Putusan PT KUPANG
94/PDT/2022/PT KPG

Putusan PT KUPANG Nomor 94/PDT/2022/PT KPG
Tanggal 10 Agustus 2022 —Pembanding/Penggugat I : Rosalina Leo Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat II : Ruben Samuel, SH Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat III : Ribka Adriana Bessy Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat IV : Yublina Sara Boeky Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat V : Naomi Leitji Chiara Heo Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat VI : Ice Imelda Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat VII : Oci Wahyuni Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Terbanding/Tergugat I : Herry Pattipeilohy Isteri Ahli Waris Dari Ernest Pattipeilohy, Alm. Diwakili Oleh : SIPRIANUS NGGANGGU, SH, SITI ROKAYAH, S.H.,
Terbanding/Tergugat II : Irsan Gerson Zakarias P Anak Ahli Waris Dari Ernest Pattipeilohy, Alm. Diwakili Oleh : SIPRIANUS NGGANGGU, SH, SITI ROKAYAH, S.H.,
Terbanding/Tergugat III : Richard Bernhard P Diwakili Oleh : SIPRIANUS NGGANGGU, SH, SITI ROKAYAH, S.H.,
Terbanding/Tergugat IV : Yohanes Harsoyo Diwakili Oleh : INDRAKUSUMA YULIANTO, SH.M.Hum dkk
Terbanding/Tergugat V : Herry Pattipeilohy Direktur PT Golo Perdana Diwakili Oleh : SIPRIANUS NGGANGGU, SH, SITI ROKAYAH, S.H.,
Terbanding/Tergugat VI : Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Cabang Labuan Bajo
Terbanding/Tergugat VII : Kementerian Keuangan Republik Indonesia d.h. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara d.h. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Bali Dan Nusa Tenggara Cq. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Timur Diwakili Oleh : Sugeng Widodo, S.H., L.L.M, Tio Serepina Siahaan, S.H.,L.L.M., Dkk.
Terbanding/Tergugat VIII : Kementerian Keuangan Republik Indonesia d.h. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara d.h. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Bali Dan Nusa Tenggara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang d.h. Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Kupang Diwakili Oleh : Kementerian Keuangan Republik Indonesia d.h. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara d.h. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Bali Dan Nusa Tenggara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang d.h. Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Kupang
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Negera Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq. Kepala Kantor ATR/Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo

MENGADILI:

- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI KUASA PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT;

- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO NOMOR 14/PDT.G/2021/PN LBJ TANGGAL 10 MARET 2022, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- MENOLAK EKSEPSI TERBANDING IV SEMULA TERGUGAT IV, TERBANDING VII SEMULA TERGUGAT VII DAN TERBANDING VIII SEMULA TERGUGAT VIII;

DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN GUGATAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH LADANG/KEBUN OBYEK SENGKETA YANG TERLETAK DI KAKI G. BINONGKO, KELURAHAN LABUAN BAJO, KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT (DAHULU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI), BERUKURAN/SELUAS 13.608 M² (TIGA BELAS RIBU ENAM RATUS DELAPAN METER PERSEGI) DENGAN BATAS-BATAS :

UTARA : BERBATASAN DENGAN PERKARANGAN/KEBUN MILIK BEATRIX NGGEBU DAN PERKARANGAN YOSEPH SOE;

SELATAN : BERBATASAN DENGAN PERKARANGAN/KEBUN MILIK NY. SUSANA MUJUR (SHM 395);

TIMUR : BERBATASAN DENGAN PERKARANGAN/KEBUN MILIK NY. SUSANA MUJUR;

BARAT : BERBATASAN DENGAN PEKARANGAN/KEBUN MILIK ROBERT JUNAIDI;

3. MENYATAKAN TERBANDING I, II, III DAN V SEMULA TERGUGAT I, II, III DAN V TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD);

4. MENYATAKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 396 TANGGAL 2 JUNI 1992 DENGAN GAMBAR SITUASI NOMOR 60/1991 TANGGAL 13 PEBRUARI 1991 ATAS NAMA ERNEST PATTIPEILOHY TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;

5. MENYATAKAN SETIAP BENTUK PERSETUJUAN, KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN BAIK LISAN MAUPUN TERTULIS YANG PERNAH DIBUAT ANTARA PEWARIS DARI TERBANDING I, II, III SEMULA TERGUGAT I, II, III (ALM. ERNEST PATTIPEILOHY) DAN TERBANDING V SEMULA TERGUGAT V SELAKU DIREKTUR DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT GOLO PERDANA SECARA BERSAMA-SAMA MAUPUN SENDIRI-SENDIRI DI SATU PIHAK DAN TERBANDING VI SEMULA TERGUGAT VI DI PIHAK LAIN YANG BERHUBUNGAN ATAU TERKAIT DENGAN PENJAMINAN TANAH OBYEK SENGKETA ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;

6. MENYATAKAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (SKPT) NOMOR 08/SKPT/BPN/2005 TERTANGGAL 21 DESEMBER 2005 TERMASUK SEMUA ATAU SETIAP DOKUMEN ATAU SURAT YANG BERHUBUNGAN ATAU TERKAIT DENGAN SKPT TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;

7. MENYATAKAN SURAT-SURAT, YAITU :

A. LAPORAN PENYERAHAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA DARI BPD NTT CABANG KUPANG ATAS NAMA DEBITUR PT GOLO PERDANA/NY. HERRY PATTIPEILOHHY TERTANGGAL 23 SEPTEMBER 1998;

B. SURAT PUPN CABANG KUPANG KEPADA BPD NTT NOMOR SP3N-215/PUPNC/VII.13/98 TANGGAL 21 OKTOBER 1998 PERIHAL PENERIMAAN PENGURUS PIUTANG NEGARA ATAS NAMA NY. H. PATTIPEILOHY/PT GOLO PERDANA;

C. PANGGILAN PUPN CABANG KUPANG KEPADA NY. HERRY PATTIPEILOHY/PT GOLO PERDANA NOMOR SPG-214/WPN/07/KP.03/98 TANGGAL 22 OKTOBER 1998 PERIHAL PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA;

D. SURAT PERINGATAN PANGGILAN PUPN CABANG KUPANG KEPADA NY. HERRY PATTIPEILOHY/PT GOLO PERDANA NOMOR SP.I-150/ WPN.07/KP.0302/98 TANGGAL 3 NOPEMBER 1998 PERIHAL PERINGATAN PENYELESAIANPIUTANG NEGARA;

E. SURAT PERINGATAN TERAKHIR PANGGILAN PUPN CABANG KUPANG KEPADA NY. HERRY PATTIPEILOHY/PT GOLOPERDANA NOMOR SP.II-117/WPN.07/KP.03/98 TANGGAL 16 NOPEMBER 1998 PERIHAL PERINGATAN TERAKHIR PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA;

F. KEPUTUSAN PUPN CABANG KUPANG NOMOR PJPN-113/ PUPNC/VII.13/98 TANGGAL 2 DESEMBER 1998TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT GOLO PERDANA;

G. SURAT PAKSA NOMOR SP-124/PUPNC.26/1999 YANG BERIRAH-IRAH DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

H. PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA DARI JURU SITA KP3N CABANG KUPANG KEPADA PT GOLO PERDANA/NY. HERRY PATTIPEILOHHY TERTANGGAL 16 PEBRUARI 1999;

I. LAPORAN PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA NOMOR LPSP-54/WPN.07/KP03/99 TANGGAL 17 PEBRUARI 1999;

J. SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR SPS-08/PUPNC.26/99 TANGGAL 5 APRIL 1999;

K. BAP-50/WPL.07/KP0502/2005 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2005;

L. SURAT PERINTAH PENJUALAN BARANG SITAAN (SPPBS) NOMOR SPPBS-58/PUPNC.22/2005 TANGGAL 14 NOPEMBER 2005;

TERMASUK SEMUA ATAU SETIAP DOKUMEN ATAU SURAT LAIN YANG DITERBITKAN OLEH TERBANDING VII SEMULA TERGUGAT VII YANG BERHUBUNGAN ATAU TERKAIT DENGAN PERBUATAN LELANG ATAS TANAH OBYEK SENGKETA YANG DILAKUKAN OLEH TERBANDING VIII SEMULA TERGUGAT VIII TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;

8. MENYATAKAN PETIKAN RISALAH LELANG NOMOR 244/2005 TERTANGGAL 21 DESEMBER 2005 TERMASUK SEMUA ATAU SETIAP DOKUMEN ATAU SURAT LAIN YANG BERHUBUNGAN ATAU TERKAIT DENGAN PETIKAN RISALAH LELANG NOMOR 244/2005 TERTANGGAL 21 DESEMBER 2005 TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;

9. MENYATAKAN PEMBELIAN TANAH OBYEK SENGKETA OLEH TERBANDING IV SEMULA TERGUGAT IV DARI TERBANDING VI SEMULA TERGUGAT VI DENGAN PERANTARAAN LELANG OLEH TERBANDING VIII SEMULA TERGUGAT VIII TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN MENYATAKAN TERBANDING IV SEMULA TERGUGAT IV TIDAK BERHAK ATAS TANAH OBYEK SENGKETA;

10. MEMERINTAHKAN TERBANDING IV SEMULA TERGUGAT IV ATAU SIAPA SAJA YANG MENGUASAI TANAH OBYEK SENGKETA YANG TERCATAT DALAM SHM NOMOR 396/DESA LABUAN BAJO, UNTUK MENYERAHKANNYA KEPADA PARA PENGGUGAT;

