Putusan PT JAYAPURA
75/PDT/2021/PT JAP

Putusan PT JAYAPURA Nomor 75/PDT/2021/PT JAP
Tanggal 7 Desember 2021 —Pembanding/Penggugat : GUNAWAN SUADISURYA
Terbanding/Tergugat I : Ketua Badan Pekerja Am Sinode Gereja Injili di Tanah Papua
Terbanding/Tergugat II : Kepala BPN Kota Jayapura

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

MENIMBANG, BAHWA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT TATACARA SERTA MEMENUHI PERSYARATAN YANG TELAH DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, OLEH KARENA ITU PERMOHONAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA DARI ALASAN-ALASAN BANDING YANG DIAJUKAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI DALAM MEMORI BANDINGNYA YANG PADA POKOKNYA MEMOHON SEBAGAI BERIKUT :

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING DALAM MEMORI BANDING UNTUK SELURUHNYA;
2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR : 112/PDT.G/2020/ PN.JAP YANG DIMINTAKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI;

• MEMERINTAHKAN TERGUGAT I UNTUK MENGHENTIKAN TINDAKAN PENIMBUNAN/ PENGURUKAN DENGAN BATU KARANG DAN MELAKUKAN PEMBANGUNAN LEBIH LANJUT DI LOKASI TANAH MILIK PENGGUGAT SAMPAI DENGAN PUTUSAN PERKARA INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;

DALAM KONVENSI:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN SAH DAN BERHARGA BUKTI BUKTI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI;
3. MENYATAKAN SAH DAN BERHARGA SITA JAMINAN ATA BENDA- BENDA TIDAK BERGERAK MILIK PARA TERGUGAT, SEBAGAI BERIKUT:

1. TANAH DAN BANGUNAN MILIK TERGUGAT I YANG TERLETAK DI JLN. ARGOPURO NOMOR 9 JAYAPURA;
2. TANAH DAN BANGUNAN MILIK TERGUGAT II YANG TERLETAK DI JALAN BARU KOTARAJA,KOTA JAYAPURA;
3. BENDA BENDA LAINNYA MILIK PARA TERGUGAT YANG MACAM DAN JUMLAHNYA AKAN DIAJUKAN TERSENDIRI OLEH PENGGUGAT;
4. MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT ADALAH PEMILIK SAH DUA BIDANG TANAH DALAM SATU HAMPARAN YANG DIATASNYA TERDAPAT BANGUNAN RUMAH YANG TERLETAK DI KALURAHAN ARGOPURO KECAMATAN JAYAPURA SELATAN, KOTA JAYAPURA DENGAN BUKTI BUKTI BERUPA:

(1) SERTIFIKAHAK MILIK (SHM) NOMOR 00542/KALURAHAN ARGOPURO, TANGGAL 08 APRIL 2015, SURAT UKUR (S U) TANGGAL 06 SEPTEMBER 1993, NOMOR: 8263/ARGOPURO/1993 LUAS:657 M2 DAN,

(2) SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR :00543/KALURAHAN ARGOPURO, TANGGAL 08 APRIL 2015, SURAT UKUR (S.U) TANGGAL 25 APRIL 1991, NOMOR: 2023/ARGOPURO/1991 LUAS:1.516 M2,

KEDUANYA ATAS NAMA PENGGUGAT;

1. MENYATAKAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM POSITA ANGKA 6 DAN 7 ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PENGGUGAT;
2. MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR UANG TUNAI KEPADA PENGGUGAT SEBESAR RP.40.000.000.000,00 (EMPAT PULUH MILYAR RUPIAH) DIKURANGI HARGA TANAH SEBESAR RP.32.595.000.000,00. (TIGA PULUH DUA MILYAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ATAU SEBESAR RP. 7.405.000.000,00 (TUJUH MILYAR EMPAT RATUS LIMA JUTA RUPIAH) SECARA TANGGUNG RENTENG, SEKETIKA DAN SEKALIGUS;
3. MENGHUKUM TERGUGAT I ATAU SIAPA SAJA YANG MEMPEROLEH HAK DARIPADANYA, UNTUK MENYERAHKAN TANAH MILIK PENGGUGAT DIMAKSUD, DALAM KEADAAN KOSONG, TANPA SARAT DAN TANPA BEBAN APAPUN DIATASNYA, BILA PERLU SECARA PAKSA DENGAN BANTUAN PIHAK YANG BERWAJIB/APARAT KEPOLISIAN;
4. MENYATAKAN SELURUH DOKUMEN DOKUMEN TANAH, BAIK BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA TERGUGAT I, DAN/ATAU DOKUMEN LAINNYA YANG DIBUAT SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DIJADIKAN DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT DI LOKASI MILIK PENGGUGAT, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;
5. MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR DWANGSOM (UANG PAKSA) SEBESAR RP. 10.000.000,00. (SEPULUH JUTA RUPIAH) PERHARI SEJAK DIBACAKANNYA ISI PUTUSAN INI, SAMPAI DIPENUHINYA ISI PUTUSAN INI OLEH PARA TERGUGAT;
6. MENYATAKAN PERKARA INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU, WALAUPUN ADA UPAYA HUKUM PERLAWANAN, BANDING, KASASI DAN ATAU PENINJAUAN KEMBALI;
7. MENYATAKAN MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH BEAYA PERKARA BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMBACA DAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA TERSEBUT BESERTA SURAT-SURAT YANG TERLAMPIR, SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR 112/PDT.G/2020/PN JAP, TANGGAL 4 AGUSTUS 2021, MEMORI BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT, MAUPUN KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I, PENGADILAN TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA TELAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM, HAL INI SESUAI DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1149/K/SIP/1973 TANGGAL 21 AGUSTUS 1973 YANG MENYEBUTKAN BAHWA GUGATAN HARUS JELAS LETAK DAN BATAS BATAS DARI OBYEK GUGATAN (OBYEK SENGKETA), OLEH KARENA ITU PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HOKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DALAM MEMUTUS PERKARA INI DI TINGKAT BANDING;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT, YANG ISINYA HANYALAH PENGULANGAN DARI APA YANG TELAH DISAMPAIKAN DALAM JAWAB JINAWAB DALAM PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA DAN SEMUANYA TELAH DIPERTIMBANGKAN DI DALAM PUTUSAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, MAKA MEMORI-MEMORI BANDING TERSEBUT TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN LAGI;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEPERTI TERSEBUT DI ATAS MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR 112/PDT.G/2020/PN JAP. TANGGAL 4 AGUSTUS 2021 YANG DIMOHONKAN BANDING HARUS DIPERTAHANKAN DAN BERALASAN HOKUM UNTUK DIKUATKAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DIKUATKAN MAKA PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT HARUS DIHUKUM MEMBAYAR BEAYA PERKARA;

MEMPERHATIKAN, UNDANG-UNDANG NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1986 JO. UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2004 JO. UNDAND-UNDANG NO. 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM, HUKUM ACARA PERDATA (RBG) SERTA KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding dalam memori banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 112/Pdt.G/2020/ PN.Jap yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri :

DALAM PROVISI;

• Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan tindakan penimbunan/ pengurukan dengan batu karang dan melakukan pembangunan lebih lanjut di lokasi tanah milik Penggugat sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ata benda- benda tidak bergerak milik para Tergugat, sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jln. Argopuro Nomor 9 Jayapura;
2. Tanah dan bangunan milik tergugat II yang terletak di Jalan Baru Kotaraja,Kota Jayapura;
3. Benda benda lainnya milik Para Tergugat yang macam dan jumlahnya akan diajukan tersendiri oleh Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dua bidang tanah dalam satu hamparan yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Kalurahan Argopuro Kecamatan Jayapura selatan, Kota Jayapura dengan bukti bukti berupa:

(1) SertifikaHak Milik (SHM) Nomor 00542/Kalurahan Argopuro, tanggal 08 April 2015, Surat Ukur (S U) tanggal 06 September 1993, Nomor: 8263/Argopuro/1993 Luas:657 m2 dan,

(2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :00543/Kalurahan Argopuro, tanggal 08 April 2015, Surat Ukur (S.U) tanggal 25 April 1991, Nomor: 2023/Argopuro/1991 Luas:1.516 m2,

Keduanya atas nama Penggugat;

1. MENYATAKAN perbuatan yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 6 dan 7 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang tunai kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dikurangi harga tanah sebesar Rp.32.595.000.000,00. (tiga puluh dua milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp. 7.405.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima juta rupiah) secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus;
3. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah milik Penggugat dimaksud, dalam keadaan kosong, tanpa sarat dan tanpa beban apapun diatasnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian;
4. Menyatakan seluruh dokumen dokumen tanah, baik berupa sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, dan/atau dokumen lainnya yang dibuat secara melawan hukum, yang dijadikan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat di lokasi milik Penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) perhari sejak dibacakannya isi putusan ini, sampai dipenuhinya isi putusan ini oleh Para Tergugat;
6. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali;
7. Menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh beaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Jap, tanggal 4 Agustus 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maupun kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyebutkan bahwa gugatan harus jelas letak dan batas batas dari obyek gugatan (obyek sengketa), oleh karena itu pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan hokum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, yang isinya hanyalah pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam jawab jinawab dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan di dalam putusan pada pengadilan tingkat pertama, maka memori-memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Jap. tanggal 4 Agustus 2021 yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan beralasan hokum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar beaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undand-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;