Silver Metalik dengan Nopol KT 1154 PG

144. 1 (satu) set meja makan material jati terdiri dari 1 (satu) meja jati beserta 6 (enam) kursi jati warna cream

145. 1 (satu) set sofa terdiri dari 3 (tiga) sofa 2 seat, 3 (tiga) sofa 1 seat dan 2 (dua) sofa bundar 1 seat warna hijau hitam

146. 1 (satu) set sofa tamu terdiri dari : 1 (satu) meja jati besar, 1 (satu) meja kecil, 1 (satu) sofa 3 seat, 1 sofa 2 (dua) seat dan 2 (dua) sofa 1 seat warna coklat

147. 1 (satu) unit jam standing hias antic material jati merk Seiko

Dirampas untuk negara selanjutnya dilaksanakan lelang untuk kemudian hasilnya digunakan sebagai perhitungan pembayaran uang pengganti Terdakwa;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);