11. MENOLAK GUGATAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT SELAIN DAN SELEBIHNYA;

- MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 10 Maret 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding VII semula Tergugat VII dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah Ladang/Kebun Obyek Sengketa yang terletak di kaki G. Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai), berukuran/seluas 13.608 M² (tiga belas ribu enam ratus delapan Meter Persegi) dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan perkarangan/kebun milik Beatrix Nggebu dan perkarangan Yoseph Soe;

Selatan : berbatasan dengan perkarangan/kebun milik Ny. Susana Mujur (SHM 395);

Timur : berbatasan dengan perkarangan/kebun milik Ny. Susana Mujur;

Barat : berbatasan dengan pekarangan/kebun milik Robert Junaidi;

3. Menyatakan Terbanding I, II, III dan V semula Tergugat I, II, III dan V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 396 tanggal 2 Juni 1992 dengan Gambar Situasi Nomor 60/1991 tanggal 13 Pebruari 1991 atas nama Ernest Pattipeilohy tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan setiap bentuk persetujuan, kesepakatan atau perjanjian baik lisan maupun tertulis yang pernah dibuat antara pewaris dari Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III (Alm. Ernest Pattipeilohy) dan Terbanding V semula Tergugat V selaku Direktur dan/atau Pemegang Saham PT Golo Perdana secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri di satu pihak dan Terbanding VI semula Tergugat VI di pihak lain yang berhubungan atau terkait dengan penjaminan Tanah Obyek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menyatakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 08/SKPT/BPN/2005 tertanggal 21 Desember 2005 termasuk semua atau setiap dokumen atau surat yang berhubungan atau terkait dengan SKPT tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan surat-surat, yaitu :

a. Laporan Penyerahan Penyelesaian Piutang Negara dari BPD NTT cabang Kupang atas nama Debitur PT Golo Perdana/Ny. Herry Pattipeilohhy tertanggal 23 September 1998;

b. Surat PUPN cabang Kupang kepada BPD NTT Nomor SP3N-215/PUPNC/VII.13/98 tanggal 21 Oktober 1998 perihal Penerimaan Pengurus Piutang Negara atas nama Ny. H. Pattipeilohy/PT Golo Perdana;

c. Panggilan PUPN cabang Kupang kepada Ny. Herry Pattipeilohy/PT Golo Perdana Nomor SPG-214/WPN/07/KP.03/98 tanggal 22 Oktober 1998 perihal penyelesaian Piutang Negara;

d. Surat Peringatan Panggilan PUPN cabang Kupang kepada Ny. Herry Pattipeilohy/PT Golo Perdana Nomor SP.I-150/ WPN.07/KP.0302/98 tanggal 3 Nopember 1998 perihal Peringatan PenyelesaianPiutang Negara;

e. Surat Peringatan Terakhir Panggilan PUPN cabang Kupang kepada Ny. Herry Pattipeilohy/PT GoloPerdana Nomor SP.II-117/WPN.07/KP.03/98 tanggal 16 Nopember 1998 perihal Peringatan Terakhir Penyelesaian Piutang Negara;

f. Keputusan PUPN Cabang Kupang Nomor PJPN-113/ PUPNC/VII.13/98 tanggal 2 Desember 1998tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT Golo Perdana;

g. Surat Paksa Nomor SP-124/PUPNC.26/1999 yang berirah-irah ?Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?;

h. Pemberitahuan Surat Paksa dari Juru Sita KP3N Cabang Kupang kepada PT Golo Perdana/Ny. Herry Pattipeilohhy tertanggal 16 Pebruari 1999;

i. Laporan Pemberitahuan Surat Paksa Nomor LPSP-54/WPN.07/KP03/99 tanggal 17 Pebruari 1999;

j. Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-08/PUPNC.26/99 tanggal 5 April 1999;

k. BAP-50/WPL.07/KP0502/2005 tanggal 26 September 2005;

l. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor SPPBS-58/PUPNC.22/2005 tanggal 14 Nopember 2005;

termasuk semua atau setiap dokumen atau surat lain yang diterbitkan oleh Terbanding VII semula Tergugat VII yang berhubungan atau terkait dengan perbuatan lelang atas Tanah Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Terbanding VIII semula Tergugat VIII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menyatakan Petikan Risalah Lelang Nomor 244/2005 tertanggal 21 Desember 2005 termasuk semua atau setiap dokumen atau surat lain yang berhubungan atau terkait dengan Petikan Risalah Lelang Nomor 244/2005 tertanggal 21 Desember 2005 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan pembelian Tanah Obyek Sengketa oleh Terbanding IV semula Tergugat IV dari Terbanding VI semula Tergugat VI dengan perantaraan lelang oleh Terbanding VIII semula Tergugat VIII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan Terbanding IV semula Tergugat IV tidak berhak atas Tanah Obyek Sengketa;

10. Memerintahkan Terbanding IV semula Tergugat IV atau siapa saja yang menguasai Tanah Obyek Sengketa yang tercatat dalam SHM Nomor 396/Desa Labuan Bajo, untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat;

11. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);